Connect with us

TELEGRAFI

Nasionalisme, Trisakti dan Globalisasi


Telegrafi Nasionalisme mempunyai sejarah panjang dalam proses pembentukan bangsa Indonesia. Akar nasionalisme Indonesia lahir sebagai ideologi perlawanan terhadap kolonialisme. Dengan demikian sejak lahirnya nasionalisme Indonesia sudah berwatak progresif karena melawan tatanan kolonial yang menindas rakyat dan bangsa Indonesia.

Apa sebenarnya arti dan makna trisaksi yang diusulkan pada Rakernas PDIP sebagai nama untuk kabinet pemerintahan Jokowi-JK? “Rakernas IV PDI Perjuangan mengusulkan kepada presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk memberi nama kabinet yang akan dipimpinnya dengan nama Kabinet Trisakti,” kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat membacakan pernyataan sikap dan rekomendasi Rapat Kerja Nasional IV PDIP di Semarang, Sabtu malam, 20 September 2014.

Permintaan tersebut merupakan yang ke-19 dari seluruh rekomendasi yang berjumlah 24 item. Selama ini ajaran Trisakti memang identik dengan ajaran bekas Presiden RI I Sukarno. Trisakti berisi tentang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Rekomendasi Rakernas PDIP juga beberapa kali meminta Jokowi-Kalla benar-benar memperhatikan ajaran Trisakti Bung Karno.

“Agar pemerintah secara sungguh-sungguh meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perjuangan dan ajaran Bung Karno sebagai Bapak Bangsa,” kata Puan. Puan menyatakan Jokowi diharapkan bisa menjalankan cita-cita Bung Karno. Hal tersebut, kata Puan, bukan untuk PDIP saja, tapi untuk masa depan Indonesia.

Arti Konsep Trisaksi

Dalam pidatonya tahun 1963, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, yaitu:

1. Berdikari dalam ekonomi.

Berdikari artinya berdiri di atas kaki sendiri. Bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang kaya raya harus membangun perekonomiannya secara mandiri karena ketika perekonomian Indonesia tdk dibangun oleh hasil kemandirian bangsanya maka akan timbul kecenderungan nantinya Indonesia selalu bergantung kepada bangsa lain dalam hal ekonomi dan juga ketergantungan itu dpt dimanfaatkan bangsa lain untuk mengeruk keuntungan dari Indonesia sehingga timbul Kolonialisme dan Imperialisme gaya baru yakni dengan menggunakan pendekatan ekonomi.

2. Berdaulat dalam politik.

Menjadi bangsa dan negara merdeka dan berkuasa untuk menentukan nasib dan pembangunannya sendiri tanpa intervensi negara lain! Menentang keras segala bentuk penjajahan, termasuk kapitalisme dan imperialisme (anak kapitalisme)

3. Berkepribadian dalam budaya.

Walaupun pengaruh budaya dari luar datang bertubi-tubi, tapi bangsa Indonesia tetap mempertahankan budayanya sendiri karena Budaya merupakan salah satu identitas dari bangsa.

Fidel Castro mengatakan dengan tegas, dirinya adalah murid Bung Karno. Itu dikemukakannya sendiri kepada Bung Karno,ketika dua tokoh Gerakan Nonblok ini bertemu, dan kepada Adam Malik ketika almarhum menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Secara terbuka Castro menegaskan bahwa dirinya telah mengadopsi ajaran-ajaran Presiden RI pertama itu untuk dijadikan acuan guna memimpin negaranya yaitu ajaran Trisakti.

Yang menarik adalah bahwa Fidel Castro mengadopsi dan menerapkan prinsip Soekarno itu secara konsisten dan tegar dalam seluruh sistem pemerintahannya. Konsistensi yang paling kentara adalah menolak segala bentuk imperialisme dan kapitalisme yang merupakan pendiktean oleh Barat tentang ekonomi, politik dan budaya.

