Connect with us

TELEGRAFI

Membaca Kembali Perekonomian Indonesia

Seorang karyawan melihat layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (9/9). ANTARA/Sigid Kurniawan

Telegrafi – Semua kalangan mengamini bahwa kondisi perekonomian nasional sedang tidak dalam kondisi yang baik. Hal tersebut disebabkan oleh wabah COVID-19 yang memaksa pemerintah untuk mengambil kebijakan dengan membatasi mobilitas dan aktivitas masyarakat di ruang-ruang publik, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dalam konteks ekonomi makro, kita dapat menghitung kondisi perekonomian nasional salah satunya dengan pendekatan pengeluaran dengan mencari hubungan antara permintaan konsumsi rumah tangga (C), permintaan sektor bisnis untuk investasi (I), pengeluaran konsumsi pemerintah untuk barang dan jasa (G), serta sektor luar negeri berupa ekspor dan impor (X-M), yang kemudian membentuk Aggregate Demand yang menjadi salah satu cara untuk mengukur Pendapatan Nasional (Y). Dengan kata lain, dalam membaca kondisi perekonomian nasional kita dapat melihat sektor tersebut satu per satu dengan indikator-indikatornya masing-masing.

Secara umum, saat ini kita melihat dari data yang dirilis oleh masing-masing Kementerian/Lembaga Negara bahwa Konsumsi Rumah Tangga kita turun dan Belanja Pemerintah belum optimal. Di sisi lain, Neraca Perdagangan kita mengalami surplus dan Pengeluaran Investasi kita meningkat.

Konsumsi Rumah Tangga dan Pilihan Terbatas Pemerintah

Kebijakan PSBB, secara langsung maupun tidak langsung, berdampak pada turunnya tingkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga (C) pada Triwulan I 2020 di angka 2,84%, hanya separo jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan pada tahun 2019 yang mencapai 4,96% (year on year). Pemberlakuan PSBB mendorong masyarakat lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan, salah satunya dengan mengubah pola konsumsi ke arah barang-barang kebutuhan pokok, yang meliputi makanan dan minuman serta produk kesehatan.

Pola konsumsi masyarakat tersebut dapat dikonfirmasi dengan data dari Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa indeks penjualan ritel mengalami penurunan di semua sektor, dengan penurunan penjualan ritel sampai April 2020 (year on year) hingga 11,8 persen, dengan kota-kota besar seperti Jakarta turun 38,1 persen, Medan turun 16,0 persen, dan Surabaya turun 10,0 persen.

Disebabkan turunnya angka konsumsi ritel tersebut, kegiatan produksi dan manufacturing di seluruh sektor perekonomian pun ikut anjlok dan bahkan beberapa di antaranya berhenti, hal tersebut dapat ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan nilai Produk Domestik Burto (PDB) produksi pada periode Triwulan I 2020 yang hanya berada di angka 2,97% (year on year).

Dalam kondisi normal tanpa pandemi, di saat situasi perekonomian tengah lesu, pemerintah memiliki pilihan kebijakan untuk dapat mempengaruhi dan mengungkit perekonomian nasional. Salah satu contohnya adalah menggeser hari libur yang lebih dekat ke weekend sehingga tercipta rangkaian libur panjang, dengan demikian konsumsi rumah tangga akan meningkat sebab digunakan untuk berwisata maupun biaya-biaya lainnya.

Namun, situasi pandemi COVID-19 sebagaimana kita ketahui bersama memaksa pemerintah menerbitkan kebijakan PSBB dalam rangka mengurangi penyebaran virus dengan risiko mempersempit ruang pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengambil pilihan kebijakan alternatif untuk mempengaruhi konsumsi rumah tangga dengan cara pemberian insentif pajak, pembebasan tarif, dan penyesuaian aturan kepada produsen dengan harapan harga-harga barang dan jasa masih dapat dijangkau daya beli masyarakat. Sehingga pelambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dapat ditekan dan dipertahankan di level risiko terendah dalam pemulihan pasca pandemi COVID-19.

