TELEGRAFI – Kajian ‘Gender’ menjadi disiplin keilmuan temporer, dinamis dan berkelanjutan, yang mempunyai urgensi pengembangan ilmu sosial interdisipliner, transdisipliner dan multidisipliner. Baik itu dimensi sosial, hukum, politik, agama, ekonomi maupun budaya, sesuai dengan perkembangan zaman yang kompleks.
Menelisik lebih jauh dan mendalam, posisi peran ilmu gender, karena masih menjumpai ketimpangan gender dalam realitas sosial (baik itu ruang lingkup keluarga maupun masyarakat. Misalnya, penulis masih menjumpai praktik Patriarki (dominasi laki-laki terhadap perempuan) atau Matriarki (dominasi perempuan terhadap laki-laki), menggambarkan sebuah sistem sosial sebagai pemegang kuasa atas otoritas (belum tentu penentuan sikapnya otoritatif). Entah dinamika keluarga (privat) maupun lingkungan masyarakat (publik).
Sejauh pengamatan penulis, manusia dalam praktiknya masih abai kesetaraan gender, karena minim intelektual yang berimplikasi pada rendahnya multi-perspektif. Sehingga menghasilkan ajaran fanatisme yang melegitimasi, baik pemahaman keagamaan maupun norma sosial yang tunggal dan absolut. Hal tersebut impact pada Ketidakharmonisan antara laki-laki maupun perempuan, karena kuncinya adanya selisih paham atau pendapat dalam membangun kekeluargaan.
Kesalahan persepsi gender, selalu mengidentikan pada kodrati dan tidak berubah (kepercayaan manusia atas penciptaan Tuhan, perbedaan laki-laki dan perempuan yang dikenal secara biologis/fisik), absolutisme pembagian kerja yang mutlak. Seyogyanya harus dibedakan antara kodrati (fisik) dan non-kodrati (non-fisik, struktur sosial kemasyarakatan). Cara pandang yang kolot, intoleran, tanpa kompromistik, sangat mengkhawatirkan bagi tatanan sosial yang pluralistik (keberagaman argumentasi dan menyatakan sikap). Tidak adanya praktik diskursif dan abai dalam menyertakan uraian alasan yang kritis konstruktif dan rekomendatif. Sehingga deadlock dalam pengambilan keputusan yang musyawarah dan mufakat.
Misalnya, bentuk-bentuk mengenai diskriminasi gender, sangat variatif: Pertama, Marginalisasi; peminggiran atau pemiskinan dalam salah satu jenis kelamin. Kedua, Sub-Ordinasi; yakni menempatkan kedudukan yang lebih rendah maupun yang lebih tinggi. Ketiga, Streotip, menempatkan pada pelabelan atau cap salah satu jenis kelamin, yang cenderung di gambarkan negatif. Keempat, Beban Ganda, misalhnya beban kerja yang bertumpuk-tumpuk, dilakukan oleh salah satu jenis kelamin. Oleh karena itu, yang dikhawatirkan bentuk diskriminasi gender diatas berimplikasi pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Dijumpai kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan. Berdasarkan catatan tahunan 2023 yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), mencatat ada 401.975 kasus kekerasan sepanjang 2023, menimpa perempuan sebagai korban. Tentu fenomena ini tergolong ironi, karena realitas tidak menunjukkan keadilan terhadap perempuan. Bisa jadi, kekerasan terhadap perempuan yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual maupun psikologis (misalnya ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan yang dilakukan sewenang-wenang-nya). Fakta tersebut menggambarkan bahwa KDRT memberikan efek negatif terhadap perempuan.
World Helath Organization (WHO) dalam World Report pertamanya pada tahun 2002, menemukan kurang lebih 40-70 % perempuan meninggal karena pembunuhan, yang pada umumnya dilakukan oleh mantan pasangannya. KDRT menggunakan paksaan secara kasar, dalam menciptakan hubungan kekuasaan dalam keluarga. Bahkan, seolah-olah KDRT menggambarkan bahwa perempuan lebih baik hidup dibawah kuasa/belas kasih seorang laki-laki.
Pernyataan diatas menggambarkan ketidakadilan yang diberikan laki-laki terhadap perempuan. Bahkan bisa jadi menghancurkan perasaan perempuan dan martabatnya, serta tidak memberikan keleluasaan untuk mengembangkan pemikirannya dan bereksplorasi secara bebas dan bertanggungjawab. Bahkan, yang disayangkan adanya pemerkosaan, pemukulan terhadap istri menjadi umum ditengah keadaan yang sulit, yang melekat pada perempuan disetiap bangsa, kasta, kelas, agama maupun wilayah.
Tentu dalam konteks keluarga, sebelum membina rumah tangga yang sakinah (tenang), mawaddah (cinta kasih), warahmah (rahmat), maka penting untuk mempelajari keadilan/kesetaraan gender. Merujuk pada pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Anis Fuad dalam keterangannya, sakinah dimaknai tentram, mawaddah dimaknai kasih yang dilandaskan pada rasa cinta, yang berwujud pada saling memberi/mengerti satu dengan lain, warahmah menekankan pada sayang yang diwujudkan pada saling menerima kekurangan masing-masing.
