Airlangga Hartarto dan Tujuh Rasio

(Last Updated On: 15/03/2018)

Telegrafi – Jum,at, 13 Februari 2016. Hujan turun rintik-rintik. Tengah asyik bercakap dengan seorang aktivis buruh, saya melihat Airlangga Hartarto mendekati area mesjid Quba, Kantor Men PANRB. Ia menaruh sajadah di atas kepala. Saya bangkit, menyalaminya.

“Hai, Bro, apa kabar?” ucap Airlangga, ramah.

Airlangga bersikap bak sahabat. Padahal, 1 Oktober 2016 nanti, ia berusia 54 tahun. Saya baru 44 tahun pada 19 April 2016, jika panjang umur. Bagi saya, ia senior yang humble.

“Baik, Mas. Sejak Munas Ancol, saya sudah satu tahun non aktif. Satu kaki di pemerintah, satu kaki di Partai Golkar. Sebagai satu-satunya politikus Partai Golkar di jalur eksekutif pusat, saya tidak ingin melawan kebijakan Presiden RI Joko Widodo. Jadi, saya jarang bersalaman dengan orang Golkar, apalagi dengan kandidat Ketua Umum periode mendatang,” ucap saya, tersenyum.

“Bantu saya, ya, Mas?” ucap Airlangga, halus.

“Oh, itu yang ingin saya katakan. Saya ikuti naluri. Dari seluruh kandidat, baru Mas yang bersalaman dengan saya. Saya siap membantu Mas,” jawab saya cepat.

Airlangga sumringah. Dia langsung bicara banyak. Saya menyimak. Tak lama, Agus Gumiwang Kartasasmita, Neil Iskandar Daulay dan Chaeruman Harahap datang.

Dan kamipun berfoto, berempat: Airlangga, Agus Gumiwang, Chaeruman Harahap dan saya.

“Jika suku Jawa, Sunda, Batak dan Minang sudah bersatu, Republik Indonesiapun bisa dilahirkan kembali,” ucap saya.

Khusus dengan Airlangga, saya berfoto dalam posisi salam komando.

Hari Senin berikutnya, saya sudah ikut Rapat Tim Kecil. Ada Lamhot Sinaga (tokoh Angkatan Muda Partai Golkar), Azhar Romly (DPR RI) dan Heru Dewanto (ex Sekjen Persatuan Insinyur Indonesia). Kami lebih banyak mendengarkan penjelasan Airlangga.

Usai itu, saya tidak lagi memiliki waktu untuk ikut rapat tim atau roadshow ke daerah-daerah. Saya sudah punya jadwal sendiri, termasuk menghadiri undangan seminar, pelatihan atau ceramah tiap pekan ke luar Jakarta. Ekspedisi Airlangga sudah langsung saya jalankan, tanpa perlu bertanya kepada Sang Prabu Kartanegara dalam riwayat Singosari.

Kenal, Tapi Tak Akrab

Selama aktif di Partai Golkar, saya tidak akrab dengan Airlangga. Saya baru mulai memerhatikannya, setelah sering pulang pergi ke kampung istri saya di Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Kebetulan, Airlangga mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Kabupaten Bogor pada pemilu 2009. Sesekali, saya baca berita tentang sepak-terjangnya di DPR. Hampir tak ada yang membuat saya memiliki pikiran negatif tentang kiprahnya.

Pun pada pemilu 2014. Saya tidak lagi dicalonkan Partai Golkar untuk DPR RI, walau menjadi Ketua Dewan Pelaksana Balitbang DPP Partai Golkar dan seringkali menjadi juru bicara partai. Saya lebih banyak kampanye untuk mendukung kandidat-kandidat Partai Golkar di manapun, termasuk di Ciasmara.

Kedekatan secara emosional dengan Airlangga baru terjalin, ketika saya memutuskan tidak hadir dalam Munas Partai Golkar di Bali, pada akhir November 2014. Airlangga datang dengan prediket sebagai salah satu bakal calon Ketua Umum. Saya sudah mendapatkan tiga kali “surat cinta” dari DPP Partai Golkar. Surat terakhir berisi ancaman bahwa saya akan dikeluarkan dari Partai Golkar, apabila tidak menemui Prof Dr Muladi sebagai Ketua Mahkamah Partai Golkar. Surat ditandatangani Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Theo Sambuaga dan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham.

Saya berdebat dengan Airlangga di Kompas TV. Saya berharap, dengan tidak majunya sejumlah calon Ketua Umum dalam Munas Bali, Airlangga yang berada di sana dan memenuhi syarat untuk maju, terus melaju hingga tahap terakhir. Sayang, Airlangga mengundurkan diri, dengan sejumlah alasan yang bagi saya biasa-biasa saja; ancaman kepada para pendukungnya untuk tak dapat apa-apa dalam pemilihan pimpinan DPR dan DPRD se-Indonesia.