Jebakan Angka Pertumbuhan Investasi

Tingkat pertumbuhan PDB yang rendah dapat dibaca oleh para investor sebagai salah satu indikator ketidakpastian situasi perekonomian, baik di pasar modal maupun pasar uang, sehingga menimbulkan volatilitas yang tinggi di sektor keuangan. Hal tersebut merupakan isyarat negatif terhadap aliran pengeluaran untuk investasi (I) nasional.

Fenomena anomali tersebut dapat menimbulkan tanda tanya apabila kita melihat ke dalam Berita Resmi Statistik Agustus 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai salah satu pembentuk PDB pengeluaran justru mengalami penurunan sebesar -8,61% (year on year). PMTB secara sederhana dapat disebut sebagai indikator pengeluaran dalam pembelian barang-barang modal seperti bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan niaga. Sehingga jika nilai pertumbuhan PMTB mengalami penurunan, maka hal tersebut seharusnya direfleksikan oleh nilai Realisasi Investasi yang ikut turun.

Salah satu data pembanding lain yang dapat digunakan untuk menguji data Realisasi Investasi adalah data penyaluran Kredit Modal Kerja Perbankan yang dirilis oleh Bank Indonesia. Pada Semester I 2020, posisi Kredit Modal Kerja dari Bank Persero, Bank Pemerintah Daerah, Bank Swasta Nasional, Bank Asing dan Campuran, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengalami penurunan sebesar -0,98% (year on year), dengan pertumbuhan positif Kredit Modal Kerja yang hanya berada di Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pemerintah Daerah di sektor Perdagangan dan Jasa Pelayanan Pasca-Penjualan Kendaraan Bermotor.

Barangkali, penjelasan atas fenomena tersebut bisa ditemukan dalam definisi Realisasi Investasi oleh BKPM yang akan lebih tepat disebut sebagai Realisasi Perizinan Investasi, mengingat tugas dan fungsi BKPM sebagai pintu utama dan satu-satunya perizinan investasi di Indonesia. Sehingga, walaupun nilai Realisasi Investasi tersebut belum dicerminkan oleh PMTB dan Kredit Modal Kerja Perbankan, namun dapat diasumsikan sebagai sebuah sinyal baik dari para investor dalam memandang prospek masa depan perekonomian Indonesia.

Belanja Pemerintah dalam Problem Pertumbuhan Ekonomi

Realisasi belanja pemerintah secara umum telah mencapai Rp. 1.068,9 T (39%) per bulan Juni 2020 dari total anggaran sebesar Rp. 2.739,2 T sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Belanja tersebut nilainya lebih tinggi 3,3% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019.

Realisasi belanja pemerintah tersebut terbagi menjadi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 668,5 T dan Transfer ke Daerah & Dana Desa sebesar Rp. 400,4 T. Di antara realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut, variabel Belanja Kementerian/Lembaga dalam pengadaan Barang dan Jasa mempengaruhi tingkat konsumsi pemerintah yang turun sebesar -6,9% (year on year).

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, Belanja Kementerian/Lembaga per bulan Juni 2020 telah terserap sebesar Rp. 350,4 T atau 41,9% dari total anggaran. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga tersebut didominasi oleh belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 99,4 triliun.

Peningkatan realisasi Bantuan Sosial tersebut dipengaruhi oleh kebijakan penyaluran kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dalam rangka penanganan dampak pandemi dalam bentuk : (a) program Kartu Sembako; dan (b) bantuan paket sembako Jabodetabek dan bantuan sosial tunai non-Jabodetabek yang disalurkan sebagai Jaring Pengaman Sosial COVID-19. Selain itu, belanja Bantuan Sosial tersebut dipengaruhi kenaikan PBI JKN 2020 karena adanya kebijakan penyesuaian iuran PBI JKN yang semula Rp. 23.000 menjadi Rp. 42.000, serta kebijakan pencairan di muka bantuan iuran PBI JKN untuk meningkatakan likuiditas BPJS Kesehatan dalam rangka percepatan pembayaran klaim fasilitas kesehatan.

Sedangkan, Belanja Kementerian/Lembaga dalam bentuk Belanja Modal dan Belanja Barang per Juni 2020 justru menunjukkan tren pertumbuhan yang kurang menjanjikan dalam konteks pengaruh belanja pemerintah terhadap pendapatan nasional berdasarkan pengeluaran. Belanja Modal dan Belanja Barang yang telah terserap dalam periode tersebut baru sebesar Rp. 37,7 triliun (27,4%) dan Rp. 99,2 triliun (36,5%). Khusus untuk Belanja Barang, capaian serapan tersebut lebih rendah 16,8% dibandingan periode yang sama di tahun 2019.

