Connect with us

TELEGRAFI

Mewujudkan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian


Telegrafi – Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki peran strategis. Setidaknya dibuktikan dengan fakta jumlah unit usaha yang banyak dan terdapat hampir di setiap sektor ekonomi, menyerap tenaga kerja, berkontribusi terhadap PDB, serta mendongkrak nilai ekspor nonmigas.

Pada 2018 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pelaku UMKM dan usaha besar sebanyak 64,2 juta. Terdiri atas pelaku usaha mikro 63,4 juta (98,68 persen), pelaku usaha kecil 783.132 (1,22 persen), pelaku usaha menengah 60.702 (0,09 persen), dan pelaku usaha besar 5.550 (0,01 persen).

Jika dilihat dari penyerapan tenaga kerja, UMKM memberikan kontribusi 97 persen. Sisanya korporasi 3 persen. UMKM menyumbangkan Rp 8.952,8 triliun (60,34 persen) terhadap total PDB nasional Rp 14.837,4 triliun dan memberikan kontribusi Rp 293,84 triliun (14,37 persen) terhadap total ekspor nonmigas Rp 2.044,49 triliun. Sementara investasi di sektor UMKM mencapai Rp 2.564,54 triliun (60,42 persen) dari nilai total Rp 4.244,68 triliun.

Indonesia telah mendapat pelajaran berharga melalui sektor usaha mikro dan kecil. Saat krisis ekonomi 1998 dan 2008, UMKM mampu bertahan ketika banyak perusahaan besar bangkrut dan melakukan PHK secara besar-besaran. Negara lain juga membuktikan bahwa usaha mikro-kecil mampu mewujudkan pemerataan pendapatan.

Namun, di tengah kontribusinya yang besar, UMKM masih menghadapi tantangan yang kompleks. Misalnya produksi yang tidak efisien, manajemen usaha yang lemah, kualitas SDM yang buruk, dan terbatasnya akses ke lembaga keuangan, khususnya perbankan.

UMKM di Era Pandemi

Pemberlakuan PSBB dan protokol kesehatan penanganan Covid-19 yang membatasi aktivitas fisik menurunkan kinerja UMKM. Sebab, 87 persen UMKM masih berproses secara offline. Yang sudah terhubung dengan ekosistem digital hanya 13 persen atau sekitar 8 juta.

Survei kajian cepat dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja UMKM Indonesia yang dilaksanakan LIPI terhadap 679 responden pada 1–20 Mei 2020 menyebutkan, 94,69 persen usaha dan bisnis mengalami penurunan penjualan. Berdasar skala usaha, penurunan penjualan lebih dari 75 persen dialami 49,01 persen usaha ultramikro; 43,3 persen usaha mikro; 40 persen usaha kecil; dan 45,83 persen usaha menengah. Berdasar metode penjualan, penurunan penjualan lebih dari 75 persen dialami 47,44 persen usaha penjualan offline/fisik; 40,17 persen usaha penjualan online; dan 39,41 persen usaha dengan metode penjualan offline sekaligus online.

Bank Pembangunan Asia (ADB) dalam laporan terbarunya pada Rabu (28/10) menyebutkan, permintaan produk maupun jasa UMKM menurun sejak awal pandemi. Hal itu mengakibatkan adanya PHK, pengurangan kinerja usaha, dan tekanan terhadap prospek UMKM. Dalam survei pada Mei 2020, ADB menyebutkan, 88 persen pelaku usaha mikro di Indonesia dilaporkan tidak memiliki tabungan dan kehabisan uang di masa pandemi.

Saat pandemi, pemerintah menempuh sejumlah kebijakan seperti pemberian stimulus pembiayaan UMKM Rp 123,47 triliun yang masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Stimulus tersebut untuk restrukturisasi utang, subsidi bunga, dan subsidi pajak serta pinjaman dengan bunga rendah. Pemerintah juga memperluas pembiayaan UMKM senilai Rp 28 triliun melalui program bantuan pelaku usaha mikro (BPUM), Rp 2,4 juta kepada 12 juta usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit perbankan. Program tersebut sudah berjalan dan diharapkan bisa terealisasi seluruhnya hingga akhir Desember 2020.

Kebijakan Memihak UMKM

Dalam praktiknya, pelaku usaha mikro-kecil umumnya mengerjakan seluruh proses produksi, pembiayaan, dan pemasarannya secara sendiri sehingga daya saing rendah dan tidak efisien. Akibatnya, mereka sulit berkembang dan naik kelas.