Tapi tak apa, saya sudah telanjur memerhatikan Airlangga. Saya tahu kegelisahannya. No big deal bagi saya, ketika Airlangga mundur dengan sorot muka yang geram. Di layar televisi, saya berdebat dengan Azis Syamsuddin dan Airlangga yang berada di arena Munas Bali, sementara saya ada di studio. Setelah itu, saya tidak banyak lagi berinteraksi dengan Airlangga. Pun ketika Munas Ancol diselenggarakan, saya tidak melihat Airlangga. Saya mengambil peran yang lebih besar dalam Munas Ancol, yakni Steering Committee dan sekaligus Ketua Sidang Komisi II yang membawahi program lima tahunan Partai Golkar.

Tujuh Rasio

Kenapa Airlangga?

Pertama, Golkar harus dipimpin lagi oleh tokoh Jawa.

Airlangga Hartarto adalah jawabannya. Airlangga berasal dari pendiri Kerajaan Kahuripan pada awal abad ke-11 Masehi. Ia dijuluki Rakai Halu Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga Ananta Wikrama Tungga Dewa. Ayah Raja Airlangga bernama Udayana. Hartarto berasal dari nama ayah kandung Airlangga, yakni Hartarto Sastrosoenarto. Hartarto kelahiran Klaten, Jawa Tengah. Kala jadi aktivis Kelompok Studi Mahasiswa Universitas Indonesia, saya melakukan penelitian tentang salak pondoh di Klaten, di bawah kaki Gunung Merapi. Kami ditemani nyanyian Sunan Kalijaga, “Tombo Ati”, dari seorang siswi SMP di tengah cahaya bulan dan obor pada malam api unggun. Hartarto empat kali menjadi menteri (1983-1999).

Kedua, Golkar wajib mengumumkan moratorium politik untuk memburu kekuasaan tertinggi sebagai Presiden RI.

Partai Golkar terlalu berambisi menjadikan elitenya sebagai Presiden RI. Sementara elite-elite itu adalah tokoh-tokoh yang hormat kepada Presiden Soeharto. Secara pedagogi dan kurikulum pendidikan dalam tubuh Golkar lewat elite-elitenya itu, sama sekali tidak terpikirkan untuk menapak tangga kepresidenan. Partai Golkar wajib kembali ke jati dirinya yang semula, yakni kumpulan sekitar 220 organisasi kaum profesional yang sebetulnya apolitis dan sepanjang Orde Baru menolak diisebut sebagai partai politik. Paling tidak, moratorium ambisi memburu kursi Presiden RI itu diberlakukan pada tahun 2019, kelak. Saya meyakini, walau belum bertanya langsung, Airlangga ada dalam wacana yang sama. Ir Joko Widodo layak diberikan kesempatan sekali lagi.

Ketiga, Airlangga adalah seorang insinyur yang berasal dari kampus Wong Ndeso, Universitas Gajah Mada (UGM).

Ia pernah menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM, pada saat kehidupan kampus ditekan lewat Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Airlangga bukanlah anak manis yang memilih untuk tunduk. Muhammad Yamin pada tahun 1945 telah menemukan Gajah Mada sebagai tokoh pemersatu Indonesia. Saya meyakini, dengan ke insinyurannya dan ke Gajah Madaannya, Airlangga berminat menyatukan Indonesia sebagai negara besar yang berdaulat. Dalam wujud berbeda, Airlangga adalah pelaksana tugas Sumpah Palapa abad XXI, yakni tidak akan mencecap buah Palapa, sebelum berhasil menyatukan ketercerai-beraian tokoh, kader, fungsionaris, hingga simpatisan Partai Golkar di seluruh Bumi Nusantara. Mungkin karena tugas kepalapaan ala beringin itulah yang menjadi alasan kemiripan wajah Gajah Mada yang dikamuflase Muhammad Yamin dalam buku sejarah, dengan wajah Airlangga?

Keempat, Saya tidak akan melihat “perlawanan”, apalagi “oposisi icak-icak” dari Airlangga terhadap Ir Joko Widodo jika ia memang dipercaya.

Walau berbeda secara partai politik, Airlangga ada dalam wadah air mancur ilmu pengetahuan yang sama dengan Ir Joko Widodo, yakni keluarga besar civitas akademika UGM. Wadah Kesatuan Alumni Universitas Gajah Mada (KAGAMA) dikenal sebagai alumni yang solid, kuat dan saling sokong. Semaju-majunya Airlangga, ia tetap seorang adik kelas dari Joko Widdodo. Orang lebih takut kehilangan kampusnya, daripada kehilangan basis politiknya. Berbeda usia delapan bulan, Airlangga masuk UGM setahun setelah Joko Widodo. Airlangga pernah “melawan” Sultan Hamengkubuwono ke-X tatkala maju sebagai Calon Ketua Umum KAGAMA. Saya memahami, perlawanan itu dilakukan Airlangga untuk menegaskan bahwa civitas akademika UGM adalah kaum intelektual yang pro kepada demokrasi. Naif, apabila pencalonan itu adalah sikap tidak ewuh pakewuh kepada Sultan Ngayogyakarta. Di luar kampus UGM, Sultan HB-X adalah seorang raja. Di dalam kampus UGM? Sultan HB-X tetaplah seorang warga polis (negara kota) yang mengedepankan nilai-nilai kebebasan mimbar akademis.