Presiden sebagai Kepala Pemerintah merespons situasi perekonomian di Semester I 2020 tersebut dengan menyelenggarakan 4 (empat) kali Rapat Terbatas (Ratas) berkaitan dengan realisasi belanja pemerintah. Diawali dengan Ratas pada tanggal 7 dan 13 Juli 2020, Presiden memberikan arahan kepada beberapa Kementerian/Lembaga yang memiliki anggaran Belanja Modal dan Belanja Barang terbesar agar segera melaksanakan penyerapan anggaran untuk peningkatan konsumsi pemerintah yang pada Semester I 2020 berkontribusi sebesar 7,58% dalam komponen penyusun PDB berdasar pengeluaran.

Secara khusus, Presiden memberikan arahan kembali pada Ratas tanggal 23 Juli 2020 kepada beberapa Kementerian/Lembaga agar mengutamakan produk rakyat, mempertimbangkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri dalam produk-produk manufaktur, dan mengawasi lebih dalam transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Bagi Kementerian/Lembaga yang mengadakan barang dan jasa impor seperti Kementerian Pertahanan, Presiden memberikan instruksi agar dapat melakukan pembayaran mundur melalui leasing dan mendahulukan produk dari Badan Usaha Milik Negara seperti PAL, DI, dan Pindad.

Presiden juga memberikan arahan lebih lanjut kepada para Gubernur pada kesempatan Ratas pada tanggal 15 Juli 2020 agar mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Di samping memberikan arahan kepada Gubernur, Presiden memberikan arahan lebih lanjut kepada jajaran Kementerian/Lembaga berkaitan dengan terobosan percepatan teknis pengadaan barang dan jasa dan percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus kepada pemerintah daerah.

Dalam konteks pilihan terbatas untuk menghadapi kondisi perekonomian pasca Semester I 2020, Presiden telah mendorong semaksimal mungkin peran belanja pemerintah dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian, baik dalam bentuk Belanja Kementerian/Lembaga maupun Belanja Non Kementerian/Lembaga dalam bentuk Belanja Modal dan Belanja Barang.

Waspada Neraca Perdagangan

Secara umum neraca perdagangan Indonesia pada periode Januari – Juni 2020 berada dalam kondisi surplus sebesar US$ 5,5 miliar, dengan total ekspor sebesar US$ 76,4 miliar. Sedangkan pada periode yang sama pada tahun 2019, kondisi neraca perdagangan defisit US$ 1,87 miliar. Walaupun demikian, volume perdagangan di tahun ini turun apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu sebesar US$ 95 miliar. Hal tersebut perlu menjadi perhatian sebab volume perdagangan yang tercatat pada tahun 2019 pun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018.

Kondisi surplus demikian sebenarnya dapat terjadi juga disebabkan oleh turunnya nilai impor dalam Semester I-2020, baik dalam bentuk barang maupun jasa, dengan nilai rata-rata penurunan sebesar 9,57% (year on year). Sehingga, tren positif nilai nett ekspor nasional tersebut tidak diperoleh dari peningkatan kinerja ekspor, namun dari kontraksi nilai impor disebabkan turunnya permintaan barang dan jasa di dalam negeri akibat kebijakan PSBB yang terpaksa diambil sebagai respon pandemi.

Namun demikian, nilai nett ekspor yang menunjukkan tren positif ini dapat menjadi salah satu variabel penting secara psikologis dalam mempertahankan stabilitas tingkat produksi nasional. Apalagi diketahui bahwa sektor non-migas adalah penyumbang utama nilai ekspor dengan catatan surplus sebesar US$ 9,05 miliar, dengan sektor pengolahan mineral dan sektor pengolahan lemak dan minyak hewan/nabati sebagai penunjang utama.