Castro sangat jelas menolak kehadiran dan campur tangan IMF dalam negaranya, bahkan menyerukan agar lembaga pendanaan kapitalis internasional yang menindas negara-negara berkembang itu semestinya dibubarkan dan dihentikan perannya. Ini merupakan wujud pelaksanaan Trisakti yang konsisten oleh Castro dalam konteks Kuba, yakni kemandirian dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Kekuatan ekonomi sendiri merupakan landasan bagi pemerintah Kuba untuk membangun negara dan rakyatnya. Tidak ada hutang luar negeri yang diterima sebagai landasan, sehingga tak ada kewajiban cicilan bunga hutang yang tinggi yang harus dibayar oleh pemerintah Kuba. Seluruh pendapatan negara dialokasikan pertama-tama untuk belanja tunjangan sosial, dan kedua untuk belanja pendidikan. Kepentingan lain berada dalam urutan prioritas berikutnya. Karena berdikari dalam bidang ekonomi, Kuba telah mampu mempertahankan kedaulatan dalam bidang politik dan kedaulatan dalam kebudayaan nasionalnya.

Sementara itu, Guruh Soekarnoputra, menilai Jokowi akan kesulitan menjalankan konsep Trisakti Soekarno jika tak terlebih dulu mengamandemen konstitusi. Ia menyebut konstitusi Indonesia saat ini sudah bercorak neoliberalis. Penghayatan Pancasila sebagai dasar negara pun menurutnya semakin luntur karena tidak diajarkan pada generasi muda.

Salah seorang pendiri bangsa yang sepanjang hidupnya tidak kenal lelah menggelorakan nasionalisme adalah Sukarno, Presiden RI Ke-1. Nasionalisme Sukarno bukanlah nasionalisme ala Barat yang dia anggap telah menciptakan imperialisme dan menjajah bangsa lain untuk motif politik dan ekonomi. Nasionalisme bagi Sukarno adalah nasionalisme yang menyelamatkan kemanusiaan, “Nasionalismeku adalah perikamanusiaan.”

Sebagai antitesa dari nasionalisme Barat yang kolonialis dan imperialistik, Sukarno mengembangkan apa yang ia sebut “sosio-nasionalisme” dan “sosio-demokrasi.” Keduanya merupakan paham nasionalisme politik dan nasionalisme ekonomi sekaligus.

Sosio-nasionalisme adalah sebuah nasionalisme yang bertujuan memperbaiki situasi dalam masyarakat sehingga tidak ada lagi kaum tertindas seperti yang terjadi dalam kapitalisme. Sosio-nasionalisme adalah sebuah paham nasionalisme kerakyatan, sebagai antitesa nasionalisme borjuis yang hanya mengabdi pada kepentingan elitis. Jadi sosio-nasionalisme adalah sebuah bangunan nasionalisme kerakyatan yang tumbuh dan berkembang di luar sistem kapitalisme yang menindas.

Sementara sosio-demokrasi menjabarkan bahwa demokrasi politik harus sejalan dengan demokrasi ekonomi. Dengan konsep ini jalan demokrasi bisa dianggap sukses bila demokrasi ekonomi juga dijalankan secara bersamaan. Demokrasi politik akan dianggap gagal bila tetap terjadi kesenjangan sosial, keadilan dan kemiskinan yang luas. Tidak ada demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi.

Globalisasi Bermuka Dua

Gagasan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi Sukarno masih relevan dalam konteks menghadapi tantangan globalisasi saat ini. Globalisasi di sini harus dipahami secara kritis karena mempunyai dua muka.

Pertama, globalisasi dapat dipahami secara positif sebagai runtuhnya batas-batas negara akibat perkembangan teknologi dan informasi, dan paling maju adalah perkembangan pesat dalam dunia interaksi digital dan internet melaui media sosial. Informasi dan pengetahuan memiliki dimensi sosial yang kuat karena tidak lagi berwajah tunggal dan dimonopoli, tapi menyebar dan dapat diakses semua orang.

