Connect with us
Wisatawan melintas di sekitar deretan rumah tradisional di Desa Wisata Penglipuran, Bangli, Bali, Rabu (26/12/2018). Wisatawan melintas di sekitar deretan rumah tradisional di Desa Wisata Penglipuran, Bangli, Bali, Rabu (26/12/2018).

TELEGRAFI

Pemulihan Sosial Ekonomi Desa Pasca Pandemi

Wisatawan melintas di sekitar deretan rumah tradisional di Desa Wisata Penglipuran, Bangli, Bali. ANTARA/Fikri Yusuf

Telegrafi – Menggulirkan terus pelaksanaan reforma agraria di tengah pandemi Covid-19 menjadi kewajiban pemerintah dalam memenuhi janji politiknya.

Belum lama ini, Presiden JokowI menekankan: “Saya minta diprioritaskan percepatan Program Strategis Nasional yang berdampak langsung bagi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat, misalnya: Program sertifikasi tanah untuk rakyat, legalisasi lahan transmigrasi, reforma agraria, perhutanan sosial serta peremajaan perkebunan rakyat.

Saya ingin pastikan program prioritas ini tetap berjalan tetapi memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.” Memastikan reforma agraria terlaksana menjadi mewajiban seluruh kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten/kota hingga desa.

Sementara itu, dalam praktiknya selama ini, pelaksanaan reforma agraria mengalami beberapa masalah yang menghambat percepatannya. Di antaranya, kerumitan proses pelepasan kawasan hutan untuk penyediaan tanah obyek reforma agraria jadi kendala besar dari pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Dari janji 9 Juta Ha, seluas 4,1 Juta Ha berasal dari pelepasan kawasan hutan, baru tercapai 3,36% (2014-2020).

Sekalipun sudah ada Perpres 88/2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan, dan Perpres 86/2018 tentang reforma agraria, namun keduanya tak mempercepat pelepasan kawasan hutan untuk reforma agraria. Meminjam istilah Presiden Jokowi: Ruwet! Pemerintah sedang memperbarui prosedur pelepasan kawasan hutan untuk diredistribusi kepada rakyat miskin di pedesaan. Orientasinya mesti makin ringkas supaya prosesnya lebih cepat, kian solid agar memudahkan, dan makin jelas supaya akuntabel. Ini syarat ideal dari regulasi yang baru.

Menunaikan Janji

Janji Presiden Jokowi (2014), seluas 9 juta hektar tanah yang akan diredistribusi dan dilegalisasi melalui reforma agraria. Menurut K-ATR/BPN (2018-2019), capaian redistribusi tanah berupa penerbitan sertipikat tanah bekas HGU, tanah terlantar dan tanah negara lainnya sejumlah 1.167.023 Bidang, setara 795.825 Ha (198,96%), dan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan berupa penerbitan sertipikat 32,933 Ha, ditambah sertipikasi sebelum 2018 seluas 104.969 Ha, jadi total 137.903 Ha (3,36%).

Menurut K-LHK (28 April), target TORA tahun 2020 seluas 130.000 Ha dan perhutanan sosial 500.000 Ha. Informasi PPTKH sampai pertengahan 2019, berdasarkan rekomendasi gubernur ke Menko Perekonomian seluas 208.433,51 Ha. Dari 203.968,87 Ha yang telah dibahas, 179.116,26 Ha diterima, terdiri perubahan batas kawasan hutan 109.770,13 Ha, perhutanan sosial 69.338,28 Ha dan resettlement 8,3 Ha. Rekomendasi gubernur yang ditolak 24.708,24 Ha. Kenyataan ini melukiskan keruwetan proses tadi. Belum lagi, 2020 ini turun karena anggaran K-LHK dipotong Rp. 2,5 Triliun akibat Covid-19.

