Connect with us

TELEGRAFI

Membaca Kembali Perekonomian Indonesia

Seorang karyawan melihat layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (9/9). ANTARA/Sigid Kurniawan

Telegrafi – Semua kalangan mengamini bahwa kondisi perekonomian nasional sedang tidak dalam kondisi yang baik. Hal tersebut disebabkan oleh wabah COVID-19 yang memaksa pemerintah untuk mengambil kebijakan dengan membatasi mobilitas dan aktivitas masyarakat di ruang-ruang publik, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dalam konteks ekonomi makro, kita dapat menghitung kondisi perekonomian nasional salah satunya dengan pendekatan pengeluaran dengan mencari hubungan antara permintaan konsumsi rumah tangga (C), permintaan sektor bisnis untuk investasi (I), pengeluaran konsumsi pemerintah untuk barang dan jasa (G), serta sektor luar negeri berupa ekspor dan impor (X-M), yang kemudian membentuk Aggregate Demand yang menjadi salah satu cara untuk mengukur Pendapatan Nasional (Y). Dengan kata lain, dalam membaca kondisi perekonomian nasional kita dapat melihat sektor tersebut satu per satu dengan indikator-indikatornya masing-masing.

Secara umum, saat ini kita melihat dari data yang dirilis oleh masing-masing Kementerian/Lembaga Negara bahwa Konsumsi Rumah Tangga kita turun dan Belanja Pemerintah belum optimal. Di sisi lain, Neraca Perdagangan kita mengalami surplus dan Pengeluaran Investasi kita meningkat.

Konsumsi Rumah Tangga dan Pilihan Terbatas Pemerintah

Kebijakan PSBB, secara langsung maupun tidak langsung, berdampak pada turunnya tingkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga (C) pada Triwulan I 2020 di angka 2,84%, hanya separo jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan pada tahun 2019 yang mencapai 4,96% (year on year). Pemberlakuan PSBB mendorong masyarakat lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan, salah satunya dengan mengubah pola konsumsi ke arah barang-barang kebutuhan pokok, yang meliputi makanan dan minuman serta produk kesehatan.

Pola konsumsi masyarakat tersebut dapat dikonfirmasi dengan data dari Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa indeks penjualan ritel mengalami penurunan di semua sektor, dengan penurunan penjualan ritel sampai April 2020 (year on year) hingga 11,8 persen, dengan kota-kota besar seperti Jakarta turun 38,1 persen, Medan turun 16,0 persen, dan Surabaya turun 10,0 persen.

Disebabkan turunnya angka konsumsi ritel tersebut, kegiatan produksi dan manufacturing di seluruh sektor perekonomian pun ikut anjlok dan bahkan beberapa di antaranya berhenti, hal tersebut dapat ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan nilai Produk Domestik Burto (PDB) produksi pada periode Triwulan I 2020 yang hanya berada di angka 2,97% (year on year).

Dalam kondisi normal tanpa pandemi, di saat situasi perekonomian tengah lesu, pemerintah memiliki pilihan kebijakan untuk dapat mempengaruhi dan mengungkit perekonomian nasional. Salah satu contohnya adalah menggeser hari libur yang lebih dekat ke weekend sehingga tercipta rangkaian libur panjang, dengan demikian konsumsi rumah tangga akan meningkat sebab digunakan untuk berwisata maupun biaya-biaya lainnya.

Namun, situasi pandemi COVID-19 sebagaimana kita ketahui bersama memaksa pemerintah menerbitkan kebijakan PSBB dalam rangka mengurangi penyebaran virus dengan risiko mempersempit ruang pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengambil pilihan kebijakan alternatif untuk mempengaruhi konsumsi rumah tangga dengan cara pemberian insentif pajak, pembebasan tarif, dan penyesuaian aturan kepada produsen dengan harapan harga-harga barang dan jasa masih dapat dijangkau daya beli masyarakat. Sehingga pelambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dapat ditekan dan dipertahankan di level risiko terendah dalam pemulihan pasca pandemi COVID-19.

Jebakan Angka Pertumbuhan Investasi

Tingkat pertumbuhan PDB yang rendah dapat dibaca oleh para investor sebagai salah satu indikator ketidakpastian situasi perekonomian, baik di pasar modal maupun pasar uang, sehingga menimbulkan volatilitas yang tinggi di sektor keuangan. Hal tersebut merupakan isyarat negatif terhadap aliran pengeluaran untuk investasi (I) nasional.

Fenomena anomali tersebut dapat menimbulkan tanda tanya apabila kita melihat ke dalam Berita Resmi Statistik Agustus 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai salah satu pembentuk PDB pengeluaran justru mengalami penurunan sebesar -8,61% (year on year). PMTB secara sederhana dapat disebut sebagai indikator pengeluaran dalam pembelian barang-barang modal seperti bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan niaga. Sehingga jika nilai pertumbuhan PMTB mengalami penurunan, maka hal tersebut seharusnya direfleksikan oleh nilai Realisasi Investasi yang ikut turun.