Kedua, globalisasi menyembunyikan fakta terjadinya tataran ekonomi-politik yang timpang diantara berbagai negara. Sekarang ini negara-negara maju yang disebut dengan “Kelompok Utara” mendominasi kekuasaan ekonomi dan politik atas apa yang disebut dengan negara-negara “Kelompok Selatan” di Asia-Afrika dan Amerika Latin. Akibatnya slogan globalisasi yang seolah bermakna setara, dalam kenyataannya tidak terjadi. Negara-negara utara mengatur negara-negara selatan melalui berbagai institusi keuangan, perdagangan hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Wajah globalisasi yang “tidak setara dan timpang” ini dikenal juga dengan istilah neoliberalisme. Yaitu suatu bentuk imperialisme maju dimana kepentingan modal dan keuntungan berada di atas kepentingan umat manusia. Perbedaan dengan imperialisme sebelumnya bahwa neoliberalisme sangat progresif menghancurkan semua batas-batas yang mengganggu ekspansi modal dan akumulasi keuntungan.

Secara umum ciri-ciri utama dari sistem neoliberalisme adalah sebagai berikut. Melakukan privatisasi atas seluruh struktur ekonomi, tidak ada lagi ekonomi koperasi dan negara, semua diserahkan pada swasta. Komoditifikasi atas semua barang dan jasa, segala hal adalah komoditi yang dapat diperjual belikan, tidak ada lagi nilai sosial dan kultural. Penghapusan segala macam subsidi oleh negara, ini berarti tanggung jawab negara pada hak-hak kebutuhan dasar rakyat harus dicabut.

Menyerahkan seluruh mekanisme ekonomi kepada mekanisme pasar, seolah pasar netral dan mengatur dirinya sendiri, tidak diatur oleh kepentingan korporasi, sehingga ekonomi kerakyatan dan koperasi menjadi haram karena tidak sesuai dengan mekanisme pasar. Memperlemah peran negara seminimal mungkin. Negara hanya menyiapkan regulasi dan keamanan lalu lintas modal, sementara fungsi sosial negara dihapuskan. Semua ciri-ciri dari neoliberalisme ini berujung pada kediktatoran korporasi secara global atas umat manusia dan menghancurkan lingkungan hidup secara masif.

Neoliberalisme jelas sangat berseberangan dengan konsepsi Sukarno tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Neoliberalisme menghancurkan batas-batas nasional demi melicinkan jalan ekspansi korporasi. Neoliberalisme juga sangat bertentangan dengan konsepsi Sukarno tentang Trisakti: berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkarakter secara budaya.

Karena Trisakti Sukarno adalah antitesa dari neoliberalisme maka pencarian ideologi perlawanan atas neoliberlaisme dapat dikembalikan kepada gagasan-gasasan dasar dari Trisakti. Sebuah ideologi perlawanan atas neoliberalisme yang diciptakan oleh Sukarno sesuai dengan kondisi historis, sosiologis dan budaya bangsa Indonesia.

Visi Trisakti Jokowi

Upaya implementasi ideologi perlawanan ini sekarang menjadi ideologi pemerintahan Presiden Jokowi. Visi misi dan program yang didasari pemikiran Trisakti Sukarno kini menjadi landasan penyusunan program pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Untuk pertama kalinya sejak pemerintahan Sukarno berakhir pada 1965, Trisakti kembali menjadi landasan kebijakan negara.

Presiden Jokowi menggunakan landasan Trisakti untuk membangun rakyat dan bangsa Indonesia menuju janji kesejahteraan. Gagasan Trisakti diambil dari konsepsi Sukarno yang ingin rakyat dan bangsanya sejahtera dengan cara; berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkarakter dalam budaya.

Dalam dokumen kampanye Jokowi-JK “Jalan Perubahan” dinyatakan bahwa Trisakti menjadi basis sekaligus arah perubahan yang berdasarkan pada mandat konstitusi dan menjadi pilihan sadar dalam pengembangan daya hidup kebangsaan Indonesia, menolak ketergantungan dan diskriminasi, serta terbuka dan sederajat dalam membangun kerjasama yang produktif dalam tataran pergaulan internasional.

Trisakti juga mewadahi semangat perjuangan nasional yang diterjemahkan dalam tiga aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan dalam politik akan diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.

Mandiri dalam ekonomi akan diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warganegara.

Berkarakter dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotong-royongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Tentu tidak mudah untuk memperbaiki berbagai kerusakan politik, ekonomi dan budaya yang sudah terjadi sejak Orde Baru berkuasa. Namun keberanian harus dilakukan untuk memulainya, sebelum republik yang dibangun para pendiri bangsa dan rakyat Indonesia ini kehilangan jatidiri oleh gempuran neoliberalisme.