Adapun janji memberikan 12,7 Juta Ha akses pemanfataan kawasan hutan negara untuk rakyat seluas melalui 5 skema perhutanan sosial. Realisasinya, menurut catatan K-LHK mencapai 4.105.268,03 Ha (termasuk penetapan Hutan Adat 44.629,34 Ha) dalam 6.548 Unit SK Ijin/Hak, diterima sekitar 837.134 KK (sampai 2 Mei 2020). Target ini dipercepat untuk 5 tahun ke depan.

Tanah yang potensial digunakan untuk produksi pangan pasca Covid-19 di Jawa, menurut K-LHK (2020) ada 196.240 Ha dan sudah diidentifikasi 106.212 Ha. Di atas 30.400 Ha tanah perhutanan sosial dapat dikembangkan jagung. Seluas 15.553 Ha untuk padi dan 60.259 Ha untuk jagung melalui agroforestry di lahan yang dikuasai Perhutani. Penting reformulasi tanah Perhutani yang tak berfungsi hutan agar memberdayakan pemerintah dan masyarakat desa.

Percepatan di Tengah Pandemi

Agenda reforma agraria dalam RJMN 2020-2024 meliputi: Percepatan redistribusi tanah dan perhutanan sosial bagi rakyat yang tidak memiliki tanah; Melanjutkan pendampingan dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi masyarakat yang menerima TORA dan perhutanan sosial, dan; Melanjutkan percepatan legalisasi/sertifikasi tanah milik rakyat, termasuk transmigrasi dan wakaf. Targetnya 6.801.080 Bidang atau sertipikat legalisasi dan redistribusi selama 5 tahun. Target tahun 2020 sejumlah 1.502.135 Bidang. Di tengah pandemi Covid-19, realisasinya 700.813 Bidang legalisasi, dan 6.961 Bidang redistribusi (per 22 April 2020). Masih jauh dari target. Belum lagi, dampak Covid-19 cukup berat karena K-ATR/BPN dipotong Rp2,1 Triliun.

Walau anggaran berkurang, redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian inti reforma agraria diusulkan untuk dipertahankan guna mendukung kebijakan pemulihan ekonomi nasional paska Covid-19 di tingkat desa. Disarankan, PPTKH di 55 Kabupaten dan 15 Provinsi yang belum diproses, bisa diprioritaskan di 10 provinsi termiskin, yakni: Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Gorontalo, Aceh, Bengkulu, NTB, Sulteng, dan Sumsel (BPS, 2019).

Reforma agraria tetap jadi penting mengingat ia janji politik Presiden Jokowi sejak 2014 yang tetap relavan dan mendesak untuk dilaksanakan guna mengatasi ketimpangan dan konflik agraria. Demikian halnya dengan pembaruan desa yang dijanjikan sejak Nawacita. Membangun Indonesia dari pinggiran dan pedesaan jadi kunci pembeda Jokowi dengan yang lain. Hadirnya Kementerian Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan alokasi dana desa yang terus meningkat sudah ditempuh pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Yang perlu diperjelas, harmonisasi atau revisi Perpres 88/2017 dan Perpres 86/2018, utamanya bagi penguatan kelembagaan pelaksana reforma agraria. Kelembagaan ini harus efektif dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergisasi kegiatan di Pusat, Provinsi dan Kab/Kota. Kepemimpinan Kemenko Bidang Perekonomian sebagai Ketua Tim Reforma Agraria Pusat menjadi kunci percepatannya.

Aspek ekonomi dari reforma agraria sebagai bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan. Di era Presiden Jokowi, reforma agraria jadi program afirmatif dalam model pembangunan berkeadilan berbasis pemerataan. Dengan demikian, menggulirkan percepatan pelaksanaan reforma agraria sangat penting sebagai bagian dari agenda pemulihan ekonomi nasional di pedesaan dalam mengisi kenormalan baru pasca Covid-19.