Salah satu data pembanding lain yang dapat digunakan untuk menguji data Realisasi Investasi adalah data penyaluran Kredit Modal Kerja Perbankan yang dirilis oleh Bank Indonesia. Pada Semester I 2020, posisi Kredit Modal Kerja dari Bank Persero, Bank Pemerintah Daerah, Bank Swasta Nasional, Bank Asing dan Campuran, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengalami penurunan sebesar -0,98% (year on year), dengan pertumbuhan positif Kredit Modal Kerja yang hanya berada di Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pemerintah Daerah di sektor Perdagangan dan Jasa Pelayanan Pasca-Penjualan Kendaraan Bermotor.

Barangkali, penjelasan atas fenomena tersebut bisa ditemukan dalam definisi Realisasi Investasi oleh BKPM yang akan lebih tepat disebut sebagai Realisasi Perizinan Investasi, mengingat tugas dan fungsi BKPM sebagai pintu utama dan satu-satunya perizinan investasi di Indonesia. Sehingga, walaupun nilai Realisasi Investasi tersebut belum dicerminkan oleh PMTB dan Kredit Modal Kerja Perbankan, namun dapat diasumsikan sebagai sebuah sinyal baik dari para investor dalam memandang prospek masa depan perekonomian Indonesia.

Belanja Pemerintah dalam Problem Pertumbuhan Ekonomi

Realisasi belanja pemerintah secara umum telah mencapai Rp. 1.068,9 T (39%) per bulan Juni 2020 dari total anggaran sebesar Rp. 2.739,2 T sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Belanja tersebut nilainya lebih tinggi 3,3% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019.

Realisasi belanja pemerintah tersebut terbagi menjadi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 668,5 T dan Transfer ke Daerah & Dana Desa sebesar Rp. 400,4 T. Di antara realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut, variabel Belanja Kementerian/Lembaga dalam pengadaan Barang dan Jasa mempengaruhi tingkat konsumsi pemerintah yang turun sebesar -6,9% (year on year).

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, Belanja Kementerian/Lembaga per bulan Juni 2020 telah terserap sebesar Rp. 350,4 T atau 41,9% dari total anggaran. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga tersebut didominasi oleh belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 99,4 triliun.

Peningkatan realisasi Bantuan Sosial tersebut dipengaruhi oleh kebijakan penyaluran kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dalam rangka penanganan dampak pandemi dalam bentuk : (a) program Kartu Sembako; dan (b) bantuan paket sembako Jabodetabek dan bantuan sosial tunai non-Jabodetabek yang disalurkan sebagai Jaring Pengaman Sosial COVID-19. Selain itu, belanja Bantuan Sosial tersebut dipengaruhi kenaikan PBI JKN 2020 karena adanya kebijakan penyesuaian iuran PBI JKN yang semula Rp. 23.000 menjadi Rp. 42.000, serta kebijakan pencairan di muka bantuan iuran PBI JKN untuk meningkatakan likuiditas BPJS Kesehatan dalam rangka percepatan pembayaran klaim fasilitas kesehatan.

Sedangkan, Belanja Kementerian/Lembaga dalam bentuk Belanja Modal dan Belanja Barang per Juni 2020 justru menunjukkan tren pertumbuhan yang kurang menjanjikan dalam konteks pengaruh belanja pemerintah terhadap pendapatan nasional berdasarkan pengeluaran. Belanja Modal dan Belanja Barang yang telah terserap dalam periode tersebut baru sebesar Rp. 37,7 triliun (27,4%) dan Rp. 99,2 triliun (36,5%). Khusus untuk Belanja Barang, capaian serapan tersebut lebih rendah 16,8% dibandingan periode yang sama di tahun 2019.

Presiden sebagai Kepala Pemerintah merespons situasi perekonomian di Semester I 2020 tersebut dengan menyelenggarakan 4 (empat) kali Rapat Terbatas (Ratas) berkaitan dengan realisasi belanja pemerintah. Diawali dengan Ratas pada tanggal 7 dan 13 Juli 2020, Presiden memberikan arahan kepada beberapa Kementerian/Lembaga yang memiliki anggaran Belanja Modal dan Belanja Barang terbesar agar segera melaksanakan penyerapan anggaran untuk peningkatan konsumsi pemerintah yang pada Semester I 2020 berkontribusi sebesar 7,58% dalam komponen penyusun PDB berdasar pengeluaran.