Akhirnya, kembali kepada Trisakti adalah cara untuk mengembalikan dan membentuk jatidiri bangsa di tengah gelombang ekspansi globalisasi yang deras dan tanpa batas. Bila Trisakti secara konsisten bisa dijalankan dan dipraktekan oleh pemerintah dengan melibatkan partisipasi publik, maka dengan cara itu jatidiri bangsa Indonesia akan kembali tegak dan dihargai di tengah percaturan bangsa-bangsa di dunia. Hanya dengan konsisten pada jalan Trisakti maka globalisasi bukan lagi menjadi ancaman, tapi menjadi peluang bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

Oleh: Eko Sulistyo, Deputi Komunikasi Politik & Desiminasi Informasi Kantor Staf Presiden. | Photo Credit : Life


Advertisement
Click to comment

TELEGRAFI

Mewujudkan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian


Telegrafi – Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki peran strategis. Setidaknya dibuktikan dengan fakta jumlah unit usaha yang banyak dan terdapat hampir di setiap sektor ekonomi, menyerap tenaga kerja, berkontribusi terhadap PDB, serta mendongkrak nilai ekspor nonmigas.

Pada 2018 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pelaku UMKM dan usaha besar sebanyak 64,2 juta. Terdiri atas pelaku usaha mikro 63,4 juta (98,68 persen), pelaku usaha kecil 783.132 (1,22 persen), pelaku usaha menengah 60.702 (0,09 persen), dan pelaku usaha besar 5.550 (0,01 persen).

Jika dilihat dari penyerapan tenaga kerja, UMKM memberikan kontribusi 97 persen. Sisanya korporasi 3 persen. UMKM menyumbangkan Rp 8.952,8 triliun (60,34 persen) terhadap total PDB nasional Rp 14.837,4 triliun dan memberikan kontribusi Rp 293,84 triliun (14,37 persen) terhadap total ekspor nonmigas Rp 2.044,49 triliun. Sementara investasi di sektor UMKM mencapai Rp 2.564,54 triliun (60,42 persen) dari nilai total Rp 4.244,68 triliun.

Indonesia telah mendapat pelajaran berharga melalui sektor usaha mikro dan kecil. Saat krisis ekonomi 1998 dan 2008, UMKM mampu bertahan ketika banyak perusahaan besar bangkrut dan melakukan PHK secara besar-besaran. Negara lain juga membuktikan bahwa usaha mikro-kecil mampu mewujudkan pemerataan pendapatan.

Namun, di tengah kontribusinya yang besar, UMKM masih menghadapi tantangan yang kompleks. Misalnya produksi yang tidak efisien, manajemen usaha yang lemah, kualitas SDM yang buruk, dan terbatasnya akses ke lembaga keuangan, khususnya perbankan.

UMKM di Era Pandemi

Pemberlakuan PSBB dan protokol kesehatan penanganan Covid-19 yang membatasi aktivitas fisik menurunkan kinerja UMKM. Sebab, 87 persen UMKM masih berproses secara offline. Yang sudah terhubung dengan ekosistem digital hanya 13 persen atau sekitar 8 juta.

Survei kajian cepat dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja UMKM Indonesia yang dilaksanakan LIPI terhadap 679 responden pada 1–20 Mei 2020 menyebutkan, 94,69 persen usaha dan bisnis mengalami penurunan penjualan. Berdasar skala usaha, penurunan penjualan lebih dari 75 persen dialami 49,01 persen usaha ultramikro; 43,3 persen usaha mikro; 40 persen usaha kecil; dan 45,83 persen usaha menengah. Berdasar metode penjualan, penurunan penjualan lebih dari 75 persen dialami 47,44 persen usaha penjualan offline/fisik; 40,17 persen usaha penjualan online; dan 39,41 persen usaha dengan metode penjualan offline sekaligus online.