Kelima, Airlangga adalah sosok yang paling tepat guna mewakili sikap Partai Golkar yang menyatakan mendukung pemerintahan Ir Joko Widodo secara resmi.

Sikap mendukung atau oposisi partai politik, secara sinis dipandang sebagai basa basi biasa. Partai Golkar telanjur dipandang sebagai pelaku politik belah bambu, termasuk dalam era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saya tidak terlalu yakin, publik dengan mudah percaya kepada tokoh-tokoh Partai Golkar yang selama Pilpres 2014 tampil di seberang sana. Publik yang nyinyir, apalagi pengguna social media, bakal dengan rajin membuat meme-meme atau cuplikan kalimat atau bahkan video yang dipenggal berisi ucapan tokoh-tokoh itu. Apa jadinya nanti, apabila Ketua Umum Partai Golkar jadi bahan lelucon selama empat tahun, ketika publik membenturkan ucapan dukungan atau loyalitas mereka dengan peristiwa Pilpres 2014? Saya gamang memikirkannya. Saya tak ingin itu terjadi. Neraka politik yang sebenarnya adalah ketika publik menilai orang-orang partai politik adalah sejenis humanoid yang berpikiran dan bersikap seragam.

Keenam, Golkar punya Trilogi Pembangunan, yakni stabilitas (politik keamanan), pertumbuhan (ekonomi) dan pemerataan (kesejahteraan).

Joko Widodo? Punya Trisakti, yakni berdaulat (di bidang politik), berdikari (di bidang ekonomi) dan berkepribadian (di bidang budaya). Konsep Trilogi dan konsep Trisakti bisa disatukan, guna mendapatkan air mancur kejayaan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia, di tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN yang kini hadir di dalam berbagai produk impor. Konsep Trilogi berada di bawah konsep Trisakti. Ibarat batalyon, Trisakti adalah jenderalnya, sementara Trilogi adalah perwiranya. Ya, kadang seorang Letnan Kolonel melakukan kudeta terhadap seorang Jenderal. Tetapi, dengan hubungan historis yang kuat tadi, terutama dalam wadah civitas akademika UGM, apakah Airlangga mau menjadikan dirinya musuh kampus yang bakal selamanya dihitamkan? Airlangga pernah merasakan sebagai Don Corleone para insyinyur, dengan menjadi Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) periode 2006-2009. Seluruh insinyur lainnya adalah anggota atau “anak buah” Airlangga. Tak terkecuali Ir Joko Widodo, Ir Akbar Tandjung dan Ir Aburizal Bakrie, bukan? Kala Joko Widodo masih menjadi Walikota Surakarta, Airlangga sudah menjadi Presiden Tukang-Tukang Insinyur se-Indonesia. Apalagi yang kurang?

Ketujuh, last but not least, Airlangga jauh dari pemberitaan negatif, bahkan mungkin belum banyak dikenal oleh publik Partai Golkar sendiri.

Ia hening, walau berlesung pipit. Untuk ukuran Orde Baru, Airlangga jelas adalah seorang pembangkang yang tidak menyakiti orang lain secara terbuka. Kenapa? Ia menjadi aktivis mahasiswa, pada saat NKK/BKK diberlakukan. Ia menguji kekuatan dirinya dengan baik, berdasarkan pilihan-pilihan pribadi. Ia memilih jalan profesional terlebih dahulu, tanpa kehilangan kecermatan terhadap situasi apapun.

Insya Allah, ikhtiar tetaplah ikhtiar, sebagaimana saya mendukung Dr Yuddy Chrisnandi sebagai Caketum DPP Partai Golkar pada tahun 2009 lalu, ketika Yuddy masih berumur 42 tahun. Saya sudah menuliskannya dalam buku “Mengalir Meniti Ombak: Memoar Kritis Tiga Kekalahan” yang diterbitkan oleh Penerbit Ombak, Yogyakarta, pada tahun 2010 lalu.

(Tulisan ini disusun pada pagi yang mendung, bumi yang lelah, pada tanggal 05 Maret 2016, sebagai jawaban atas pertanyaan seorang kader Partai Golkar tentang alasan saya mendukung Airlangga Hartarto)


Oleh : Indra J Piliang adalah Chief Executive Officer (CEO) pada Sang Gerilya Corporation yang terdiri dari PT Gerilya Tuah Malaka, PT Sang Gerilya Indonesia dan Sang Gerilya Institute. Dalam kepengurusan DPP Partai Golkar, menyatakan diri NON AKTIF kepada dua kepengurusan, yakni DPP Partai Golkar pimpinan Ir Aburizal Bakrie dan DPP Partai Golkar pimpinan HR Agung Laksono. Saat menulis ini, ia bekerja sebagai Koordinator Tim Asistensi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Prof Dr Yuddy Chrisnandi Diluar itu, ia menjadi anggota Tim Quality Assurance (Penjamin Mutu) Reformasi Birokrasi Nasional bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Kepala Badan Kepagawaian Negara (BKN) RI, Kepala Biro Pusat Statistik (BPS) RI, Kepala Arsip Nasional RI dan dua orang tokoh lainnya. Photo : Johan Tallo

Komen Untuk Tanggapi Artikel