Secara khusus, Presiden memberikan arahan kembali pada Ratas tanggal 23 Juli 2020 kepada beberapa Kementerian/Lembaga agar mengutamakan produk rakyat, mempertimbangkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri dalam produk-produk manufaktur, dan mengawasi lebih dalam transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Bagi Kementerian/Lembaga yang mengadakan barang dan jasa impor seperti Kementerian Pertahanan, Presiden memberikan instruksi agar dapat melakukan pembayaran mundur melalui leasing dan mendahulukan produk dari Badan Usaha Milik Negara seperti PAL, DI, dan Pindad.

Presiden juga memberikan arahan lebih lanjut kepada para Gubernur pada kesempatan Ratas pada tanggal 15 Juli 2020 agar mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Di samping memberikan arahan kepada Gubernur, Presiden memberikan arahan lebih lanjut kepada jajaran Kementerian/Lembaga berkaitan dengan terobosan percepatan teknis pengadaan barang dan jasa dan percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus kepada pemerintah daerah.

Dalam konteks pilihan terbatas untuk menghadapi kondisi perekonomian pasca Semester I 2020, Presiden telah mendorong semaksimal mungkin peran belanja pemerintah dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian, baik dalam bentuk Belanja Kementerian/Lembaga maupun Belanja Non Kementerian/Lembaga dalam bentuk Belanja Modal dan Belanja Barang.

Waspada Neraca Perdagangan

Secara umum neraca perdagangan Indonesia pada periode Januari – Juni 2020 berada dalam kondisi surplus sebesar US$ 5,5 miliar, dengan total ekspor sebesar US$ 76,4 miliar. Sedangkan pada periode yang sama pada tahun 2019, kondisi neraca perdagangan defisit US$ 1,87 miliar. Walaupun demikian, volume perdagangan di tahun ini turun apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu sebesar US$ 95 miliar. Hal tersebut perlu menjadi perhatian sebab volume perdagangan yang tercatat pada tahun 2019 pun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018.

Kondisi surplus demikian sebenarnya dapat terjadi juga disebabkan oleh turunnya nilai impor dalam Semester I-2020, baik dalam bentuk barang maupun jasa, dengan nilai rata-rata penurunan sebesar 9,57% (year on year). Sehingga, tren positif nilai nett ekspor nasional tersebut tidak diperoleh dari peningkatan kinerja ekspor, namun dari kontraksi nilai impor disebabkan turunnya permintaan barang dan jasa di dalam negeri akibat kebijakan PSBB yang terpaksa diambil sebagai respon pandemi.

Namun demikian, nilai nett ekspor yang menunjukkan tren positif ini dapat menjadi salah satu variabel penting secara psikologis dalam mempertahankan stabilitas tingkat produksi nasional. Apalagi diketahui bahwa sektor non-migas adalah penyumbang utama nilai ekspor dengan catatan surplus sebesar US$ 9,05 miliar, dengan sektor pengolahan mineral dan sektor pengolahan lemak dan minyak hewan/nabati sebagai penunjang utama.

Beberapa Catatan atas Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional

Diseminasi informasi yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya tidak lagi diintrodusir dengan perbandingan year on year, dengan an sich membangkitkan optimisme seluruh sektor dalam pemulihan ekonomi nasional. Sebab informasi mengenai pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan perbandingan year on year pasti memiliki nilai negatif, mengingat situasi dan kondisi di tahun 2019 dan 2020 sangat berbeda baik dalam skala lokal maupun global.

Sedangkan apabila diseminasi mengenai kinerja pertumbuhan ekonomi dapat diintrodusir dengan pendekatan kuartal, maka optimisme dapat dibangun secara bertahap karena pada Semester II-2020, pelaksanaan penyerapan anggaran pemerintah yang telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 telah dimulai oleh Kementerian/Lembaga dalam bentuk Belanja Modal dan Belanja Barang yang diharapkan dapat mendongkrak PDB nasional.

Pada Semester II-2020 pula, bola perekonomian akan lebih banyak berada di sektor pelaku usaha, terutama industri besar dan korporat yang telah mendapatkan insentif di sektor perpajakan dan restrukturisasi kredit, serta mendapatkan stimulus berupa akses modal untuk me-restart proses produksi. Harapannya, bersamaan dengan usaha pemerintah mengendalikan pandemi, program pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan dengan baik dengan melibatkan seluruh stakeholders yang menyambut secara positif setiap kebijakan pemerintah demi masa depan bangsa dan negara.