Pemulihan Ekonomi Desa

Agenda khusus dalam skema reforma agraria dan pembaruan desa ala Jokowi yang patut mendapat perhatian ialah pemulihan kondisi sosial ekonomi nasional, khususnya di pedesaan. Arahan Presiden Jokowi yang dikutip di bagian awal tulisan ini, tentu harus segera diterjemahkan oleh Kementerian dan Lembaga termasuk pemerintah provinsi dan pemerintah kabupetan/kota. Dampak pandemi Covid-19 di luar bidang kesehatan sangatlah berat, terutama di bidang ekonomi masyarakat dan negara. Berbagai program bantuan sosial yang langsung tunai yang dijalankan pemerintah bukan saja tidak memadai tapi sangat penting ditransformasi menjadi program dan kegiatan yang lebih bersifat mendidik dan produktif. Bansos itu solusi jangka pendek. Reforma agraria dan pembaruan desa itu solusi jangka menengah dan panjang yang harus dijalankan.

Membanyaknya jumlah tenaga kerja di pedesaan yang tidak lagi terserap oleh lapangan kerja di perkotaan yang menyempit akibat pandemi menjadi perhatian pemerintah. Karenanya, di desa kini perlu dikembangkan berbagai ragam upaya untuk membuka lapamngan kerja baru di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, kerajinan, pariwisata dan sebagainya. Faktor ketersediaan tanah jelas menjadi faktor utama yang patut disediakan oleh negara agar tersedia lapangan kerja baru di pedesaan itu. Inilah konteks baru dari pelaksanaan reforma agraria di era pandemi. Reforma agraria bukan saja relevan untuk mengatasi ketimpangan dan konfik, melainkan juga untuk membuka lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Untuk itu, penggunaan Dana Desa untuk pemulihan kondisi sosial ekonomi di desa menjadi strategis. Optimalisasi dari alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (Rp. 22,4 Triliun) dan Padat Karya Tunai Desa (Rp. 12,07 Triliun) layak diteruskan dengan kegiatan yang lebih produktif dalam jangka panjang. Secara lebih teknis, fokus agenda pemulihan ekonomi masyarakat di pedesaan hendaknya diarahkan pada pengembangan usaha pertanian pangan dan peternakan. Oleh sebab itu, kegiatan redistribusi tanah dan legalisasi aset diupayakan untuk segera ditindaklanjuti dengan kegiatan pengembangan produksi pangan nabati maupun hewani. Kegiatan terpokok yang patut dikembagkan oleh kementerian/lembaga terkait ialah pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan kelembagaan usaha kecil dan menengah. Sehingga, jika ini berjalan sesuai harapan maka pemulihan ekonomi nasional akan ditopang oleh pulih dan menguatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat di pedesaan.

Untuk itu semua, dibutuhkan kerjasama sinergis lintas kelembagaan, sektor dan aktor. Kolabirasi pemerintah dalam pelaksanaan reforma agraria dan pembaruan desa di semua level dengan gerakan masyarakat sipil, terutama dengan organisasi petani, nelayan, buruh, masyarakat adat –baik laki-laki atau perempuan– menjadi kunci suksesnya. Semua tujuan mulia ini tentu saja hanya mungkin tercapai jika ego-sektoralisme yang memenjarakan kreativitas dan inovasi sudah dibuang jauh-jauh. Kita optimis bahwa kita bukan hanya mampu bertahan dari serangan pandemi Covid-19, tapi kita juga bisa jadi pemenang dari musuh yang tak kasat mata ini.


Oleh: Usep Setiawan, Tenaga Ahli Utama untuk urusan agraria, desa dan kebencanaan di Kedeputian II Bidang Pembangunan Manusia, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.


Advertisement
1 Comment

TELEGRAFI

Pilkada Ditengah Pandemi Covid-19 Berpotensi Menurunkan Partisipasi Pemilih

Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pilkada Serentak 2020. ANTARA/Muhammad Iqbal

Telegrafi – Jumlah kasus positif Covid-19 per 15 September 2020 di Indonesia mencapai 225.030 orang. Jumlah yang terkonfirmasi positif pada hari ini mengalami peningkatan 3507 orang. Data ini sebetulnya cukup mengkhawatirkan, karena rata-rata peningkatan terpapar Covid-19 tiap hari pada bulan September 3020 rata-rata di atas 3000 orang lebih. Data orang sembuh hingga hari ini baru 161.065 orang.