Bank Pembangunan Asia (ADB) dalam laporan terbarunya pada Rabu (28/10) menyebutkan, permintaan produk maupun jasa UMKM menurun sejak awal pandemi. Hal itu mengakibatkan adanya PHK, pengurangan kinerja usaha, dan tekanan terhadap prospek UMKM. Dalam survei pada Mei 2020, ADB menyebutkan, 88 persen pelaku usaha mikro di Indonesia dilaporkan tidak memiliki tabungan dan kehabisan uang di masa pandemi.

Saat pandemi, pemerintah menempuh sejumlah kebijakan seperti pemberian stimulus pembiayaan UMKM Rp 123,47 triliun yang masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Stimulus tersebut untuk restrukturisasi utang, subsidi bunga, dan subsidi pajak serta pinjaman dengan bunga rendah. Pemerintah juga memperluas pembiayaan UMKM senilai Rp 28 triliun melalui program bantuan pelaku usaha mikro (BPUM), Rp 2,4 juta kepada 12 juta usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit perbankan. Program tersebut sudah berjalan dan diharapkan bisa terealisasi seluruhnya hingga akhir Desember 2020.

Kebijakan Memihak UMKM

Dalam praktiknya, pelaku usaha mikro-kecil umumnya mengerjakan seluruh proses produksi, pembiayaan, dan pemasarannya secara sendiri sehingga daya saing rendah dan tidak efisien. Akibatnya, mereka sulit berkembang dan naik kelas.

Ada lima upaya untuk mewujudkan UMKM sebagai fondasi perekonomian. Pertama, terhadap permasalahan permodalan dan pembiayaan, diperlukan peran otoritas moneter dan sektor perbankan dalam membuat kebijakan khusus kredit serta suku bunga pinjaman yang realistis bagi UMKM. Selama ini suku bunga pinjaman UMKM relatif tinggi. Ke depan, pilihan kebijakan yang tepat adalah suku bunga rendah untuk UMKM. Upaya lain bisa ditempuh dengan mendorong UMKM menjadi bankable. Skema penjaminan kredit dari perusahaan penjamin kredit menjadi alternatif solusi kredit untuk usaha mikro-kecil agar risiko bank menjadi berkurang karena lending rate dapat diturunkan.

Kedua, dalam mengatasi masalah bahan baku, pemerintah bisa memfasilitasi pembentukan koperasi pengadaan bahan baku. Sumber pendanaannya dari pinjaman pemerintah dengan suku bunga realistis. UMKM juga perlu didorong untuk memproduksi alternatif bahan baku impor dari komponen lokal.

Ketiga, terhadap produktivitas UMKM yang rendah dan kesulitan dalam pengembangan produk, pemerintah perlu memfasilitasi pelatihan dan pendampingan manajemen UMKM. Keterampilan dan keahlian pelaku UMKM harus terus ditingkatkan mengingat tantangan usaha yang kian kompleks.

Keempat, pemerintah mendorong dan mewajibkan BUMN, kementerian/lembaga negara, dan kalangan swasta berperan sebagai offtaker dari produk UMKM.

Kelima, kanal pemasaran produk UMKM harus diperluas, tak hanya berorientasi lokal domestik, tapi juga membuka pasar ekspor. Penjualan produk UMKM juga harus dimasukkan ke dalam platform digital, menjalin kerja sama dengan market place.

Kisah sukses pengembangan UMKM juga perlu dijadikan referensi. Di Jawa Timur, gabungan kelompok tani (gapoktan) dengan luas lahan 200–300 hektare membentuk koperasi tani dan mendapatkan pinjaman Rp 500 juta, dengan tarif bunga 6 persen dan masa pengembalian pinjaman (tenor) lima tahun. Dana itu dialokasikan Rp 182 juta untuk mesin dryer, Rp 110 juta untuk mesin giling packaging hampa/rice milling unit (RMU), dan sisanya untuk alat-alat pertanian lainnya seperti traktor dan pompa air.

Upaya itu berhasil memberikan nilai tambah 53,4 persen karena petani mampu menjual beras kualitas premium dari sebelumnya hanya mampu menjual gabah kering panen. Skema tersebut menjadikan petani sebagai produsen sekaligus konsumen. Upaya dan kebijakan memihak UMKM akan makin kuat dan mendapat dukungan luas jika pemerintah dan pemerintah daerah mampu menerapkannya lewat terobosan-terobosan yang inovatif.