Oleh: aqih Addien Al-Haq, S.EI, Analis Perekonomian pada Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

 

Advertisement
Click to comment

TELEGRAFI

Pilkada Ditengah Pandemi Covid-19 Berpotensi Menurunkan Partisipasi Pemilih

Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pilkada Serentak 2020. ANTARA/Muhammad Iqbal

Telegrafi – Jumlah kasus positif Covid-19 per 15 September 2020 di Indonesia mencapai 225.030 orang. Jumlah yang terkonfirmasi positif pada hari ini mengalami peningkatan 3507 orang. Data ini sebetulnya cukup mengkhawatirkan, karena rata-rata peningkatan terpapar Covid-19 tiap hari pada bulan September 3020 rata-rata di atas 3000 orang lebih. Data orang sembuh hingga hari ini baru 161.065 orang.

Data di atas mestinya dijadikan pertimbangan oleh pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang yang di ikuti 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten. Jika tahapan pilkada tetap dilanjutkan, dipastikan jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat dan berpotensi menjadi cluster baru Covid-19. Apalagi, berdasarkan data Satgas Covid-19 ada 45 Kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak berstatus zona merah.

Kami meminta pemerintah, dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), agar tidak memaksakan kehendak untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 apabila situasi sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, Karena di atas segalanya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto).

Ada beberapa alasan logis yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah menunda tahapan pelaksanan pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Pertama, fakta dan kondisi yang terjadi belakangan membuktikan penularan Covid-19 di sejumlah daerah yang menggelar pilkada semakin masif. Berdasarkan data yang disampaikan KPU, terdapat 60 calon kepala daerah positif Covid-19 tersebar di 21 daerah.

Kedua, kasus positif Covid-19 juga terjadi di penyelenggara pilkada. Tidak hanya di tingkat pusat, namun juga terjadi di daerah. Misalnya, salah satu komisioner KPU teridentifikasi Covid-19 setelah sebelumnya 21 orang pegawainya positif terpapar Covid-19.

Ketiga, jumlah kasus baru positif Covid-19 pada bulan September per hari mencapai 3.000 orang lebih. Jika dibandingkan dengan Agustus yang rata-rata 2.000 kasus per hari. Keempat, temuan Bawaslu sangat mencengangkan yakni terjadi 243 pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah. Misalnya, terjadi arak-arakan atau mengumpulkan banyak masa jelang proses pendaftaran.

Jika Pemerintah dan KPU menunda tahapan pelaksanaan Pilkada serentak Desember 2020, maka perangkat hukumnya harus segera dibuat. Sangat tidak mungkin jika dasar hukum penundaan tahapan Pilkada melalui Undang-undang karena tinggal 2 bulan lagi. Yang sangat memungkinkan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang kemudian harus di setujui menjadi Undang-undang oleh DPR-RI.

Penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU sejatinya sudah berkerja dengan baik, dimana semua proses tahapan pilkada telah dilaksanakan sesuai dengan agenda yang terjadwal. Namun dari aspek pelaksanaan tahapan yang sudah berjalan tersebut perlu di evaluasi Karena banyaknya pasangan calon, tim sukses, dan masyarakat pendukung, mengabaikan protokol kesehatan. Jika peristiwa seperti ini terus berulang pada tahapan selanjutnya, tentu akan mengkhawatirkan.

Oleh karenanya jika Pemerintah dan KPU tetap melanjutkan pelaksanaan tahapan Pilkada, KPU harus segera menerbitkan PKPU tentang pengaturan sanksi tegas pada Paslon Kepala Daerah yang melanggar protokol kesehatan. Kalau perlu, dibuat sanksi bagi paslon yang melanggar protokol Kesehatan agar didiskualifikasi sebagai paslon atau diberikan sanksi denda maksimal jika melanggar protokol kesehatan pada tahapan selanjutnya.

Sebab Kalau hanya sekedar teguran lisan atau tulisan, sangat tidak efektif. PKPU yang dibuat harus lebih komprehensif lagi, artinya mengatur mengenai tata cara kampanye dan pengumpulan orang/pendukung paslon. Jika semua berjalan baik, maka pelaksanaan Pilkada dapat dilanjutkan. Sebaliknya, jika masih terdapat pelanggaran protokol kesehatan dan peningkatan kasus positif yang terpapar Covid-19 di daerah tempat diselenggarakannya Pilkada maka mesti ditunda.

Kemudian Fungsi dan peran KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar lebih aktif dan kreatif lagi menertibkan paslon serta pendukung dan membuat terobosan sistem pelaksanaan pemilu menyesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19z Perlu menjadi perhatian bersama, jangan sampai masyarakat dan penyelenggara Pilkada menjadi korban dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini.

Masalah lain yang muncul jika Pilkada tetap dilaksanakan 9 Desember 2020 dalam situasi Covid-19 adalah, berdasarkan hasil penelitian beberapa lembaga survei mengungkapkan bahwa Covid-19 sangat berpotensi menurunkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah 9 Desember 2020 yang akan datang, apalagi jika daerah tersebut masuk zona merah.