Beberapa Catatan atas Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional

Diseminasi informasi yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya tidak lagi diintrodusir dengan perbandingan year on year, dengan an sich membangkitkan optimisme seluruh sektor dalam pemulihan ekonomi nasional. Sebab informasi mengenai pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan perbandingan year on year pasti memiliki nilai negatif, mengingat situasi dan kondisi di tahun 2019 dan 2020 sangat berbeda baik dalam skala lokal maupun global.

Sedangkan apabila diseminasi mengenai kinerja pertumbuhan ekonomi dapat diintrodusir dengan pendekatan kuartal, maka optimisme dapat dibangun secara bertahap karena pada Semester II-2020, pelaksanaan penyerapan anggaran pemerintah yang telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 telah dimulai oleh Kementerian/Lembaga dalam bentuk Belanja Modal dan Belanja Barang yang diharapkan dapat mendongkrak PDB nasional.

Pada Semester II-2020 pula, bola perekonomian akan lebih banyak berada di sektor pelaku usaha, terutama industri besar dan korporat yang telah mendapatkan insentif di sektor perpajakan dan restrukturisasi kredit, serta mendapatkan stimulus berupa akses modal untuk me-restart proses produksi. Harapannya, bersamaan dengan usaha pemerintah mengendalikan pandemi, program pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan dengan baik dengan melibatkan seluruh stakeholders yang menyambut secara positif setiap kebijakan pemerintah demi masa depan bangsa dan negara.


Oleh: aqih Addien Al-Haq, S.EI, Analis Perekonomian pada Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

 

Advertisement
Click to comment

TELEGRAFI

Mewujudkan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian


Telegrafi – Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki peran strategis. Setidaknya dibuktikan dengan fakta jumlah unit usaha yang banyak dan terdapat hampir di setiap sektor ekonomi, menyerap tenaga kerja, berkontribusi terhadap PDB, serta mendongkrak nilai ekspor nonmigas.

Pada 2018 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pelaku UMKM dan usaha besar sebanyak 64,2 juta. Terdiri atas pelaku usaha mikro 63,4 juta (98,68 persen), pelaku usaha kecil 783.132 (1,22 persen), pelaku usaha menengah 60.702 (0,09 persen), dan pelaku usaha besar 5.550 (0,01 persen).

Jika dilihat dari penyerapan tenaga kerja, UMKM memberikan kontribusi 97 persen. Sisanya korporasi 3 persen. UMKM menyumbangkan Rp 8.952,8 triliun (60,34 persen) terhadap total PDB nasional Rp 14.837,4 triliun dan memberikan kontribusi Rp 293,84 triliun (14,37 persen) terhadap total ekspor nonmigas Rp 2.044,49 triliun. Sementara investasi di sektor UMKM mencapai Rp 2.564,54 triliun (60,42 persen) dari nilai total Rp 4.244,68 triliun.

Indonesia telah mendapat pelajaran berharga melalui sektor usaha mikro dan kecil. Saat krisis ekonomi 1998 dan 2008, UMKM mampu bertahan ketika banyak perusahaan besar bangkrut dan melakukan PHK secara besar-besaran. Negara lain juga membuktikan bahwa usaha mikro-kecil mampu mewujudkan pemerataan pendapatan.

Namun, di tengah kontribusinya yang besar, UMKM masih menghadapi tantangan yang kompleks. Misalnya produksi yang tidak efisien, manajemen usaha yang lemah, kualitas SDM yang buruk, dan terbatasnya akses ke lembaga keuangan, khususnya perbankan.

UMKM di Era Pandemi

Pemberlakuan PSBB dan protokol kesehatan penanganan Covid-19 yang membatasi aktivitas fisik menurunkan kinerja UMKM. Sebab, 87 persen UMKM masih berproses secara offline. Yang sudah terhubung dengan ekosistem digital hanya 13 persen atau sekitar 8 juta.

Survei kajian cepat dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja UMKM Indonesia yang dilaksanakan LIPI terhadap 679 responden pada 1–20 Mei 2020 menyebutkan, 94,69 persen usaha dan bisnis mengalami penurunan penjualan. Berdasar skala usaha, penurunan penjualan lebih dari 75 persen dialami 49,01 persen usaha ultramikro; 43,3 persen usaha mikro; 40 persen usaha kecil; dan 45,83 persen usaha menengah. Berdasar metode penjualan, penurunan penjualan lebih dari 75 persen dialami 47,44 persen usaha penjualan offline/fisik; 40,17 persen usaha penjualan online; dan 39,41 persen usaha dengan metode penjualan offline sekaligus online.