Oleh : Soekarwo, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI


 

Continue Reading

TELEGRAFI

Hantu Radikalisme; Syarat Mutlak Pemimpin Kampus


Telegrafi – “Tak pernah terlihat secara “nyata”, namun auranya (baca: keberadaannya) terus merangsak masuk menembus urat nadi kehidupan sosial kebangsaan dan keberagamaan kita. Memang, radikalisme bukanlah suatu isu baru. jauh sebelum masa reformasi, radikalisme telah muncul dan berkembang di bumi pertiwi tercinta. Menengok kebelakang, puncak radikalisme pernah ditorehkan lewat sejarah kelam masa lalu dalam peristiwa DI/TII (Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia), sebuah gerakan perlawanan yang ingin mengubah pancasila ke dasar syariah Islam.

Kini, radikalisme yang kerap kita pahami, terkesan sejengkal dari teroriseme, paham yang menganggap pemeluk agama lain sebagai musuh yang layak dibinasakan, pemerintah adalah thogut, lalim, dan erat dengan setan. Dokma ini yang terus-menerus digaungkan. Langkah keras mereka melahirkan terorisme yang berkedok agama yang pada hakikatnya sangat terkait dengan keinginan keinginan ajaran agama dijadikan sebagai dasar negara.

Alih-alih berlindung di balik Pancasila dan UUD 1945, paham radikalisme kini terus berkembang secara masif, tak lepas juga dalam dunia pendidikan. Ketika, mereka sudah terpapar, gerakan yang mulanya hanya simpatisan, ajang dakwah, dan pengajian, lantas menjadi gerakan keras yang akan mengeser Pancasila dan UUD 1945 menjadi sistem khilafah dan syariah.
Kemajuan teknologi tak luput dari pola penyebarannya.

Tak heran, di berbagai sosial media kita menemukan berbagai paham-paham radikalisme baik yang masih lembut hingga yang kasar atau terang-terangan. Tahun 2016, Kampus IPB pernah menggemparkan warganet lewat sebuah unggahan video di laman Youtube. Di video tersebut menampilkan 3.500 mahasiswa dari berbagai kampus tengah menggelar simposium nasional di Kampus IPB Dramaga, Bogor dan mendeklarasikan sumpah.

Salah satu poin sumpah tersebut menyiratkan ajakan penegakkan negara Khilafah, yaitu “Dengan sepenuh jiwa kami akan terus berjuang tanpa lelah untuk tegaknya syariah islam dalam naungan Negara Khilafah islamiyah sebagai solusi tuntas problematika masyarakat Indonesia dan negeri-negeri muslim lainnya.”

Penemuan lainnya yang cukup menggemparkan lagi terjadipada awal Juni 2018. Densus 88 menangkap tiga alumni Universitas Riau (UNRI), yang diduga merakit empat bom untuk peledakan sejumlah tempat, termasuk gedung DPR di Jakarta.

Radikalisme di perguruan tinggi biasanya masuk ke kelompok Islam eksklusif melalui organisasi kemahasiswaan seperti lembaga dakwah mahasiswa. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Setara Institute melalui risetnya mengenai pemetaan wacana dan gerakan keagamaan di perguruan tinggi negeri pada rentang Februari-April 2019.

Penelitian ini dilakukan di 10 perguruan tinggi, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Institute Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Islan Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Brawijaya, dan Universitas Airlangga.

Hairi, selaku direktur Riset Setara Institut pada 31 Mei 2019 mengatakan bahwa gerakan keagamaan eksklusif masih gencar dilakukan oleh beberapa kelompok keislaman tertentu seperti salafi-wahabi, tarbiyah, dan tahririyah. Temuan-temuan Setara Institute pada riset tersebut mengacu pada intoleransi di kampus. Hal ini berkenaan pada tata cara berpakaian dan terbatasnya akses kegiatan kemahasiswaan maupun peribadatan bagi mahasiswa nonmuslim.