Saya membayangkan, pelaksanaan Pilkada di tengah virus covid-19 yang tidak bisa kita prediksi kapan berakhirnya, pasti hasilnya tidak maksimal, baik yang bersifat kualitas, kuantitas, teknis dan substansi Pilkada itu sendiri.

Ada hambatan psikologis yang membuat turunnya partisipasi pemilih di tengah Covid-19, belum lagi kalau sosialisasi yang dilakukan oleh Penyelenggara bersifat daring. Apabila tingkat partisipasi pemilih rendah dalam Pilkada maka legitimasi Paslon yang terpilih menjadi tidak kuat.


Oleh: Miartiko Gea Sekertaris Dewan Pengurus Daerah Persatuan Alumni (DPP PA GMNI) Jakarta Raya

 

Continue Reading

TELEGRAFI

Dunia Pariwisata Memasuki Era Kenormalan Baru

Seorang biksu melakukan ziarah di Candi Borobudur, Magelang, Jateng, Jumat (20/5). Ziarah yang diikuti oleh para biksu dan umat Budha itu guna merefleksikan ajaran Sang Budha serta untuk menyambut Waisak 2560 BE/2016. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

Telegrafi – Setelah jeda sejak Februari lalu, industri pariwisata memasuki keadaan kenormalan baru. Dalam publikasinya, McKinsey and Company (Juni, 2020) menyatakan, seharusnya saat memasuki keadaan new normal saat ini justru menjadi kesempatan untuk reinvent industri perjalanan (travel) menjadi tidak saja lebih aman, tapi juga lebih baik – make it better, not just safer. Gagasan ini dapat secara luas diterapkan bukan hanya pada industri perjalanan, akan tetapi dapat berlaku pula pada industri pariwisata pada umumnya. Karena industri pariwisata adalah industri yang menjual pengalaman dan di dalamnya sekaligus terkandung pula entitas lain seperti services, events dan places.

Untuk mengukur kualitas pelayanan atau jasa, Lovelock dan Wright (2002) menyarankan penggunaan lima dimensi ekspektasi dan persepsi kualitas, yakni : tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Dimensi tangible mencakup hal-hal yang bersifat fisik, seperti fasilitas yang bersih, prasarana yang baik, bangunan yang baik dan megah misalnya. Sedangkan dimensi reliability mencakup keandalan pelayanan, seperti, transportasi yang tepat waktu, pelayanan yang cepat, ketersediaan fasilitas komunikasi yang baik dan seterusnya.

Menaikkan Target

Pada dimensi responsiveness dituntut pelayanan yang ramah dan cepat, pelayanan yang selalu menomorsatukan konsumen sesegera mungkin. Dimensi assurance menekankan pada kepastian dan keamanan serta dapat meyakinkan konsumen pada berbagai situasi. Dan yang terakhir dimensi empathy mencakup keramah-tamahan, memberikan perhatian khusus pada konsumen, dan melayani dengan hati.

Jika mengacu pada ke lima dimensi di atas, maka harus jujur kita akui bahwa kita masih jauh tertinggal. Dimensi tangible lebih mudah diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Akan tetapi pada empat dimensi lainnya pekerjaan rumah kita masih banyak karena menyangkut pembenahan soft-skill para pelaku industri pariwisata kita tidak mudah dilakukan. Hanya melalui kualitas yang baik di semua lini industri pariwisata kita, maka kita dapat menawarkan competitive edge pariwisata kita dalam hal keindahan alam, budaya dan kuliner yang terkenal eksotis di panggung global.

Sejauh ini industri pariwisata kita dari tahun ke tahun hanya berkutat pada upaya untuk menaikkan target kunjungan wisatawan dan lama tinggal. Sayang upaya itu tanpa diikuti strategi jelas dan tahapan-tahapan terukur untuk mencapainya. Kecuali hanya dengan menambah beberapa tujuan wisata baru. Tahun 2020 (sebelum pandemi Covid-19) misalnya, target kunjungan wisatawan mancanegara adalah 17 juta orang, naik dari 16,107 juta tahun 2019. Akan tetapi pernahkah terpikir kita bagaimana membangun kemampuan berkompetisi?

Menghabiskan Energi

Menjual pariwisata dengan paket murah atau sekadar menggencarkan promosi saja tanpa isi bukanlah jaminan untuk dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dalam pasar yang sangat kompetitif saat ini. Kebijakan-kebijakan yang bersifat reaktif dan sporadis selama ini mencerminkan cara berfikir yang hanya mampu mengobati symptom. Sehingga tidaklah mengherankan jika selama ini kita lebih menghabiskan energi pada reengineering core process daripada reengineering core strategies. Akhirnya kita cenderung jalan di tempat.