Ada lima upaya untuk mewujudkan UMKM sebagai fondasi perekonomian. Pertama, terhadap permasalahan permodalan dan pembiayaan, diperlukan peran otoritas moneter dan sektor perbankan dalam membuat kebijakan khusus kredit serta suku bunga pinjaman yang realistis bagi UMKM. Selama ini suku bunga pinjaman UMKM relatif tinggi. Ke depan, pilihan kebijakan yang tepat adalah suku bunga rendah untuk UMKM. Upaya lain bisa ditempuh dengan mendorong UMKM menjadi bankable. Skema penjaminan kredit dari perusahaan penjamin kredit menjadi alternatif solusi kredit untuk usaha mikro-kecil agar risiko bank menjadi berkurang karena lending rate dapat diturunkan.

Kedua, dalam mengatasi masalah bahan baku, pemerintah bisa memfasilitasi pembentukan koperasi pengadaan bahan baku. Sumber pendanaannya dari pinjaman pemerintah dengan suku bunga realistis. UMKM juga perlu didorong untuk memproduksi alternatif bahan baku impor dari komponen lokal.

Ketiga, terhadap produktivitas UMKM yang rendah dan kesulitan dalam pengembangan produk, pemerintah perlu memfasilitasi pelatihan dan pendampingan manajemen UMKM. Keterampilan dan keahlian pelaku UMKM harus terus ditingkatkan mengingat tantangan usaha yang kian kompleks.

Keempat, pemerintah mendorong dan mewajibkan BUMN, kementerian/lembaga negara, dan kalangan swasta berperan sebagai offtaker dari produk UMKM.

Kelima, kanal pemasaran produk UMKM harus diperluas, tak hanya berorientasi lokal domestik, tapi juga membuka pasar ekspor. Penjualan produk UMKM juga harus dimasukkan ke dalam platform digital, menjalin kerja sama dengan market place.

Kisah sukses pengembangan UMKM juga perlu dijadikan referensi. Di Jawa Timur, gabungan kelompok tani (gapoktan) dengan luas lahan 200–300 hektare membentuk koperasi tani dan mendapatkan pinjaman Rp 500 juta, dengan tarif bunga 6 persen dan masa pengembalian pinjaman (tenor) lima tahun. Dana itu dialokasikan Rp 182 juta untuk mesin dryer, Rp 110 juta untuk mesin giling packaging hampa/rice milling unit (RMU), dan sisanya untuk alat-alat pertanian lainnya seperti traktor dan pompa air.

Upaya itu berhasil memberikan nilai tambah 53,4 persen karena petani mampu menjual beras kualitas premium dari sebelumnya hanya mampu menjual gabah kering panen. Skema tersebut menjadikan petani sebagai produsen sekaligus konsumen. Upaya dan kebijakan memihak UMKM akan makin kuat dan mendapat dukungan luas jika pemerintah dan pemerintah daerah mampu menerapkannya lewat terobosan-terobosan yang inovatif.


Oleh : Soekarwo, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI


 

Advertisement
2 Comments

TELEGRAFI

Hantu Radikalisme; Syarat Mutlak Pemimpin Kampus


Telegrafi – “Tak pernah terlihat secara “nyata”, namun auranya (baca: keberadaannya) terus merangsak masuk menembus urat nadi kehidupan sosial kebangsaan dan keberagamaan kita. Memang, radikalisme bukanlah suatu isu baru. jauh sebelum masa reformasi, radikalisme telah muncul dan berkembang di bumi pertiwi tercinta. Menengok kebelakang, puncak radikalisme pernah ditorehkan lewat sejarah kelam masa lalu dalam peristiwa DI/TII (Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia), sebuah gerakan perlawanan yang ingin mengubah pancasila ke dasar syariah Islam.

Kini, radikalisme yang kerap kita pahami, terkesan sejengkal dari teroriseme, paham yang menganggap pemeluk agama lain sebagai musuh yang layak dibinasakan, pemerintah adalah thogut, lalim, dan erat dengan setan. Dokma ini yang terus-menerus digaungkan. Langkah keras mereka melahirkan terorisme yang berkedok agama yang pada hakikatnya sangat terkait dengan keinginan keinginan ajaran agama dijadikan sebagai dasar negara.