Temuan lainnya adalah wacana keagamaan di kalangan mahasiswa sebagian besar eks-HTI yang bertransformasi menjadi gerakan tarbiyah. Gerakan tarbiyah ini kemudian menguasai organisasi kemahasiswaan. Tak heran, dinamika politik di kampus adalah beredarnya anggapan bahwa mahasiswa nonmuslim dilarang menjadi pemimpin di organisasi.

Keekslusifitasan tersebut sangat mengikis nilai Pancasila maupun demokrasi, mengingat kampus merupakan wajah dari bangsa Indonesia karena mahasiswanya berasal dari agama, suku, dan ras yang beragam. Idealnya, kampus merupakan tempat berargumentasi dan wadah penyiapan cendekiawan muda yang berkualitas.

Bukan hanya di kalangan mahasiswa, paham radikalisme juga mewabah ke kalangan pengajarnya. Beberapa dosen secara sembunyi-sembunyi bahkan secara terang-terangan memeluk paham radikalisme. Di lansir di berbagai media, salah satu dosen IPB juga diamankan dalam kasus paham radikalisme.
Pimpinan perguruan tinggi, baik rektor ataupun dekan, selayaknya juga mengedepankan antisipasi terhadap paham radikalisme ini. Kesalahan mengambil pimpinan, tentu akan berdampak kebijakannya.

Dalam pemilihan pimpinan dalam universitas atau perguruan tinggi, harus mengedepankan pemimpin yang memilihi jiwa Pancasila, tolerasi, dan anti radikalisme.

Saat ditemui oleh penulis, salah satu dosen UPNVJ menyampaikan bahwa memang ada kekosongan jabatan Dekan di Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ. Seperti yang ditayangkan di beberapa media soal pencopotan dekan Fakultas Kedoteran, tentu akan mengakibatkan kekosongan kepemimpinan di civitas akademika tersebut.

“Sekarang lagi disusun pemilihan dekan baru di FK,” ungkapnya. “Anti Radikalisme tentu menjadi prioritas utama. Syarat mutlak bagi calon dekan harus memegang teguh Pancasila dan tidak terkait dengan paham radikalisme, sekecil apapun.”

Kampus semestinya menjadi area inklusif dan ramah untuk semua kalangan. Lingkungan ini bisa didorong lewat kebijakan yang beru diluncurkan Mendikbud Nadiem Makarim, yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kemendikbud berharap kampus bisa lebih peka terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Hal ini akan mendorong meningkatnya forum akademik dan aktivitas positif lainnya, sehingga paham radikalisme bisa ditekan.

Selain itu, untuk mencegah semakin menyusupnya radikalisme diperlukan kepastian hukum, konstitusi, dan perdamaian. Oleh sebab itu, BNPT, kepolisian, dan pemerintah perlu lebih banyak melaksanakan dialog terbuka dengan pemuka agama/ulama bijakasana di tiap-tiap daerah agar bisa didengar masyarakat.


Oleh : Handoko F. Zainsam


Continue Reading

TELEGRAFI

Nagorno-Karabagh Telah Menjadi Bagian Dari Azerbaijan Sepanjang Sejarah

Serangan Armenia di Kota Ganja, Kota terbesar kedua di Azerbaijan
Serangan Armenia di Kota Ganja, Kota terbesar kedua di Azerbaijan / AFP

Telegrafi – Perang antara Azerbaijan dan Armenia yang terjadi sejak akhir September 2020 lalu telah menjadi perhatian dunia. Media massa di seluruh dunia pun menyoroti konflik berdarah di wilayah Kaukasia itu dengan berbagai sudut pandang.

Hal yang paling mendasar dan kiranya perlu dicatat adalah bahwa Nagorno-Karabagh yang kerap kali  disebut sebagai kawasan sengketa sesungguhnya merupakan bagian dari wilayah negara Azerbaijan yang telah diakui secara internasional. Faktanya adalah Nagorno-Karabagh telah menjadi bagian dari Azerbaijan sepanjang sejarah.

Konflik yang berkepanjangan ini dimulai saat warga Armenia di pindahkan ke Nagorno-Karabagh dari berbagai wilayah di Turki, Rusia dan Iran pada pertengahan abad XIX, setelah penandatanganan Perjanjian Gulustan (1813) dan Perjanjian Turkmenchay (1828) antara Iran dan Rusia, serta Perjanjian Adrianople (1829) antara Turki dan Rusia.