Sudah saatnya industri pariwisata kita dibangun dengan berfokus pada strategi perbaikan dan peningkatan kualitas secara konsisten. Dengan strategi dan upaya yang serius — yang melibatkan semua pemangku kepentingan — perbaikan kualitas industri pariwisata kita harus segera dilakukan secara terencana, komprehensif dan dalam jangka panjang secara terukur. Dan hendaknya fokus perbaikan kualitas industri pariwisata kita dilakukan bukan hanya pada dimensi tangibles. Namun juga terhadap ke empat dimensi lainnya juga dilakukan secara sungguh-sungguh.

Bukan saatnya menjalankan business as usual. Sementara negara lain melakukan lompatan melalui berbagai terobosan inovasi dan kreativitas yang melampaui cara berfikir linier.


Oleh: Ir Justin Ali SE MEng. Trainer, konsultan manajemen dan kualitas.

Continue Reading

TELEGRAFI

Sosok Penuh Kontradiksi Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memakai masker sebagai pemenuhan protokol Covid-19. ANTARA

Telegrafi – Saya agak sulit mencari kata yang tepat dalam bahasa Indonesia untuk Man, dari buku yang baru terbit Man of Contradictions karya Ben Bland. Tokoh, sosok, pribadi atau sekalian presiden – karena yang dibicarakan toh memang seorang presiden. Anak judul buku itu: Jokowi and the struggle to remake Indonesia, agak sedikit mengingatkan pada slogan kampanye Donald Trump, To make Amerika great again. Edward Aspinnal dalam resensinya (Inside Story, 31 Agustus 2020) agak membantah adanya kontradiksi itu, menurutnya Jokowi juga tipikal presiden yang sedang mewakili semangat zamannya, Zeitgeist Man.

Jadi meskipun tidak bisa disamakan, tetapi ada kemiripan dengan presiden sezamannya, Donald Trump atau Rodrigo Duterrte dari Filipina. Menurut Aspinnal mereka memiliki beberapa kecenderungan seperti kedekatannya dengan militer, nasionalistik dan kurang menghargai kebebasan sipil. Mungkin Aspinnal ada benarnya, tapi membaca buku Ben Bland saya merasakan afeksi dan empatinya yang kuat pada Jokowi dan juga pada Indonesia. Ben Bland telah menulis dengan penuh simpati sebagai seorang tetangga yang baik dalam bukunya yang ringkas-padat ini.

Selain Aspinnal, buku ini juga telah diresensi oleh Wahyu Dhyatmika di Tempo (6 September 2020). Tidak sekritis Aspinnal, Wahyu cenderung lebih banyak mengiyakan pengamatan Ben Bland, sang penulis buku, tentang kontradiksi-kontradiksi yang diidap Jokowi. Tapi barangkali ini memang soal cara pandang dan pilihan kata saja untuk mengartikulasikan bagaimana mendeskripsikan tokoh publik yang selalu kompleks.

Meskipun saat ini menjadi Direktur Program Asia Tenggara di Lowy Institute, latar belakangnya sebagai wartawan juga bisa dimengerti perhatiannya pada dimensi yang tertampil keluar daripada dimensi kepribadian yang lebih dalam. Penekanannya pada kontradiksi-kontradiksi yang diidap Jokowi memang bisa menimbulkan pertanyaan, misalnya jika kontradiksi-kontradiksi itu memang diidap oleh Jokowi, lalu bagaimana dia merekonsiliasi kontradiksi-kontradisksinya, karena kalau tidak bukankah berarti kebijakannya bisa jadi zero sum game, alias nggak bisa move on?

Ada yang menarik dalam ulasan Aspinnal tentang buku ini, ketika dia mengomentari bahwa interpretasi para pengamat tentang politik Indonesia sebetulnya mudah meleset, lagi-lagi dia menganalogikan Indonesia dengan Amerika Serikat, dimana dia bilang, “siapa nyangka Amerika bisa seperti sekarang?” Mungkin analogi Aspinnal penting juga diperhatikan, Indonesia dan Amerika; seperti juga Cina dan India, adalah dua negara besar.

Pengamat, setajam apapun pengamatannya juga sangat mungkin meleset ketika memotret Indonesia yang serba besar dimensinya itu. Buku Man of Contradictions meskipun fokusnya Jokowi juga secara tidak langsung menilai Indonesia yang di dalamnya memiliki banyak kontradiksi dan paradoks. Bagi Ben, kontradisi dan paradoks dari Indonesia itulah yang embodied dalam diri Jokowi.