Bank Pembangunan Asia (ADB) dalam laporan terbarunya pada Rabu (28/10) menyebutkan, permintaan produk maupun jasa UMKM menurun sejak awal pandemi. Hal itu mengakibatkan adanya PHK, pengurangan kinerja usaha, dan tekanan terhadap prospek UMKM. Dalam survei pada Mei 2020, ADB menyebutkan, 88 persen pelaku usaha mikro di Indonesia dilaporkan tidak memiliki tabungan dan kehabisan uang di masa pandemi.

Saat pandemi, pemerintah menempuh sejumlah kebijakan seperti pemberian stimulus pembiayaan UMKM Rp 123,47 triliun yang masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Stimulus tersebut untuk restrukturisasi utang, subsidi bunga, dan subsidi pajak serta pinjaman dengan bunga rendah. Pemerintah juga memperluas pembiayaan UMKM senilai Rp 28 triliun melalui program bantuan pelaku usaha mikro (BPUM), Rp 2,4 juta kepada 12 juta usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit perbankan. Program tersebut sudah berjalan dan diharapkan bisa terealisasi seluruhnya hingga akhir Desember 2020.

Kebijakan Memihak UMKM

Dalam praktiknya, pelaku usaha mikro-kecil umumnya mengerjakan seluruh proses produksi, pembiayaan, dan pemasarannya secara sendiri sehingga daya saing rendah dan tidak efisien. Akibatnya, mereka sulit berkembang dan naik kelas.

Ada lima upaya untuk mewujudkan UMKM sebagai fondasi perekonomian. Pertama, terhadap permasalahan permodalan dan pembiayaan, diperlukan peran otoritas moneter dan sektor perbankan dalam membuat kebijakan khusus kredit serta suku bunga pinjaman yang realistis bagi UMKM. Selama ini suku bunga pinjaman UMKM relatif tinggi. Ke depan, pilihan kebijakan yang tepat adalah suku bunga rendah untuk UMKM. Upaya lain bisa ditempuh dengan mendorong UMKM menjadi bankable. Skema penjaminan kredit dari perusahaan penjamin kredit menjadi alternatif solusi kredit untuk usaha mikro-kecil agar risiko bank menjadi berkurang karena lending rate dapat diturunkan.

Kedua, dalam mengatasi masalah bahan baku, pemerintah bisa memfasilitasi pembentukan koperasi pengadaan bahan baku. Sumber pendanaannya dari pinjaman pemerintah dengan suku bunga realistis. UMKM juga perlu didorong untuk memproduksi alternatif bahan baku impor dari komponen lokal.

Ketiga, terhadap produktivitas UMKM yang rendah dan kesulitan dalam pengembangan produk, pemerintah perlu memfasilitasi pelatihan dan pendampingan manajemen UMKM. Keterampilan dan keahlian pelaku UMKM harus terus ditingkatkan mengingat tantangan usaha yang kian kompleks.

Keempat, pemerintah mendorong dan mewajibkan BUMN, kementerian/lembaga negara, dan kalangan swasta berperan sebagai offtaker dari produk UMKM.

Kelima, kanal pemasaran produk UMKM harus diperluas, tak hanya berorientasi lokal domestik, tapi juga membuka pasar ekspor. Penjualan produk UMKM juga harus dimasukkan ke dalam platform digital, menjalin kerja sama dengan market place.

Kisah sukses pengembangan UMKM juga perlu dijadikan referensi. Di Jawa Timur, gabungan kelompok tani (gapoktan) dengan luas lahan 200–300 hektare membentuk koperasi tani dan mendapatkan pinjaman Rp 500 juta, dengan tarif bunga 6 persen dan masa pengembalian pinjaman (tenor) lima tahun. Dana itu dialokasikan Rp 182 juta untuk mesin dryer, Rp 110 juta untuk mesin giling packaging hampa/rice milling unit (RMU), dan sisanya untuk alat-alat pertanian lainnya seperti traktor dan pompa air.

