Ketika aktivitas ekonomi terus berjalan, sementara kondisi sungai kian tertekan, siapa yang sebenarnya menanggung akibatnya?
Sungai Batanghari bukan sekadar aliran air yang membelah Jambi. Bagi masyarakat di sepanjang alirannya, sungai ini adalah sumber air, mata pencaharian, sekaligus jalur transportasi. Namun, peran itu perlahan terancam oleh pendangkalan, kerusakan daerah aliran sungai (DAS), dan dugaan pencemaran akibat aktivitas manusia.
Persoalan ini bukan lagi sekadar kekhawatiran. Pada November 2026, guru besar Hidrologi dan Pengelolaan DAS Universitas Jambi, Prof. Aswandi Idris, menyampaikan bahwa beban sedimen Sungai Batanghari diproyeksikan mendekati 2,8 juta ton per tahun pada 2026. Angka itu jauh melampaui estimasi sekitar 0,18 juta ton per tahun pada 1932. Ia mengaitkan lonjakan tersebut dengan berkurangnya tutupan hutan dan meningkatnya erosi di DAS.
Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan Batanghari tidak dapat dipandang sebagai perubahan alam biasa. Ada tekanan dari aktivitas manusia yang harus diperhatikan. Pertanyaannya, apakah pembangunan dan kegiatan ekonomi di sekitar sungai sudah benar-benar mempertimbangkan daya dukung lingkungan?
Ketika Keuntungan Mengalahkan Kelestarian
Salah satu persoalan yang patut disorot adalah pertambangan emas tanpa izin (PETI). Kegiatan ini memang memberi penghasilan bagi sebagian warga. Namun, keuntungan ekonomi tidak boleh menutup mata terhadap risiko kerusakan lingkungan. Penambangan di sekitar sungai dapat merusak dasar sungai dan habitat perairan, meningkatkan kekeruhan, serta berpotensi membawa bahan berbahaya ke lingkungan jika limbahnya tidak dikelola dengan benar.
WALHI Jambi pernah menyampaikan kekhawatiran tentang limbah PETI yang mengancam warga di sepanjang aliran sungai. Berdasarkan rangkuman data WALHI yang diberitakan ANTARA pada Januari 2026, kerusakan hutan akibat PETI diperkirakan mencapai 44.387 hektare hingga 2025. Kabupaten Sarolangun termasuk wilayah dengan kerusakan terluas, sekitar 14.900 hektare. Angka ini merupakan estimasi WALHI sehingga perlu dipahami sebagai gambaran skala persoalan, bukan hasil verifikasi menyeluruh dari seluruh instansi pemerintah.
Meski demikian, PETI bukan satu-satunya penyebab kerusakan Batanghari. Pendangkalan juga berkaitan dengan pembukaan lahan, berkurangnya tutupan vegetasi, dan erosi di hulu. Artinya, menertibkan tambang ilegal saja tidak cukup. Pengelolaan kawasan hulu dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang memengaruhi DAS juga harus dilakukan.
Data pemerintah turut memperlihatkan persoalan kualitas air. Dalam laporan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2024, Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Batanghari tercatat 55,58, naik dari 46,06 pada 2023. Namun, angka itu masih di bawah target 61,39. Dari 48 sampel yang dihitung, hanya 8 sampel (16,67 persen) yang memenuhi baku mutu, sedangkan 40 sampel lainnya (83,33 persen) masuk kategori cemar ringan. Peningkatan indeks belum berarti pencemaran telah teratasi.
Ikan Mati, Penghasilan Ikut Hilang
Dampaknya tidak berhenti pada kondisi fisik sungai. Pada Agustus 2026, puluhan ton ikan milik petani keramba di lima desa di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dilaporkan mati. Musa Yusuf, petani keramba di Desa Sarang Burung, mengatakan bahwa dari sekitar 8.000 ikan yang ditebar dalam satu petak, hanya sekitar 800–900 ekor yang diperkirakan bertahan hidup. Ia menduga kematian ikan berkaitan dengan pencemaran air, termasuk limbah tambang di hulu. Dugaan itu tentu masih perlu dibuktikan lewat pemeriksaan kualitas air, tetapi kerugian yang dialami petani menunjukkan bahwa masalah sungai telah menyentuh ekonomi warga secara langsung.
Peristiwa ini tidak semestinya dipandang sekadar kerugian budi daya ikan. Di balik ikan yang mati, ada modal yang telah dikeluarkan, waktu yang dicurahkan untuk merawat keramba, dan penghasilan keluarga yang terancam. Ketika kondisi sungai memburuk, warga yang menggantungkan hidup padanya harus menanggung akibatnya, padahal belum tentu mereka penyebab kerusakan.
Di sinilah letak persoalan keadilan lingkungan. Keuntungan aktivitas ekonomi mungkin dinikmati pihak tertentu, tetapi kerugian akibat kerusakan lingkungan ditanggung masyarakat luas. Warga yang membutuhkan air bersih, nelayan, petani keramba, dan penduduk di sepanjang sungai menjadi pihak yang paling berisiko. Karena itu, pembangunan tidak semestinya diukur dari besarnya keuntungan semata, tetapi juga dari kemampuannya menjaga lingkungan dan melindungi kehidupan masyarakat.