Kalau nggak salah ini buku tentang Jokowi dalam bahasa Inggris yang pertama dan ditulis pengamat asing. Tidak aneh kalau buku ini diterbitkan oleh Lowy Institute sebuah think tank yang berkantor di Sidney Australia dan mungkin akan dibaca banyak orang Australia terutama di kalangan diplomat dan pengusahanya. Bagi Australia, Indonesia memang tetap negara yang penting, selain karena kedekatan geografis juga karena merupakan patner dagang dan pasar yang penting.

Memahami tingkah laku politik presiden Indonesia sangat penting untuk bisa memprediksi kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintahan yang dipimpinnya. Apalagi sosok Jokowi yang tampil sederhana namun dianggap mampu melakukan perubahan sejak menjadi walikota Solo, melejit menjadi gubernur Jakarta, dan akhirnya berhasil menjadi presiden pada tahun 2014, dan terpilih lagi pada tahun 2019; telah menimbulkan decak kagum dan harapan menjanjikan bagi banyak pihak.

Dalam sebuah tulisan pendek (Jokowi, Pragmatis yang Visioner dan Memindahkan Ibukota: Revolusioner Visioner), jauh sebelum demo besar mahasiswa menentang revisi UU KPK, dan pandemi Covid-19 menyergap dan melumpuhkan kita, saya menilai Jokowi sebagai presiden yang pragmatis namun visioner, sebuah pencitraan yang terdengar kontradiktif. Tapi dengan deskripsi ini saya bermaksud menunjukkan bagaimana sebuah sifat yang tampaknya bisa berujung pada zero sum game, ternyata bisa lain hasilnya ketika kedua sifat yang seperti saling meniadakan itu terekonsiliasi dalam tindakan.

Saat itu saya memberi contoh gagasannya tentang memindahkan ibukota ke Kalimantan Timur. Gagasan yang dalam waktu relatif cepat mulai dilaksanakan itu adalah bentuk tindakan pragmatis sekaligus visioner. Visi bagi Jokowi adalah sesuatu yang ada di masa depan yang di matanya terlihat sebagai wujud kongkrit dan melalui perencanaan dan eksekusi – ini kata kunci bagi Jokowi – yang terukur, selangkah demi selangkah akan direalisasikan.

Gagasan memindahkan ibukota adalah sebuah gagasan besar, dan sudah pasti kontroversial dan tidak sedikit yang akan menentangnya. Ben Bland dalam bukunya memberikan kita penjelasan yang menarik dan cukup rinci the making and unmaking of Jokowi, dan kita perlu berterima kasih kepadanya. Etnografi yang disusunnya dari banyak potongan-potongan cerita tentang perjalanan politik seorang pengusaha mebel di Solo sampai menjadi Presiden berhasil memberikan alasan mengapa terbentuk sosok yang dalam pencitraan Ben sebagai A Man of Contradictions, sosok yang penuh kontradiksi.

Dengan contoh gagasannya tentang membangun ibukota baru, saya ingin menunjukkan penilaian atau penarikan kesimpulan yang berbeda dengan Ben Bland. Etnografi Ben Bland memperlihatkan bahwa Jokowi orang yang melalui apa yang disimpulkan oleh Ben sebagai kontradiksi justru dalam tafsir saya sebagai semacam anak tangga yang satu persatu harus ditapaki sebelum sampai ke puncak. Anak tangga dari tangga besar itu dibuat sendiri oleh Jokowi. Di sini koinsidensi antara profesinya sebagai pengusaha mebel di Solo dan metafor tangga yang saya pakai seperti sebuah cara penjelas yang mudah dipahami dan masuk akal. Jokowi pada dasarnya adalah a no non-sense person.

Akumulasi pengetahuan para pengamat asing (Indonesianist) tentang politik Indonesia setiap saat terus bertambah namun seperti diakui sendiri oleh Ben Bland di akhir bukunya, tidak berarti analisis, atau deskripsi, yang dibuat tentang politik Indonesia menjadi lebih tepat. Saya kira para ilmuwan sosial selalu menyadari bahwa obyek yang menjadi kajiannya adalah “a moving target”. Indonesia secara politik setiap saat berubah dan kompleksitas yang dimilikinya menjadikan seorang tokoh politik, apalagi seorang presiden, sosok yang setiap saat harus melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terus berlangsung itu.

