Ada satu hal yang paling ditakuti oleh kekuasaan yang enggan dikritik: rakyat yang berpikir. Masyarakat yang memiliki kesadaran kritis tidak akan mudah menelan kebijakan tanpa mempertanyakan keberpihakannya.
Mereka tidak akan menelan bulat-bulat narasi tunggal penguasa. Mereka membaca, mengamati, membandingkan, lalu mempertanyakan. Dari sanalah perlawanan intelektual bermula.
Menulis dan membaca bukan sekadar kewajiban akademis mahasiswa untuk menggugurkan beban perkuliahan. Keduanya adalah tindakan politik, instrumen kesadaran, sekaligus perlawanan terhadap segala bentuk ketidakadilan. Melalui tulisan, fakta yang berusaha ditutupi dapat disingkap. Melalui bacaan, ruang kesadaran yang dibatasi dapat diperluas.
Di tengah dinamika politik Indonesia saat ini, perlawanan literasi menjadi kian relevan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Vice President Gibran Rakabuming Raka yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2024 menghadirkan berbagai kebijakan dan program strategis yang menuntut pengawasan ketat dari masyarakat sipil, khususnya elemen mahasiswa.
Ini bukan tentang dorongan untuk selalu menentang pemerintah, melainkan tentang tanggung jawab moral agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol dan keseimbangan.
Demokrasi Bukan Sekadar Bilik Suara
Demokrasi sering kali dipersempit sebatas kebebasan memilih pemimpin di bilik suara. Padahal, demokrasi tidak berhenti saat surat suara masuk ke kotak suara. Justru setelah pemimpin dilantik, kewajiban publik untuk mengawal jalannya pemerintahan menjadi jauh lebih krusial.
Dalam konteks hari ini, persoalan kebebasan pers, ruang berekspresi, transparansi kebijakan, dan perlindungan warga sipil patut menjadi sorotan tajam.
Laporan Reporters Without Borders (RSF) dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia 2026 menempatkan Indonesia di peringkat ke-129 dari 180 negara dengan skor 43,02. Angka ini merosot dibandingkan tahun 2025 yang berada di peringkat ke-127 dengan skor 44,13. Peringkat tersebut bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan alarm keras bahwa kebebasan pers nasional mengalami persoalan struktural yang nyata.
Setali tiga uang, laporan Freedom House 2026 menyematkan skor 56 dari 100 untuk Indonesia dan mengategorikannya sebagai negara Partly Free (Bebas Sebagian). Penilaian ini mengonfirmasi masih rentannya perlindungan hak-hak politik dan kebebasan sipil di tanah air.
Pertanyaannya: bagaimana mungkin demokrasi dapat tumbuh sehat jika kebebasan menyampaikan kritik terus berhadapan dengan tekanan?
Ketika Pers Ditekan, Siapa Menjaga Kebenaran?
Pers adalah salah satu pilar utama demokrasi. Tugasnya bukan menjadi pengeras suara kekuasaan, melainkan pengawas kekuasaan (watchdog). Namun, realitas di lapangan menunjukkan iklim yang mengkhawatirkan.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dalam laporan Catatan Tahun 2025: Pers dalam Pusaran Otoritarian (diterbitkan 14 Januari 2026) mencatat 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2025. Bentuknya beragam, mulai dari intimidasi fisik, serangan siber, tindakan represif aparat, hingga kriminalisasi hukum. Laporan tersebut juga menyoroti intervensi terhadap ruang redaksi, seperti desakan penurunan berita (takedown) hingga penyensoran isu-isu tertentu.
Sementara itu, Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2025 yang disusun Yayasan Tifa bersama Konsorsium Jurnalis Aman dan Populix mengungkapkan bahwa 78 persen dari 655 jurnalis responden merasakan peningkatan tekanan terhadap kerja-kerja jurnalistik. Bahkan, 61 persen responden mencatat bahwa isu Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu topik paling sensitif dan sulit diliput sepanjang tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran.