Data di atas mestinya dijadikan pertimbangan oleh pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang yang di ikuti 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten. Jika tahapan pilkada tetap dilanjutkan, dipastikan jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat dan berpotensi menjadi cluster baru Covid-19. Apalagi, berdasarkan data Satgas Covid-19 ada 45 Kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak berstatus zona merah.

Kami meminta pemerintah, dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), agar tidak memaksakan kehendak untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 apabila situasi sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, Karena di atas segalanya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto).

Ada beberapa alasan logis yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah menunda tahapan pelaksanan pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Pertama, fakta dan kondisi yang terjadi belakangan membuktikan penularan Covid-19 di sejumlah daerah yang menggelar pilkada semakin masif. Berdasarkan data yang disampaikan KPU, terdapat 60 calon kepala daerah positif Covid-19 tersebar di 21 daerah.

Kedua, kasus positif Covid-19 juga terjadi di penyelenggara pilkada. Tidak hanya di tingkat pusat, namun juga terjadi di daerah. Misalnya, salah satu komisioner KPU teridentifikasi Covid-19 setelah sebelumnya 21 orang pegawainya positif terpapar Covid-19.

Ketiga, jumlah kasus baru positif Covid-19 pada bulan September per hari mencapai 3.000 orang lebih. Jika dibandingkan dengan Agustus yang rata-rata 2.000 kasus per hari. Keempat, temuan Bawaslu sangat mencengangkan yakni terjadi 243 pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah. Misalnya, terjadi arak-arakan atau mengumpulkan banyak masa jelang proses pendaftaran.

Jika Pemerintah dan KPU menunda tahapan pelaksanaan Pilkada serentak Desember 2020, maka perangkat hukumnya harus segera dibuat. Sangat tidak mungkin jika dasar hukum penundaan tahapan Pilkada melalui Undang-undang karena tinggal 2 bulan lagi. Yang sangat memungkinkan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang kemudian harus di setujui menjadi Undang-undang oleh DPR-RI.

Penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU sejatinya sudah berkerja dengan baik, dimana semua proses tahapan pilkada telah dilaksanakan sesuai dengan agenda yang terjadwal. Namun dari aspek pelaksanaan tahapan yang sudah berjalan tersebut perlu di evaluasi Karena banyaknya pasangan calon, tim sukses, dan masyarakat pendukung, mengabaikan protokol kesehatan. Jika peristiwa seperti ini terus berulang pada tahapan selanjutnya, tentu akan mengkhawatirkan.

Oleh karenanya jika Pemerintah dan KPU tetap melanjutkan pelaksanaan tahapan Pilkada, KPU harus segera menerbitkan PKPU tentang pengaturan sanksi tegas pada Paslon Kepala Daerah yang melanggar protokol kesehatan. Kalau perlu, dibuat sanksi bagi paslon yang melanggar protokol Kesehatan agar didiskualifikasi sebagai paslon atau diberikan sanksi denda maksimal jika melanggar protokol kesehatan pada tahapan selanjutnya.

Sebab Kalau hanya sekedar teguran lisan atau tulisan, sangat tidak efektif. PKPU yang dibuat harus lebih komprehensif lagi, artinya mengatur mengenai tata cara kampanye dan pengumpulan orang/pendukung paslon. Jika semua berjalan baik, maka pelaksanaan Pilkada dapat dilanjutkan. Sebaliknya, jika masih terdapat pelanggaran protokol kesehatan dan peningkatan kasus positif yang terpapar Covid-19 di daerah tempat diselenggarakannya Pilkada maka mesti ditunda.

Kemudian Fungsi dan peran KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar lebih aktif dan kreatif lagi menertibkan paslon serta pendukung dan membuat terobosan sistem pelaksanaan pemilu menyesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19z Perlu menjadi perhatian bersama, jangan sampai masyarakat dan penyelenggara Pilkada menjadi korban dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini.