Upaya itu berhasil memberikan nilai tambah 53,4 persen karena petani mampu menjual beras kualitas premium dari sebelumnya hanya mampu menjual gabah kering panen. Skema tersebut menjadikan petani sebagai produsen sekaligus konsumen. Upaya dan kebijakan memihak UMKM akan makin kuat dan mendapat dukungan luas jika pemerintah dan pemerintah daerah mampu menerapkannya lewat terobosan-terobosan yang inovatif.


Oleh : Soekarwo, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI


 

Continue Reading

TELEGRAFI

Hantu Radikalisme; Syarat Mutlak Pemimpin Kampus


Telegrafi – “Tak pernah terlihat secara “nyata”, namun auranya (baca: keberadaannya) terus merangsak masuk menembus urat nadi kehidupan sosial kebangsaan dan keberagamaan kita. Memang, radikalisme bukanlah suatu isu baru. jauh sebelum masa reformasi, radikalisme telah muncul dan berkembang di bumi pertiwi tercinta. Menengok kebelakang, puncak radikalisme pernah ditorehkan lewat sejarah kelam masa lalu dalam peristiwa DI/TII (Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia), sebuah gerakan perlawanan yang ingin mengubah pancasila ke dasar syariah Islam.

Kini, radikalisme yang kerap kita pahami, terkesan sejengkal dari teroriseme, paham yang menganggap pemeluk agama lain sebagai musuh yang layak dibinasakan, pemerintah adalah thogut, lalim, dan erat dengan setan. Dokma ini yang terus-menerus digaungkan. Langkah keras mereka melahirkan terorisme yang berkedok agama yang pada hakikatnya sangat terkait dengan keinginan keinginan ajaran agama dijadikan sebagai dasar negara.

Alih-alih berlindung di balik Pancasila dan UUD 1945, paham radikalisme kini terus berkembang secara masif, tak lepas juga dalam dunia pendidikan. Ketika, mereka sudah terpapar, gerakan yang mulanya hanya simpatisan, ajang dakwah, dan pengajian, lantas menjadi gerakan keras yang akan mengeser Pancasila dan UUD 1945 menjadi sistem khilafah dan syariah.
Kemajuan teknologi tak luput dari pola penyebarannya.

Tak heran, di berbagai sosial media kita menemukan berbagai paham-paham radikalisme baik yang masih lembut hingga yang kasar atau terang-terangan. Tahun 2016, Kampus IPB pernah menggemparkan warganet lewat sebuah unggahan video di laman Youtube. Di video tersebut menampilkan 3.500 mahasiswa dari berbagai kampus tengah menggelar simposium nasional di Kampus IPB Dramaga, Bogor dan mendeklarasikan sumpah.

Salah satu poin sumpah tersebut menyiratkan ajakan penegakkan negara Khilafah, yaitu “Dengan sepenuh jiwa kami akan terus berjuang tanpa lelah untuk tegaknya syariah islam dalam naungan Negara Khilafah islamiyah sebagai solusi tuntas problematika masyarakat Indonesia dan negeri-negeri muslim lainnya.”

Penemuan lainnya yang cukup menggemparkan lagi terjadipada awal Juni 2018. Densus 88 menangkap tiga alumni Universitas Riau (UNRI), yang diduga merakit empat bom untuk peledakan sejumlah tempat, termasuk gedung DPR di Jakarta.

Radikalisme di perguruan tinggi biasanya masuk ke kelompok Islam eksklusif melalui organisasi kemahasiswaan seperti lembaga dakwah mahasiswa. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Setara Institute melalui risetnya mengenai pemetaan wacana dan gerakan keagamaan di perguruan tinggi negeri pada rentang Februari-April 2019.

Penelitian ini dilakukan di 10 perguruan tinggi, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Institute Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Islan Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Brawijaya, dan Universitas Airlangga.

Hairi, selaku direktur Riset Setara Institut pada 31 Mei 2019 mengatakan bahwa gerakan keagamaan eksklusif masih gencar dilakukan oleh beberapa kelompok keislaman tertentu seperti salafi-wahabi, tarbiyah, dan tahririyah. Temuan-temuan Setara Institute pada riset tersebut mengacu pada intoleransi di kampus. Hal ini berkenaan pada tata cara berpakaian dan terbatasnya akses kegiatan kemahasiswaan maupun peribadatan bagi mahasiswa nonmuslim.