Kemudian, penulis meminjam argumentasi Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Alimatul Qibtiyah, kolaborasi adalah kunci dari kesetaraan gender, bukan dominasi, diantara keduanya, baik laki-laki atau perempuan. Sehingga wujud kolaborasi maupun permusyawaratan diantara keduanya, juga menjadi cermin kebaikan, baik dimata pihak keluarga asal yang menjadi persaudaraan sekaligus juga memberikan energi positif bagi tatanan masyarakat.
Pendidikan Kesetaraan Gender dalam Keluarga Upaya Pencegahan Ekstrimisme
Mengutip dari pernyataan Tan Malaka, esensi dari pendidikan adalah “Mempertajam pengetahuan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan.” Inilah falsafah pendidikan yang di ilhami oleh penulis, peduli akan pendidikan, yang hanya serta merta untuk kepentingan kemanusiaan, yang dapat bermanfaat bagi khalayak luas. Namun tak hanya itu, pendidikan kesetaraan gender menjadi penting, sebagai upaya dalam mengurangi ketegangan, resolusi konflik dalam rumah tangga melalui jalan dialog, saling memahami kelebihan dan kekurangan diantara kedua pasangan tersebut. Terutama secara kritis menanggapi segala permasalahan, untuk menemukan solusi yang berpihak pada prinsip kemanusiaan.
Namun, kejanggalan dalam problem menggunakan doktrin kesalehan menjadi instrumen dalam upaya mengeksploitasi perempuan. Studi kasus fenomena di kawasan Timur Tengah, siapa yang tak kenal dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ? yang merupakan organisasi yang memanfaatkan doktrin keagamaan (dalam hal ini Islam), pembenaran ayat suci untuk menyerang kelompok yang tidak sepaham, serta menghegemoni dan mengeksploitasi perempuan, yang dijadikan sebagai budak pemuas nafsu bagi kombatan militan ISIS. Tentunya, hal ini merupakan nir-kemanusiaan.
Persekusi yang dilakukan oleh ISIS terhadap perempuan, karena menolak berhubungan seks dengan kelompok militan dengan menggunakan istilah “Jihad Seksual.” Ngerinya, wanita dijual dan dibeli oleh lima atau enam pria yang berbeda, kadang wanita ditawarkan kembali ke keluarga, dengan tebusan ribuan dollar, seolah-olah disamakan dengan jual-beli di Pasar seperti Ternak (pengakuan dari Nadia Murad, peraih nobel Perdamaian 2018, yang pernah disiksa, diperkosa, dan dijadikan budak seks ISIS).
Selain itu, Pemberitaan NU Online tahun 2014, dengan judul “Tiga Perempuan Malaysia Jihad Seks bersama ISIS”, menyajikan fenomena doktrin keagamaan (keislaman) yang ditafsirkan secara jahat meracuni pikiran-pikiran perempuan, yang tergabung/terafilisasi oleh ISIS. Misalnya 3 wanita malaysia menawarkan diri dalam peran kenyaman seksual kepada pejuang ISIS. Kemudian, wanita yang juga militan ISIS yang berada di kamp tahanan Suriah, memaksan beberapa anak laki-laki dibawah umur, jadikan budak seks untuk membantu meningkatkan populasi ‘Khilafah’ ISIS.
Doktrin keagamaan yang disajikan diatas, jangan sampai menyebar di Indonesia. Hal ini dikarenakan sangat berbahaya bagi berjalanannya bagi sebuah bangsa yang menjunjung tinggi perdamaian, terkhusus menciptakan kesetaraan gender yang inklusif. Hal ini bisa diterapkan dalam konteks keluarga dalam membina rumah tangga.
Terutama yakni kesetaraan gender melalui diskursif (antara laki-laki dan perempuan) yang kedudukannya sama, saling memberikan informasi dan menelaah perkembangan isu terkini. Selain itu, jika mempunyai anak, maka kedua pasangan (laki-laki atau perempuan) bersepakat untuk memberikan pendidikan bahwa pentingnya toleransi keberagamaan umat beragama. Jangan sampai anak terbawa oleh isu ekstrimisme kegamaan.
Sehingga penting dalam pembagian peran dalam rumah tangga, dan harus dipahami oleh masyarakat secara luas. Terlebih, keterlibatannya memberikan edukasi tentang ideologi Pancasila dan bahayanya ekstrimisme keagamaan. Yang mana, pemberian pemahaman keagamaan secara kontekstual dan berprinsip pada kemanusiaan, mencerminkan progress yang berkeadaban.
Jangan sampai ketidaksetaraan gender (pilih kasih soal peran sebagai edukator) menghambat proses dalam upaya pencegahan ekstrimisme keagamaan. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan budaya yang progresif dan mendalam, untuk mengubah pandangan yang tradisionalis, (seolah-olah yang mengedukasi hanya perempuan dalam pembentukan karaker, sedangkan laki-laki hanya urusan pekerjaan yang hanya sekedar mencari nafkah lahir).
Terkhusus, penting adanya stakeholder, seperti halnya Pemerintah, lembaga sosial, dan pengusaha juga memiliki peran program kesetaraan gender, memberikan pemahaman mengenai isu gender dan bahaya ekstrimisme keagamaan. sementara pengusaha harus memberikan dukungan dalam mengatasi tantangan rumah tangga.