Masalah lain yang muncul jika Pilkada tetap dilaksanakan 9 Desember 2020 dalam situasi Covid-19 adalah, berdasarkan hasil penelitian beberapa lembaga survei mengungkapkan bahwa Covid-19 sangat berpotensi menurunkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah 9 Desember 2020 yang akan datang, apalagi jika daerah tersebut masuk zona merah.

Saya membayangkan, pelaksanaan Pilkada di tengah virus covid-19 yang tidak bisa kita prediksi kapan berakhirnya, pasti hasilnya tidak maksimal, baik yang bersifat kualitas, kuantitas, teknis dan substansi Pilkada itu sendiri.

Ada hambatan psikologis yang membuat turunnya partisipasi pemilih di tengah Covid-19, belum lagi kalau sosialisasi yang dilakukan oleh Penyelenggara bersifat daring. Apabila tingkat partisipasi pemilih rendah dalam Pilkada maka legitimasi Paslon yang terpilih menjadi tidak kuat.


Oleh: Miartiko Gea Sekertaris Dewan Pengurus Daerah Persatuan Alumni (DPP PA GMNI) Jakarta Raya

 

Continue Reading

TELEGRAFI

Dunia Pariwisata Memasuki Era Kenormalan Baru

Seorang biksu melakukan ziarah di Candi Borobudur, Magelang, Jateng, Jumat (20/5). Ziarah yang diikuti oleh para biksu dan umat Budha itu guna merefleksikan ajaran Sang Budha serta untuk menyambut Waisak 2560 BE/2016. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

Telegrafi – Setelah jeda sejak Februari lalu, industri pariwisata memasuki keadaan kenormalan baru. Dalam publikasinya, McKinsey and Company (Juni, 2020) menyatakan, seharusnya saat memasuki keadaan new normal saat ini justru menjadi kesempatan untuk reinvent industri perjalanan (travel) menjadi tidak saja lebih aman, tapi juga lebih baik – make it better, not just safer. Gagasan ini dapat secara luas diterapkan bukan hanya pada industri perjalanan, akan tetapi dapat berlaku pula pada industri pariwisata pada umumnya. Karena industri pariwisata adalah industri yang menjual pengalaman dan di dalamnya sekaligus terkandung pula entitas lain seperti services, events dan places.

Untuk mengukur kualitas pelayanan atau jasa, Lovelock dan Wright (2002) menyarankan penggunaan lima dimensi ekspektasi dan persepsi kualitas, yakni : tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Dimensi tangible mencakup hal-hal yang bersifat fisik, seperti fasilitas yang bersih, prasarana yang baik, bangunan yang baik dan megah misalnya. Sedangkan dimensi reliability mencakup keandalan pelayanan, seperti, transportasi yang tepat waktu, pelayanan yang cepat, ketersediaan fasilitas komunikasi yang baik dan seterusnya.

Menaikkan Target

Pada dimensi responsiveness dituntut pelayanan yang ramah dan cepat, pelayanan yang selalu menomorsatukan konsumen sesegera mungkin. Dimensi assurance menekankan pada kepastian dan keamanan serta dapat meyakinkan konsumen pada berbagai situasi. Dan yang terakhir dimensi empathy mencakup keramah-tamahan, memberikan perhatian khusus pada konsumen, dan melayani dengan hati.

Jika mengacu pada ke lima dimensi di atas, maka harus jujur kita akui bahwa kita masih jauh tertinggal. Dimensi tangible lebih mudah diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Akan tetapi pada empat dimensi lainnya pekerjaan rumah kita masih banyak karena menyangkut pembenahan soft-skill para pelaku industri pariwisata kita tidak mudah dilakukan. Hanya melalui kualitas yang baik di semua lini industri pariwisata kita, maka kita dapat menawarkan competitive edge pariwisata kita dalam hal keindahan alam, budaya dan kuliner yang terkenal eksotis di panggung global.