Temuan lainnya adalah wacana keagamaan di kalangan mahasiswa sebagian besar eks-HTI yang bertransformasi menjadi gerakan tarbiyah. Gerakan tarbiyah ini kemudian menguasai organisasi kemahasiswaan. Tak heran, dinamika politik di kampus adalah beredarnya anggapan bahwa mahasiswa nonmuslim dilarang menjadi pemimpin di organisasi.

Keekslusifitasan tersebut sangat mengikis nilai Pancasila maupun demokrasi, mengingat kampus merupakan wajah dari bangsa Indonesia karena mahasiswanya berasal dari agama, suku, dan ras yang beragam. Idealnya, kampus merupakan tempat berargumentasi dan wadah penyiapan cendekiawan muda yang berkualitas.

Bukan hanya di kalangan mahasiswa, paham radikalisme juga mewabah ke kalangan pengajarnya. Beberapa dosen secara sembunyi-sembunyi bahkan secara terang-terangan memeluk paham radikalisme. Di lansir di berbagai media, salah satu dosen IPB juga diamankan dalam kasus paham radikalisme.
Pimpinan perguruan tinggi, baik rektor ataupun dekan, selayaknya juga mengedepankan antisipasi terhadap paham radikalisme ini. Kesalahan mengambil pimpinan, tentu akan berdampak kebijakannya.

Dalam pemilihan pimpinan dalam universitas atau perguruan tinggi, harus mengedepankan pemimpin yang memilihi jiwa Pancasila, tolerasi, dan anti radikalisme.

Saat ditemui oleh penulis, salah satu dosen UPNVJ menyampaikan bahwa memang ada kekosongan jabatan Dekan di Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ. Seperti yang ditayangkan di beberapa media soal pencopotan dekan Fakultas Kedoteran, tentu akan mengakibatkan kekosongan kepemimpinan di civitas akademika tersebut.

“Sekarang lagi disusun pemilihan dekan baru di FK,” ungkapnya. “Anti Radikalisme tentu menjadi prioritas utama. Syarat mutlak bagi calon dekan harus memegang teguh Pancasila dan tidak terkait dengan paham radikalisme, sekecil apapun.”

Kampus semestinya menjadi area inklusif dan ramah untuk semua kalangan. Lingkungan ini bisa didorong lewat kebijakan yang beru diluncurkan Mendikbud Nadiem Makarim, yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kemendikbud berharap kampus bisa lebih peka terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Hal ini akan mendorong meningkatnya forum akademik dan aktivitas positif lainnya, sehingga paham radikalisme bisa ditekan.

Selain itu, untuk mencegah semakin menyusupnya radikalisme diperlukan kepastian hukum, konstitusi, dan perdamaian. Oleh sebab itu, BNPT, kepolisian, dan pemerintah perlu lebih banyak melaksanakan dialog terbuka dengan pemuka agama/ulama bijakasana di tiap-tiap daerah agar bisa didengar masyarakat.


Oleh : Handoko F. Zainsam


Continue Reading

TELEGRAFI

Nagorno-Karabagh Telah Menjadi Bagian Dari Azerbaijan Sepanjang Sejarah

Serangan Armenia di Kota Ganja, Kota terbesar kedua di Azerbaijan
Serangan Armenia di Kota Ganja, Kota terbesar kedua di Azerbaijan / AFP

Telegrafi – Perang antara Azerbaijan dan Armenia yang terjadi sejak akhir September 2020 lalu telah menjadi perhatian dunia. Media massa di seluruh dunia pun menyoroti konflik berdarah di wilayah Kaukasia itu dengan berbagai sudut pandang.

Hal yang paling mendasar dan kiranya perlu dicatat adalah bahwa Nagorno-Karabagh yang kerap kali  disebut sebagai kawasan sengketa sesungguhnya merupakan bagian dari wilayah negara Azerbaijan yang telah diakui secara internasional. Faktanya adalah Nagorno-Karabagh telah menjadi bagian dari Azerbaijan sepanjang sejarah.

