Asap hitam yang membubung di sudut-sudut Kota Paris dan sirene yang tak henti meraung menjadi pemandangan yang menyentil nurani kita. Kota yang selama ini kita kenal penuh romansa dan keindahan bangunan mendadak berubah menjadi panggung luapan amarah. Deretan toko di sepanjang kawasan bisnis dijarah ribuan massa, kendaraan dibakar, dan jejak perusakan di ruang publik menyajikan kontras yang tajam bagi ibu kota Prancis itu. Kejadian ini tidak hanya mengejutkan para wisatawan yang melintas, tetapi juga memaksa dunia menengok kembali dinamika sosial yang sedang bergejolak di jantung Eropa.

Lebih dari 20.000 orang turun ke jalan dalam peristiwa ini. Mudah saja bagi kita untuk memvonis aksi pembakaran dan bentrokan itu sebagai tindakan anarkistis semata. Namun, jika hanya berfokus pada rusaknya fasilitas umum, kita justru melewatkan pertanyaan paling mendasar: mengapa orang-orang sampai sefrustrasi itu? Menyebut massa sebagai pelaku kriminal liar memang respons paling praktis bagi otoritas. Namun, menyederhanakan konflik yang kompleks menjadi sekadar isu ketertiban umum hanya akan menutup mata kita dari akar masalah yang sebenarnya menggerogoti stabilitas masyarakat.

Jika ditelusuri lebih dalam, kericuhan ini bukanlah peristiwa yang jatuh mendadak dari langit. Ini adalah puncak dari tumpukan kekecewaan yang sudah lama mengendap. Ketidakpuasan terhadap kekurangan tenaga pengajar dan buruknya fasilitas pendidikan memicu kemarahan yang kemudian berkembang menjadi gerakan protes berskala lebih luas. Semuanya bermula dari sebuah sekolah yang terpaksa tutup karena tidak memiliki guru, sehingga anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak dari pemerintah. Ditambah lagi, tagihan yang makin melambung, harga energi yang mencekik, dan biaya hidup yang kian tak terkejar membuat banyak warga, terutama anak muda dan pekerja kelas bawah, merasa makin terdesak di negeri sendiri. “Kami sudah muak bekerja keras dengan upah yang sangat rendah, sementara biaya sewa terus naik,” kata Regine Monfroid, seperti dikutip pada Senin (19/10/2026). Di tengah jurang ketimpangan yang kian membelah, janji kesejahteraan yang sering digaungkan dalam kampanye politik berubah menjadi ilusi yang hampa. Ketika gaji bulanan tak lagi sanggup menutupi sewa tempat tinggal dan kebutuhan pokok, ketakutan akan masa depan dengan cepat berubah menjadi amarah kolektif.

Tentu saja, kita tidak bisa membenarkan aksi penjarahan ataupun perusakan. Ketertiban kota harus tetap dijaga dan hukum wajib ditegakkan secara adil. Namun, mengandalkan benteng kepolisian dan gas air mata jelas bukan jawaban jangka panjang. Api di jalanan mungkin bisa dipadamkan hari ini, tetapi selama akar ketimpangan ekonominya dibiarkan, bara kekecewaan itu akan tetap menyala dan siap meledak kapan saja. Menurut saya, mengamankan jalan dengan kekuatan militer atau kepolisian hanya akan memicu kericuhan yang lebih keras jika tidak diimbangi dengan empati. Mengatasi kekerasan tanpa menangani akar masalahnya hanya akan membuat konflik antara aparat dan warga terus berulang.

Pemerintah Prancis perlu mau mendengarkan warga dan membahas kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil. Kota tidak akan damai jika masalah dihadapi dengan kekerasan. Kedamaian bisa tercipta ketika warga merasa diperlakukan dengan adil. Pemerintah juga perlu memperkuat bantuan sosial dan membuka lebih banyak kesempatan ekonomi bagi warga. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat dapat tumbuh kembali. Jika semua warga dilibatkan, Paris dapat menjadi kota yang aman dan nyaman bagi siapa pun yang tinggal di sana.