Sejauh ini industri pariwisata kita dari tahun ke tahun hanya berkutat pada upaya untuk menaikkan target kunjungan wisatawan dan lama tinggal. Sayang upaya itu tanpa diikuti strategi jelas dan tahapan-tahapan terukur untuk mencapainya. Kecuali hanya dengan menambah beberapa tujuan wisata baru. Tahun 2020 (sebelum pandemi Covid-19) misalnya, target kunjungan wisatawan mancanegara adalah 17 juta orang, naik dari 16,107 juta tahun 2019. Akan tetapi pernahkah terpikir kita bagaimana membangun kemampuan berkompetisi?

Menghabiskan Energi

Menjual pariwisata dengan paket murah atau sekadar menggencarkan promosi saja tanpa isi bukanlah jaminan untuk dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dalam pasar yang sangat kompetitif saat ini. Kebijakan-kebijakan yang bersifat reaktif dan sporadis selama ini mencerminkan cara berfikir yang hanya mampu mengobati symptom. Sehingga tidaklah mengherankan jika selama ini kita lebih menghabiskan energi pada reengineering core process daripada reengineering core strategies. Akhirnya kita cenderung jalan di tempat.

Sudah saatnya industri pariwisata kita dibangun dengan berfokus pada strategi perbaikan dan peningkatan kualitas secara konsisten. Dengan strategi dan upaya yang serius — yang melibatkan semua pemangku kepentingan — perbaikan kualitas industri pariwisata kita harus segera dilakukan secara terencana, komprehensif dan dalam jangka panjang secara terukur. Dan hendaknya fokus perbaikan kualitas industri pariwisata kita dilakukan bukan hanya pada dimensi tangibles. Namun juga terhadap ke empat dimensi lainnya juga dilakukan secara sungguh-sungguh.

Bukan saatnya menjalankan business as usual. Sementara negara lain melakukan lompatan melalui berbagai terobosan inovasi dan kreativitas yang melampaui cara berfikir linier.


Oleh: Ir Justin Ali SE MEng. Trainer, konsultan manajemen dan kualitas.

Continue Reading

TELEGRAFI

Sosok Penuh Kontradiksi Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memakai masker sebagai pemenuhan protokol Covid-19. ANTARA

Telegrafi – Saya agak sulit mencari kata yang tepat dalam bahasa Indonesia untuk Man, dari buku yang baru terbit Man of Contradictions karya Ben Bland. Tokoh, sosok, pribadi atau sekalian presiden – karena yang dibicarakan toh memang seorang presiden. Anak judul buku itu: Jokowi and the struggle to remake Indonesia, agak sedikit mengingatkan pada slogan kampanye Donald Trump, To make Amerika great again. Edward Aspinnal dalam resensinya (Inside Story, 31 Agustus 2020) agak membantah adanya kontradiksi itu, menurutnya Jokowi juga tipikal presiden yang sedang mewakili semangat zamannya, Zeitgeist Man.

Jadi meskipun tidak bisa disamakan, tetapi ada kemiripan dengan presiden sezamannya, Donald Trump atau Rodrigo Duterrte dari Filipina. Menurut Aspinnal mereka memiliki beberapa kecenderungan seperti kedekatannya dengan militer, nasionalistik dan kurang menghargai kebebasan sipil. Mungkin Aspinnal ada benarnya, tapi membaca buku Ben Bland saya merasakan afeksi dan empatinya yang kuat pada Jokowi dan juga pada Indonesia. Ben Bland telah menulis dengan penuh simpati sebagai seorang tetangga yang baik dalam bukunya yang ringkas-padat ini.

Selain Aspinnal, buku ini juga telah diresensi oleh Wahyu Dhyatmika di Tempo (6 September 2020). Tidak sekritis Aspinnal, Wahyu cenderung lebih banyak mengiyakan pengamatan Ben Bland, sang penulis buku, tentang kontradiksi-kontradiksi yang diidap Jokowi. Tapi barangkali ini memang soal cara pandang dan pilihan kata saja untuk mengartikulasikan bagaimana mendeskripsikan tokoh publik yang selalu kompleks.