Alih-alih berlindung di balik Pancasila dan UUD 1945, paham radikalisme kini terus berkembang secara masif, tak lepas juga dalam dunia pendidikan. Ketika, mereka sudah terpapar, gerakan yang mulanya hanya simpatisan, ajang dakwah, dan pengajian, lantas menjadi gerakan keras yang akan mengeser Pancasila dan UUD 1945 menjadi sistem khilafah dan syariah.
Kemajuan teknologi tak luput dari pola penyebarannya.

Tak heran, di berbagai sosial media kita menemukan berbagai paham-paham radikalisme baik yang masih lembut hingga yang kasar atau terang-terangan. Tahun 2016, Kampus IPB pernah menggemparkan warganet lewat sebuah unggahan video di laman Youtube. Di video tersebut menampilkan 3.500 mahasiswa dari berbagai kampus tengah menggelar simposium nasional di Kampus IPB Dramaga, Bogor dan mendeklarasikan sumpah.

Salah satu poin sumpah tersebut menyiratkan ajakan penegakkan negara Khilafah, yaitu “Dengan sepenuh jiwa kami akan terus berjuang tanpa lelah untuk tegaknya syariah islam dalam naungan Negara Khilafah islamiyah sebagai solusi tuntas problematika masyarakat Indonesia dan negeri-negeri muslim lainnya.”

Penemuan lainnya yang cukup menggemparkan lagi terjadipada awal Juni 2018. Densus 88 menangkap tiga alumni Universitas Riau (UNRI), yang diduga merakit empat bom untuk peledakan sejumlah tempat, termasuk gedung DPR di Jakarta.

Radikalisme di perguruan tinggi biasanya masuk ke kelompok Islam eksklusif melalui organisasi kemahasiswaan seperti lembaga dakwah mahasiswa. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Setara Institute melalui risetnya mengenai pemetaan wacana dan gerakan keagamaan di perguruan tinggi negeri pada rentang Februari-April 2019.

Penelitian ini dilakukan di 10 perguruan tinggi, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Institute Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Islan Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Brawijaya, dan Universitas Airlangga.

Hairi, selaku direktur Riset Setara Institut pada 31 Mei 2019 mengatakan bahwa gerakan keagamaan eksklusif masih gencar dilakukan oleh beberapa kelompok keislaman tertentu seperti salafi-wahabi, tarbiyah, dan tahririyah. Temuan-temuan Setara Institute pada riset tersebut mengacu pada intoleransi di kampus. Hal ini berkenaan pada tata cara berpakaian dan terbatasnya akses kegiatan kemahasiswaan maupun peribadatan bagi mahasiswa nonmuslim.

Temuan lainnya adalah wacana keagamaan di kalangan mahasiswa sebagian besar eks-HTI yang bertransformasi menjadi gerakan tarbiyah. Gerakan tarbiyah ini kemudian menguasai organisasi kemahasiswaan. Tak heran, dinamika politik di kampus adalah beredarnya anggapan bahwa mahasiswa nonmuslim dilarang menjadi pemimpin di organisasi.

Keekslusifitasan tersebut sangat mengikis nilai Pancasila maupun demokrasi, mengingat kampus merupakan wajah dari bangsa Indonesia karena mahasiswanya berasal dari agama, suku, dan ras yang beragam. Idealnya, kampus merupakan tempat berargumentasi dan wadah penyiapan cendekiawan muda yang berkualitas.

Bukan hanya di kalangan mahasiswa, paham radikalisme juga mewabah ke kalangan pengajarnya. Beberapa dosen secara sembunyi-sembunyi bahkan secara terang-terangan memeluk paham radikalisme. Di lansir di berbagai media, salah satu dosen IPB juga diamankan dalam kasus paham radikalisme.
Pimpinan perguruan tinggi, baik rektor ataupun dekan, selayaknya juga mengedepankan antisipasi terhadap paham radikalisme ini. Kesalahan mengambil pimpinan, tentu akan berdampak kebijakannya.

Dalam pemilihan pimpinan dalam universitas atau perguruan tinggi, harus mengedepankan pemimpin yang memilihi jiwa Pancasila, tolerasi, dan anti radikalisme.

Saat ditemui oleh penulis, salah satu dosen UPNVJ menyampaikan bahwa memang ada kekosongan jabatan Dekan di Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ. Seperti yang ditayangkan di beberapa media soal pencopotan dekan Fakultas Kedoteran, tentu akan mengakibatkan kekosongan kepemimpinan di civitas akademika tersebut.