Konflik yang berkepanjangan ini dimulai saat warga Armenia di pindahkan ke Nagorno-Karabagh dari berbagai wilayah di Turki, Rusia dan Iran pada pertengahan abad XIX, setelah penandatanganan Perjanjian Gulustan (1813) dan Perjanjian Turkmenchay (1828) antara Iran dan Rusia, serta Perjanjian Adrianople (1829) antara Turki dan Rusia.

Selama pendudukan Uni Soviet, Nagorno-Karabagh menjadi daerah otonom, dan setelah Uni Soviet runtuh, Armenia malah mengklaim wilayah tersebut.  Pada sekitar tahun 90-an Nagorno-Karabagh beserta tujuh kota lain di sekitarnya telah diokupasi oleh Armenia, dan Azerbaijan telah kehilangan 20% wilayahnya, sementara  lebih dari satu juta warganya terpaksa mengungsi.

Azerbaijan adalah negara berdaulat yang selalu mengedepankan perdamaian, dan selama tiga puluh tahun terakhir telah berusaha untuk menyelesaikan konflik yang terjadi melalui berbagai cara diplomasi, tidak melalui perang. Sebaliknya, Armenia telah menolak berkali-kali untuk bernegosiasi dengan Azerbaijan bahkan dengan mengucapkan semboyan “Garabagh adalah Armenia, titik!” untuk mengakhiri proses perdamaian.

Pertempuran yang kembali meletus pada tanggal 27 September 2020 lalu diprovokasi oleh pasukan Armenia, sehingga mengakibatkan lebih dari 40 warga sipil Azerbaijan tewas, dan sekitar 200 lainnya cedera dalam serangan yang dilancarkan oleh Armenia. Walaupun kedua negara telah mencapai kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata yang dimulai pada 10 Oktober 2020, pasukan Armenia telah melanggar  hanya beberapa menit setelah kesepatan tersebut diumumkan.

Bahkan pada hari berikutnya pasukan Armenia menargetkan serangan ke kota Ganja, kota terbesar kedua di Azerbaijan yang terletak 60 km dari lokasi pertempuran. Akibat serangan pada tengah malam itu, 10 warga sipil tewas, dan lebih dari 30 lainnya terluka.

Beberapa hari sebelumnya angkatan bersenjata Armenia juga menyerang Khizi dan Absyeron, lokasi di mana Kedutaan Besar Republik Indonesia berada dengan melepaskan rudal jarak menengah. Dengan segala tindakan arogansi yang dilakukan,  Armenia telah menunjukkan ketidakhormatan dan kekejamannya terhadap warga sipil serta wakil-wakil negara sahabat dimana kedutaan-kedutaan besarnya berada di titik serangan Armenia.

 

Selain itu, Mingachevir, wilayah industri yang dimiliki oleh Azerbaijan pun tidak luput dari target serangan Armenia. Di kota tersebut terdapat lokasi pembangkit listrik dan pipa minyak Baku-Tbilisi-Jeyhan, proyek strategis terbesar di kawasan Eropa.

Akibat agresi Armenia terhadap Azerbaijan, ada banyak warisan-warisan kebudayaan Islam seperti masjid-masjid dan madrasah-madrasah pun yang dipaksa dibongkar.

Masjid-masjid yang diserang oleh Armenia dalam kondisi setengah roboh dijadikan kandang Sapi dan Babi

Masjid-masjid yang diserang oleh Armenia dalam kondisi setengah roboh serta kini dijadikan kandang sapi dan babi.

Yang paling melukai perasaan umat Muslim di Azerbaijan dan juga di seluruh dunia adalah rumah ibadah umat Islam juga diserang dan dalam kondisi setengah roboh digunakan sebagai kandang sapi dan babi.

Masyarakat Azerbaijan yakin Indonesia yang penduduknya merupakan mayoritas Muslim terbesar di dunia tidak akan tinggal diam menghadapi Islamofobia seperti itu. Masyarakat  Azerbaijan percaya bahwa Indonesia akan mendukung Azerbaijan dan mengutuk agresi militer Armenia terhadap Azerbaijan.


Laura Zarbaliyeva

Translate oleh: Nia S. Amira

Penulis: Laura Zarbaliyeva

Direktur Pusat Studi Indonesia

Universitas Bahasa-Bahasa Azerbaijan

(Centre for Indonesian Studies, Azerbaijan University of Languages)


 

Continue Reading

Artikel Populer