Meskipun saat ini menjadi Direktur Program Asia Tenggara di Lowy Institute, latar belakangnya sebagai wartawan juga bisa dimengerti perhatiannya pada dimensi yang tertampil keluar daripada dimensi kepribadian yang lebih dalam. Penekanannya pada kontradiksi-kontradiksi yang diidap Jokowi memang bisa menimbulkan pertanyaan, misalnya jika kontradiksi-kontradiksi itu memang diidap oleh Jokowi, lalu bagaimana dia merekonsiliasi kontradiksi-kontradisksinya, karena kalau tidak bukankah berarti kebijakannya bisa jadi zero sum game, alias nggak bisa move on?

Ada yang menarik dalam ulasan Aspinnal tentang buku ini, ketika dia mengomentari bahwa interpretasi para pengamat tentang politik Indonesia sebetulnya mudah meleset, lagi-lagi dia menganalogikan Indonesia dengan Amerika Serikat, dimana dia bilang, “siapa nyangka Amerika bisa seperti sekarang?” Mungkin analogi Aspinnal penting juga diperhatikan, Indonesia dan Amerika; seperti juga Cina dan India, adalah dua negara besar.

Pengamat, setajam apapun pengamatannya juga sangat mungkin meleset ketika memotret Indonesia yang serba besar dimensinya itu. Buku Man of Contradictions meskipun fokusnya Jokowi juga secara tidak langsung menilai Indonesia yang di dalamnya memiliki banyak kontradiksi dan paradoks. Bagi Ben, kontradisi dan paradoks dari Indonesia itulah yang embodied dalam diri Jokowi.

Kalau nggak salah ini buku tentang Jokowi dalam bahasa Inggris yang pertama dan ditulis pengamat asing. Tidak aneh kalau buku ini diterbitkan oleh Lowy Institute sebuah think tank yang berkantor di Sidney Australia dan mungkin akan dibaca banyak orang Australia terutama di kalangan diplomat dan pengusahanya. Bagi Australia, Indonesia memang tetap negara yang penting, selain karena kedekatan geografis juga karena merupakan patner dagang dan pasar yang penting.

Memahami tingkah laku politik presiden Indonesia sangat penting untuk bisa memprediksi kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintahan yang dipimpinnya. Apalagi sosok Jokowi yang tampil sederhana namun dianggap mampu melakukan perubahan sejak menjadi walikota Solo, melejit menjadi gubernur Jakarta, dan akhirnya berhasil menjadi presiden pada tahun 2014, dan terpilih lagi pada tahun 2019; telah menimbulkan decak kagum dan harapan menjanjikan bagi banyak pihak.

Dalam sebuah tulisan pendek (Jokowi, Pragmatis yang Visioner dan Memindahkan Ibukota: Revolusioner Visioner), jauh sebelum demo besar mahasiswa menentang revisi UU KPK, dan pandemi Covid-19 menyergap dan melumpuhkan kita, saya menilai Jokowi sebagai presiden yang pragmatis namun visioner, sebuah pencitraan yang terdengar kontradiktif. Tapi dengan deskripsi ini saya bermaksud menunjukkan bagaimana sebuah sifat yang tampaknya bisa berujung pada zero sum game, ternyata bisa lain hasilnya ketika kedua sifat yang seperti saling meniadakan itu terekonsiliasi dalam tindakan.

Saat itu saya memberi contoh gagasannya tentang memindahkan ibukota ke Kalimantan Timur. Gagasan yang dalam waktu relatif cepat mulai dilaksanakan itu adalah bentuk tindakan pragmatis sekaligus visioner. Visi bagi Jokowi adalah sesuatu yang ada di masa depan yang di matanya terlihat sebagai wujud kongkrit dan melalui perencanaan dan eksekusi – ini kata kunci bagi Jokowi – yang terukur, selangkah demi selangkah akan direalisasikan.