“Sekarang lagi disusun pemilihan dekan baru di FK,” ungkapnya. “Anti Radikalisme tentu menjadi prioritas utama. Syarat mutlak bagi calon dekan harus memegang teguh Pancasila dan tidak terkait dengan paham radikalisme, sekecil apapun.”

Kampus semestinya menjadi area inklusif dan ramah untuk semua kalangan. Lingkungan ini bisa didorong lewat kebijakan yang beru diluncurkan Mendikbud Nadiem Makarim, yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kemendikbud berharap kampus bisa lebih peka terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Hal ini akan mendorong meningkatnya forum akademik dan aktivitas positif lainnya, sehingga paham radikalisme bisa ditekan.

Selain itu, untuk mencegah semakin menyusupnya radikalisme diperlukan kepastian hukum, konstitusi, dan perdamaian. Oleh sebab itu, BNPT, kepolisian, dan pemerintah perlu lebih banyak melaksanakan dialog terbuka dengan pemuka agama/ulama bijakasana di tiap-tiap daerah agar bisa didengar masyarakat.


Oleh : Handoko F. Zainsam


Continue Reading

TELEGRAFI

Nagorno-Karabagh Telah Menjadi Bagian Dari Azerbaijan Sepanjang Sejarah

Serangan Armenia di Kota Ganja, Kota terbesar kedua di Azerbaijan
Serangan Armenia di Kota Ganja, Kota terbesar kedua di Azerbaijan / AFP

Telegrafi – Perang antara Azerbaijan dan Armenia yang terjadi sejak akhir September 2020 lalu telah menjadi perhatian dunia. Media massa di seluruh dunia pun menyoroti konflik berdarah di wilayah Kaukasia itu dengan berbagai sudut pandang.

Hal yang paling mendasar dan kiranya perlu dicatat adalah bahwa Nagorno-Karabagh yang kerap kali  disebut sebagai kawasan sengketa sesungguhnya merupakan bagian dari wilayah negara Azerbaijan yang telah diakui secara internasional. Faktanya adalah Nagorno-Karabagh telah menjadi bagian dari Azerbaijan sepanjang sejarah.

Konflik yang berkepanjangan ini dimulai saat warga Armenia di pindahkan ke Nagorno-Karabagh dari berbagai wilayah di Turki, Rusia dan Iran pada pertengahan abad XIX, setelah penandatanganan Perjanjian Gulustan (1813) dan Perjanjian Turkmenchay (1828) antara Iran dan Rusia, serta Perjanjian Adrianople (1829) antara Turki dan Rusia.

Selama pendudukan Uni Soviet, Nagorno-Karabagh menjadi daerah otonom, dan setelah Uni Soviet runtuh, Armenia malah mengklaim wilayah tersebut.  Pada sekitar tahun 90-an Nagorno-Karabagh beserta tujuh kota lain di sekitarnya telah diokupasi oleh Armenia, dan Azerbaijan telah kehilangan 20% wilayahnya, sementara  lebih dari satu juta warganya terpaksa mengungsi.

Azerbaijan adalah negara berdaulat yang selalu mengedepankan perdamaian, dan selama tiga puluh tahun terakhir telah berusaha untuk menyelesaikan konflik yang terjadi melalui berbagai cara diplomasi, tidak melalui perang. Sebaliknya, Armenia telah menolak berkali-kali untuk bernegosiasi dengan Azerbaijan bahkan dengan mengucapkan semboyan “Garabagh adalah Armenia, titik!” untuk mengakhiri proses perdamaian.

Pertempuran yang kembali meletus pada tanggal 27 September 2020 lalu diprovokasi oleh pasukan Armenia, sehingga mengakibatkan lebih dari 40 warga sipil Azerbaijan tewas, dan sekitar 200 lainnya cedera dalam serangan yang dilancarkan oleh Armenia. Walaupun kedua negara telah mencapai kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata yang dimulai pada 10 Oktober 2020, pasukan Armenia telah melanggar  hanya beberapa menit setelah kesepatan tersebut diumumkan.

Bahkan pada hari berikutnya pasukan Armenia menargetkan serangan ke kota Ganja, kota terbesar kedua di Azerbaijan yang terletak 60 km dari lokasi pertempuran. Akibat serangan pada tengah malam itu, 10 warga sipil tewas, dan lebih dari 30 lainnya terluka.