Tanggung Jawab yang Tidak Boleh Dihindari
Dalam persoalan ini, pemerintah memikul tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan itu diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 65 mengatur hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sedangkan Pasal 67 menegaskan kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Namun, adanya aturan tidak otomatis membuat lingkungan terlindungi. Sejauh mana aturan itu benar-benar dijalankan? Apakah pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak sungai dilakukan secara konsisten? Apakah hasil pemantauan kualitas air dibuka kepada publik? Dan apakah pelaku yang terbukti mencemari atau merusak benar-benar dimintai pertanggungjawaban?
Menurut saya, pemerintah tidak cukup menertibkan setelah kerusakan terjadi. Pengawasan harus berkelanjutan dan menyentuh akar persoalan. Dinas Lingkungan Hidup, misalnya, perlu menguji kualitas air secara berkala di sejumlah titik Batanghari, terutama di dekat lokasi pertambangan, kawasan industri, dan permukiman. Pengujian tidak cukup melihat warna atau kekeruhan air, tetapi juga harus memeriksa kandungan logam berat, termasuk merkuri, serta parameter pencemaran lainnya. Hasilnya perlu diumumkan terbuka agar masyarakat dapat mengetahui kondisi sungai dan ikut mengawasi tindak lanjutnya.
Dalam penanganan PETI, penegakan hukum juga tidak boleh berhenti pada pekerja di lokasi tambang. Aparat perlu menelusuri pihak yang menyediakan peralatan, mengatur kegiatan, hingga menampung dan memperdagangkan hasil tambang ilegal. Selama jaringan yang meraup keuntungan itu tidak disentuh, penertiban di lapangan berisiko hanya menjadi solusi sementara. Selain itu, kawasan hulu yang rusak perlu dipulihkan melalui rehabilitasi lahan, penanaman kembali vegetasi, dan pengawasan terhadap pembukaan kawasan hutan.
Tanggung jawab pemerintah juga harus tampak dalam perlindungan terhadap warga terdampak. Mereka yang dirugikan oleh dugaan pencemaran perlu mendapat akses pemeriksaan kualitas air, layanan pengaduan, dan bantuan pemulihan penghidupan sesuai hasil pemeriksaan dan pembuktian. Pada kasus kematian ikan keramba, misalnya, pemerintah semestinya tidak hanya mengimbau petani menyesuaikan waktu tebar benih menjelang kemarau. Pemerintah juga wajib memastikan apakah ada pencemaran yang berkontribusi terhadap kematian ikan, sehingga beban penanganan tidak ditimpakan kepada petani.
Masyarakat memang perlu dilibatkan dalam menjaga sungai, tetapi keterlibatan itu tidak boleh dijadikan dalih untuk mengalihkan tanggung jawab pemerintah maupun pelaku usaha. Warga dapat melaporkan perubahan kondisi air, pembuangan limbah, atau aktivitas mencurigakan. Namun, laporan tersebut harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan penegakan hukum yang jelas.
Batanghari juga tidak dapat diselamatkan oleh satu daerah saja. DAS ini melintasi Sumatera Barat dan Jambi, sehingga kerusakan di hulu memengaruhi kondisi hilir. Koordinasi antarpemerintah daerah perlu diperkuat, terutama dalam pengawasan pertambangan, pengendalian pembukaan lahan, rehabilitasi hulu, dan pertukaran data kualitas air.
Sungai ini membutuhkan penanganan yang serius dan berkelanjutan. Pemerintah perlu menetapkan langkah pemulihan dengan target, jadwal, dan hasil yang dapat dievaluasi. Masyarakat pun harus diberi ruang untuk mengetahui perkembangannya, bukan hanya menerima informasi setelah masalah menjadi pemberitaan.
Menjaga Sungai, Menjaga Masa Depan
Pada akhirnya, menjaga Batanghari bukan berarti menolak seluruh kegiatan ekonomi. Pembangunan tetap diperlukan, tetapi harus memperhatikan batas kemampuan lingkungan. Jangan sampai keuntungan yang dinikmati hari ini meninggalkan kerusakan yang harus ditanggung generasi mendatang.
Sudah saatnya keberhasilan pembangunan Jambi diukur bukan hanya dari aktivitas ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga lingkungan tempat masyarakat menggantungkan hidup. Sebab, sungai yang rusak tidak pernah hanya menjadi urusan alam. Ada warga yang kehilangan sumber penghidupan, ada hak yang terancam, dan ada tanggung jawab yang tidak boleh dihindari. Jangan sampai kita baru sibuk menyelamatkan Batanghari ketika kerusakannya sudah jauh melampaui kemampuan kita untuk memulihkannya.
Oleh: Qori Anggun, Mahasiswa