Sejak enam bulan terakhir dan kita belum tahu sampai kapan semua kepala negara, juga Jokowi, dipaksa untuk menyesuaikan kebijaksanaan ekonomi dan politiknya, menghadapi pandemi Covid-19 ini. Akan remuk atau akan meningkat imunitas di tubuhnya, akan kita lihat bersama dalam waktu dekat ini. Jokowi masih punya empat tahun sebagai presiden, dan dalam empat tahun banyak peluang yang dia miliki untuk bermanufer. Indonesia saat ini memang kembali berada di persimpangan jalan

Saya nggak tahu apakah Bagus Takwin dan Niniek L. Karim, dua psikolog sosial dari Universitas Indonesia, sudah membuat analisa kepribadian Jokowi, setelah sebelumnya membuat seri analisa kepribadian para calon presiden. Saya ingat menjelang pemilihan presiden 2014 sempat ngobrol dengan Bagus Takwin dan Niniek L. Karim dan Niniek tidak menyembunyikan skeptisismenya terhadap sosok Jokowi yang menurutnya ndeso. Pengamatan yang sulit dibantah, apalagi jika dibandingkan dengan sosok Prabowo yang berasal dari keluarga terpandang, dan kosmopolitan, bak bumi dengan langit.

Saat itu saya cuma mengatakan sambil bercanda ke mbak Niniek kalau pandangannya tipikal anak Menteng. Saya tidak tahu apakah persepsi Niniek L. Karim berubah setelah Jokowi mengalahkan Prabowo dalam dua kali pemilihan presiden (2014 dan 2019). Mungkin sudah waktunya bagi Bagus Takwin dan Niniek L. Karim menulis analisa psikologi politiknya tentang Jokowi setelah membaca buku Ben Bland yang cukup cermat ini.

Buku Ben Bland tentang sosok Jokowi yang menurutnya penuh kontradiksi itu terbit ketika pandemi Covid-19 menggempur sendi-sendi yang menopang pemerintahan Jokowi. Dalam sebuah komentar pendek (Covid-19 dan Kepemimpinan Baru?) pandemi yang sedang melanda ini menjadi test kepemimpinan para kepala daerah, para menteri dan presiden Jokowi sendiri. Berbagai kontradiksi yang diidap Jokowi, jika kita sepakat dengan deskripsi Ben Bland, apa akibatnya bagi Jokowi yang harus mengerahkan seluruh daya kemampuan yang dimiliki untuk membuat biduk yang bernama negara Indonesia tidak oleng dan karam di tengah badai.

Sebagai nahkoda kapal besar yang bernama Indonesia, Jokowi harus mengendalikan kemudi, jika perlu memutar haluan, untuk menyelamatkan isi kapal, tidak saja barang-barangnya tapi yang lebih penting adalah orang-orangnya..

Jokowi orang yang bisa melihat dan memilah masalah dalam berbagai “front” yang setiap “front” harus ditangani secara berbeda dengan “resources” yang berbeda. Pada tingkat yang terakhir saya kira dia menyandarkan pada intuisi dan insting politiknya yang tajam. Menghadapi gelombang demo ketika dia ingin merubah postur KPK sesuai dengan keinginannya, meskipun semua orang menyarankan untuk menunda keputusannya, terbukti dia tetap dengan keputusannya, dan mereka yang semula menentang seperti kehilangan langkah. Saat ini, di tengah upayanya untuk mengendalikan pandemi Covid-19 yang terus meningkat korbannya, saya menduga dia terus mencari cara guna meloloskan UU Ciptakerja yang baginya penting untuk menjalankan roda ekonominya. Tentu dia bisa gagal, tapi itulah saya kira Jokowi.

Dalam perspektif Ben Bland, menghadapi pandemi yang terus mengancam warga ini Jokowi akan terlihat kontradiktif ketika dia ingin mendahulukan ekonomi, tapi dia juga mau menyelamatkan penduduk; keduanya bisa punya implikasi saling menegasikan. Tapi lagi-lagi di sinilah menurut pendapat saya deskripsi tentang kontradiksi agak kurang tepat, dan dengan demikian cenderung meleset dalam menjelaskan tentang realitas yang ada. Bagi Jokowi, pandemi ini, betapapun beratnya, adalah bagian dari anak tangga yang harus ditapaki dalam menuju puncak.

Pragmatisme ekonomi dan intuisi dan insting politiknya yang kuat akan mendiktenya untuk mengeksekusi pilihan-pilihan kebijakan yang bisa saja tidak populer dan dianggap melanggar kebebasan sipil, seperti mengerahkan TNI dan Polri untuk turun menangani pandemi. Jokowi juga akan terkesan “machiavelis” ketika terus merampingkan jalan agar investasi masuk dan proyek infrastrukturnya tetap jalan. Mungkin di sini Ben Bland benar, Jokowi memang lebih mirip Suharto daripada Sukarno. Jika Sukarno adalah bapak ideologisnya, Suharto adalah bapak pembangunannya. Di tangan Jokowi tidak ada kontradiksi antara Sukarno dan Suharto, keduanya adalah sumber bagi inspirasinya sebagai presiden pragmatis yang visioner.


Oleh: Dr. Riwanto Peneliti independen. Karya tulisnya terbit dalam bentuk jurnal, buku, dan tulisan populer.

 

Continue Reading

Artikel Populer