Beberapa hari sebelumnya angkatan bersenjata Armenia juga menyerang Khizi dan Absyeron, lokasi di mana Kedutaan Besar Republik Indonesia berada dengan melepaskan rudal jarak menengah. Dengan segala tindakan arogansi yang dilakukan,  Armenia telah menunjukkan ketidakhormatan dan kekejamannya terhadap warga sipil serta wakil-wakil negara sahabat dimana kedutaan-kedutaan besarnya berada di titik serangan Armenia.

 

Selain itu, Mingachevir, wilayah industri yang dimiliki oleh Azerbaijan pun tidak luput dari target serangan Armenia. Di kota tersebut terdapat lokasi pembangkit listrik dan pipa minyak Baku-Tbilisi-Jeyhan, proyek strategis terbesar di kawasan Eropa.

Akibat agresi Armenia terhadap Azerbaijan, ada banyak warisan-warisan kebudayaan Islam seperti masjid-masjid dan madrasah-madrasah pun yang dipaksa dibongkar.

Masjid-masjid yang diserang oleh Armenia dalam kondisi setengah roboh dijadikan kandang Sapi dan Babi

Masjid-masjid yang diserang oleh Armenia dalam kondisi setengah roboh serta kini dijadikan kandang sapi dan babi.

Yang paling melukai perasaan umat Muslim di Azerbaijan dan juga di seluruh dunia adalah rumah ibadah umat Islam juga diserang dan dalam kondisi setengah roboh digunakan sebagai kandang sapi dan babi.

Masyarakat Azerbaijan yakin Indonesia yang penduduknya merupakan mayoritas Muslim terbesar di dunia tidak akan tinggal diam menghadapi Islamofobia seperti itu. Masyarakat  Azerbaijan percaya bahwa Indonesia akan mendukung Azerbaijan dan mengutuk agresi militer Armenia terhadap Azerbaijan.


Laura Zarbaliyeva

Translate oleh: Nia S. Amira

Penulis: Laura Zarbaliyeva

Direktur Pusat Studi Indonesia

Universitas Bahasa-Bahasa Azerbaijan

(Centre for Indonesian Studies, Azerbaijan University of Languages)


 

Continue Reading

TELEGRAFI

Jurus Jitu Hadapi Resesi

Seorang karyawan melewati layar yang menampilkan pergerakan saham di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2020. ANTARA/Galih Pradipta

Resesi ekonomi menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan melanda Indonesia di kuartal III 2020. Pada kuartal I tahun ini, ekonomi tumbuh 2,97 persen dan tumbuh negatif atau terkontraksi minus 5,32 persen pada kuartal II.

Kementerian Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III di kisaran minus 2,9 persen sampai minus 1,1 persen. Sementara secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2020 berada di kisaran minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen.

Sebelumnya, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand terlebih dahulu masuk dalam resesi ekonomi pada kuartal II 2020. Untuk kawasan Asia Tenggara, hanya Vietnam yang diperkirakan mampu menghindari resesi akibat pandemi Covid-19 ini. Tiga negara lain yang diprediksi kebal dari resesi adalah Tiongkok, Turkmenistan, dan Pakistan.

Resesi maupun krisis ekonomi bukanlah hal baru dalam tata perekonomian global. Indonesia juga pernah mengalami krisis ekonomi dalam skala besar pada 1998, kemudian berulang di 2008 dalam skala yang lebih kecil.

Secara umum, kebijakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi ini telah ada di jalur yang benar (on the right track). Desain kebijakan yang memadukan percepatan eksekusi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dipadukan dengan penguatan konsumsi pemerintah dan konsumsi masyarakat sudah tepat.

Hanya, perlu penekanan dan penguatan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang paling terdampak dan rentan. Yaitu, masyarakat miskin yang sudah ada dan miskin baru.

Pemerintah terus berikhtiar agar mampu merealisasikan penyerapan seluruh anggaran PEN sampai akhir tahun ini. Hingga 16 September 2020, realisasi pencairan mencapai Rp 241,06 triliun atau 34,7 persen dari total pagu anggaran Rp 695,2 triliun.

Perkuat Daya Beli

Dalam mengeksekusi kebijakan ekonomi sebagai akibat pandemi Covid-19, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada kelompok-kelompok rentan, khususnya masyarakat miskin yang sudah ada dan masyarakat miskin baru.