Selama pendudukan Uni Soviet, Nagorno-Karabagh menjadi daerah otonom, dan setelah Uni Soviet runtuh, Armenia malah mengklaim wilayah tersebut.  Pada sekitar tahun 90-an Nagorno-Karabagh beserta tujuh kota lain di sekitarnya telah diokupasi oleh Armenia, dan Azerbaijan telah kehilangan 20% wilayahnya, sementara  lebih dari satu juta warganya terpaksa mengungsi.

Azerbaijan adalah negara berdaulat yang selalu mengedepankan perdamaian, dan selama tiga puluh tahun terakhir telah berusaha untuk menyelesaikan konflik yang terjadi melalui berbagai cara diplomasi, tidak melalui perang. Sebaliknya, Armenia telah menolak berkali-kali untuk bernegosiasi dengan Azerbaijan bahkan dengan mengucapkan semboyan “Garabagh adalah Armenia, titik!” untuk mengakhiri proses perdamaian.

Pertempuran yang kembali meletus pada tanggal 27 September 2020 lalu diprovokasi oleh pasukan Armenia, sehingga mengakibatkan lebih dari 40 warga sipil Azerbaijan tewas, dan sekitar 200 lainnya cedera dalam serangan yang dilancarkan oleh Armenia. Walaupun kedua negara telah mencapai kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata yang dimulai pada 10 Oktober 2020, pasukan Armenia telah melanggar  hanya beberapa menit setelah kesepatan tersebut diumumkan.

Bahkan pada hari berikutnya pasukan Armenia menargetkan serangan ke kota Ganja, kota terbesar kedua di Azerbaijan yang terletak 60 km dari lokasi pertempuran. Akibat serangan pada tengah malam itu, 10 warga sipil tewas, dan lebih dari 30 lainnya terluka.

Beberapa hari sebelumnya angkatan bersenjata Armenia juga menyerang Khizi dan Absyeron, lokasi di mana Kedutaan Besar Republik Indonesia berada dengan melepaskan rudal jarak menengah. Dengan segala tindakan arogansi yang dilakukan,  Armenia telah menunjukkan ketidakhormatan dan kekejamannya terhadap warga sipil serta wakil-wakil negara sahabat dimana kedutaan-kedutaan besarnya berada di titik serangan Armenia.

 

Selain itu, Mingachevir, wilayah industri yang dimiliki oleh Azerbaijan pun tidak luput dari target serangan Armenia. Di kota tersebut terdapat lokasi pembangkit listrik dan pipa minyak Baku-Tbilisi-Jeyhan, proyek strategis terbesar di kawasan Eropa.

Akibat agresi Armenia terhadap Azerbaijan, ada banyak warisan-warisan kebudayaan Islam seperti masjid-masjid dan madrasah-madrasah pun yang dipaksa dibongkar.

Masjid-masjid yang diserang oleh Armenia dalam kondisi setengah roboh dijadikan kandang Sapi dan Babi

Masjid-masjid yang diserang oleh Armenia dalam kondisi setengah roboh serta kini dijadikan kandang sapi dan babi.

Yang paling melukai perasaan umat Muslim di Azerbaijan dan juga di seluruh dunia adalah rumah ibadah umat Islam juga diserang dan dalam kondisi setengah roboh digunakan sebagai kandang sapi dan babi.

Masyarakat Azerbaijan yakin Indonesia yang penduduknya merupakan mayoritas Muslim terbesar di dunia tidak akan tinggal diam menghadapi Islamofobia seperti itu. Masyarakat  Azerbaijan percaya bahwa Indonesia akan mendukung Azerbaijan dan mengutuk agresi militer Armenia terhadap Azerbaijan.


Laura Zarbaliyeva

Translate oleh: Nia S. Amira

Penulis: Laura Zarbaliyeva

Direktur Pusat Studi Indonesia

Universitas Bahasa-Bahasa Azerbaijan

(Centre for Indonesian Studies, Azerbaijan University of Languages)


 

Continue Reading

Artikel Populer