Kritik terhadap pemerintah tidak boleh dipandang sebagai ancaman stabilitas nasional. Sebaliknya, kritik merupakan mekanisme korektif agar kebijakan publik tetap berjalan sejajar dengan kepentingan rakyat. Ketika jurnalis diintimidasi dan ruang redaksi diintervensi, yang terancam bukan hanya profesi kewartawanan, melainkan hak seluruh warganegara untuk memperoleh kebenaran.
Mahasiswa dan Beban Intelektualitas
Menghadapi situasi ini, mahasiswa perlu merefleksikan kembali peran dan posisi strategisnya. Kampus seharusnya menjadi kawah candradimuka pemikiran kritis, bukan sekadar pabrik pencetak lulusan berburu nilai akhir.
Pengetahuan harus diabdikan pada kemanusiaan. Mahasiswa yang membaca persoalan sosial tanpa berupaya memahaminya secara mendalam hanya akan menjadi penonton pasif. Begitu pula mahasiswa yang mampu menulis tetapi enggan menyuarakan kebenaran telah kehilangan marwah keintelektualannya.
Kita membutuhkan generasi terpelajar yang mampu membedakan mana fakta dan propaganda, memahami dampak sebuah kebijakan, serta menguji pernyataan pejabat berbasis data, bukan atas dasar fanatisme politik. Kritis bukan berarti benci, kritis berarti berani menguji setiap kebijakan, termasuk kebijakan dari pemimpin yang pernah kita pilih sekalipun. Loyalitas pada bangsa tidak boleh berganti menjadi kepatuhan buta pada penguasa.
Menulis Mengabadikan, Membaca Membebaskan
Sejarah mencatat bahwa perubahan sosial besar kerap berawal dari ide yang dituangkan dalam tulisan. Tulisan memberi ruang bagi mereka yang tak bersuara untuk menyampaikan kegelisahan. Tulisan mendokumentasikan ketidakadilan agar sejarah tidak semata-mata ditulis oleh pemenang atau pemegang kekuasaan.
Bagi aktivis dan mahasiswa, menulis adalah keberanian meracik keresahan menjadi argumentasi logis berbasis fakta. Namun, perlawanan lewat tulisan tidak boleh berdiri di atas ujaran kebencian atau disinformasi. Perlawanan yang kuat lahir dari ketajaman analisis, verifikasi data, dan tanggung jawab moral.
Di sisi lain, membaca adalah benteng pertama agar pikiran tidak gampang dimanipulasi. Budaya literasi mahasiswa harus meluas: dari literatur akademis hingga laporan investigasi, kebijakan publik, ekonomi politik, serta sejarah. Membaca pelbagai perspektif menghindarkan kita dari jebakan echo chamber (ruang gema) yang hanya membenarkan keyakinan pribadi.
Akal Sehat yang Merdeka
Persoalan terbesar suatu bangsa bukan hanya ketika rakyatnya dilarang berbicara, melainkan ketika mereka kehilangan keberanian untuk berpikir dan mempertanyakan realitas.
Pemerintahan dapat berganti dan kebijakan bisa berubah, namun tradisi menjaga akal sehat dan memperjuangkan keadilan tidak boleh padam. Di sinilah mahasiswa mengambil peran: menjadi kelompok independen yang berdiri tegak membela kepentingan publik dan nilai-nilai kemanusiaan.
Sebab, membaca membuat kita memahami dunia, dan menulis membuat dunia mendengar apa yang sedang terjadi. Selama ketidakadilan masih ada dan kebenaran membutuhkan pengawalan, maka membaca dan menulis akan tetap menjadi ikhtiar perlawanan yang abadi.
Perlawanan tidak selalu dimulai dengan kepalan tangan di jalanan. Sering kali, ia dimulai dari meja belajar: membuka buku, mempertajam nalar, lalu menuliskan kebenaran.
Oleh: M. Arsyad Al lagany, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.