Data BPS pada Maret 2020 menyebutkan jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 26,42 juta orang. Bertambah 1,63 juta orang dari September 2019.

Pandemi korona yang masih berlangsung dan belum diketahui kapan berakhirnya berpotensi menambah jumlah orang miskin baru tersebut. Kementerian Keuangan menyebutkan, dengan skenario terburuk, tambahan orang miskin baru di Indonesia sepanjang 2020 bisa mencapai 1,1 juta orang hingga 3,78 juta orang.

Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia bahkan menyebutkan, jika tidak ada intervensi dari negara, akibat pandemi Covid-19 bisa menambah orang miskin baru 5,5 juta hingga 8 juta orang.

Program perlindungan sosial secara khusus perlu diarahkan kepada kelompok masyarakat miskin dan miskin baru ini. Untuk pendataan masyarakat miskin baru, pemerintah bisa mengefektifkan peran pemerintah daerah yang bisa melakukan pendataan melalui pemerintah desa/kelurahan berikut perangkat RT/RW. Data masyarakat miskin baru dicek dan ditandatangani bersama oleh kepala desa atau lurah, tokoh masyarakat, babinsa, dan bhabinkamtibmas. Data terbaru masyarakat miskin yang telah di-update ini kemudian diteruskan kepada kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, dan kementerian/lembaga negara terkait.

Data akurat mengenai penduduk miskin ini penting agar berbagai program perlindungan sosial, baik bantuan langsung tunai (cash transfer) maupun bantuan sosial lainnya untuk memperkuat daya beli, bisa fokus dan tepat sasaran.

Bantuan langsung tunai (cash transfer) akan menjaga sekaligus memperkuat daya beli masyarakat dan selanjutnya didorong mengonsumsi barang yang diproduksi UMKM dan ultramikro. Bantuan langsung tunai ini juga sebaiknya dilanjutkan hingga kuartal II 2021, mengingat pandemi Covid-19 baru akan terkendali setelah adanya vaksin yang diprediksi paling cepat di awal Januari 2021.

Untuk itu, sedikitnya ada beberapa langkah yang perlu dilakukan ke depan. Pertama, pembukaan retail dengan protokol kesehatan yang ketat. Kedua, peningkatan peran industri pertanian serta makanan dan minuman (food and beverage). Ketiga, pengembangan e-commerce di setiap pedesaan.

Belajar Dari Sejarah

Kita juga perlu belajar dari sejarah untuk menghadapi krisis ekonomi dan resesi yang melanda dunia saat ini. Pada 1930-an, Barat pernah mengalami krisis ekonomi terbesar berupa keruntuhan ekonomi atau yang dikenal dengan Great Depression.

Ketika itu Inggris mengalami satu dekade pengangguran dua digit hingga 20 persen lebih. Sementara itu, Amerika Serikat berada di dalam jurang depresi dengan pasar saham jatuh 85 persen. Dan, bank-bank besar mengalami kegagalan karena tidak memiliki cadangan yang cukup guna memenuhi penarikan tunai nasabahnya yang menghancurkan deposit sehingga mengurangi stok uang.

Ketika itu kegagalan sistem moneter bertemu dengan kebijakan fiskal yang lemah. Pendek kata, instrumen moneter dan fiskal sama-sama gagal.

Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt mengambil terobosan dan langkah-langkah luar biasa untuk menyelamatkan ekonomi Amerika Serikat. Roosevelt, yang sebenarnya bukan penganut Keynesian yang memberikan ruang bagi hadirnya negara mengintervensi kebijakan keuangan, mengambil terobosan dengan mendorong hadirnya pemerintah lebih jauh untuk menyelamatkan ekonomi Amerika.

Apa yang bisa diambil Indonesia dari kisah ini? Tentu hal yang dihadapi tak persis sama. Namun, kita kerap merasakan antara kebijakan moneter dan fiskal kurang sinkron, padahal sangat diperlukan untuk membantu kondisi bangsa dan negara dalam situasi krisis dan depresi.

Karena itu, Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) perlu lebih meningkatkan peran fiskal dan moneternya sehingga mampu membuat sinkronisasi kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi krisis. Terobosan kebijakan yang diperlukan, salah satunya, margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) terhadap bank yang menyalurkan kredit usaha rakyat, sektor UMKM, dan ultramikro perlu makin diperbaiki.

 

Oleh: Dr. H. Soekarwo S.H. M.Hum. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)


Continue Reading

Artikel Populer