Gagasan memindahkan ibukota adalah sebuah gagasan besar, dan sudah pasti kontroversial dan tidak sedikit yang akan menentangnya. Ben Bland dalam bukunya memberikan kita penjelasan yang menarik dan cukup rinci the making and unmaking of Jokowi, dan kita perlu berterima kasih kepadanya. Etnografi yang disusunnya dari banyak potongan-potongan cerita tentang perjalanan politik seorang pengusaha mebel di Solo sampai menjadi Presiden berhasil memberikan alasan mengapa terbentuk sosok yang dalam pencitraan Ben sebagai A Man of Contradictions, sosok yang penuh kontradiksi.

Dengan contoh gagasannya tentang membangun ibukota baru, saya ingin menunjukkan penilaian atau penarikan kesimpulan yang berbeda dengan Ben Bland. Etnografi Ben Bland memperlihatkan bahwa Jokowi orang yang melalui apa yang disimpulkan oleh Ben sebagai kontradiksi justru dalam tafsir saya sebagai semacam anak tangga yang satu persatu harus ditapaki sebelum sampai ke puncak. Anak tangga dari tangga besar itu dibuat sendiri oleh Jokowi. Di sini koinsidensi antara profesinya sebagai pengusaha mebel di Solo dan metafor tangga yang saya pakai seperti sebuah cara penjelas yang mudah dipahami dan masuk akal. Jokowi pada dasarnya adalah a no non-sense person.

Akumulasi pengetahuan para pengamat asing (Indonesianist) tentang politik Indonesia setiap saat terus bertambah namun seperti diakui sendiri oleh Ben Bland di akhir bukunya, tidak berarti analisis, atau deskripsi, yang dibuat tentang politik Indonesia menjadi lebih tepat. Saya kira para ilmuwan sosial selalu menyadari bahwa obyek yang menjadi kajiannya adalah “a moving target”. Indonesia secara politik setiap saat berubah dan kompleksitas yang dimilikinya menjadikan seorang tokoh politik, apalagi seorang presiden, sosok yang setiap saat harus melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terus berlangsung itu.

Sejak enam bulan terakhir dan kita belum tahu sampai kapan semua kepala negara, juga Jokowi, dipaksa untuk menyesuaikan kebijaksanaan ekonomi dan politiknya, menghadapi pandemi Covid-19 ini. Akan remuk atau akan meningkat imunitas di tubuhnya, akan kita lihat bersama dalam waktu dekat ini. Jokowi masih punya empat tahun sebagai presiden, dan dalam empat tahun banyak peluang yang dia miliki untuk bermanufer. Indonesia saat ini memang kembali berada di persimpangan jalan

Saya nggak tahu apakah Bagus Takwin dan Niniek L. Karim, dua psikolog sosial dari Universitas Indonesia, sudah membuat analisa kepribadian Jokowi, setelah sebelumnya membuat seri analisa kepribadian para calon presiden. Saya ingat menjelang pemilihan presiden 2014 sempat ngobrol dengan Bagus Takwin dan Niniek L. Karim dan Niniek tidak menyembunyikan skeptisismenya terhadap sosok Jokowi yang menurutnya ndeso. Pengamatan yang sulit dibantah, apalagi jika dibandingkan dengan sosok Prabowo yang berasal dari keluarga terpandang, dan kosmopolitan, bak bumi dengan langit.

Saat itu saya cuma mengatakan sambil bercanda ke mbak Niniek kalau pandangannya tipikal anak Menteng. Saya tidak tahu apakah persepsi Niniek L. Karim berubah setelah Jokowi mengalahkan Prabowo dalam dua kali pemilihan presiden (2014 dan 2019). Mungkin sudah waktunya bagi Bagus Takwin dan Niniek L. Karim menulis analisa psikologi politiknya tentang Jokowi setelah membaca buku Ben Bland yang cukup cermat ini.

Buku Ben Bland tentang sosok Jokowi yang menurutnya penuh kontradiksi itu terbit ketika pandemi Covid-19 menggempur sendi-sendi yang menopang pemerintahan Jokowi. Dalam sebuah komentar pendek (Covid-19 dan Kepemimpinan Baru?) pandemi yang sedang melanda ini menjadi test kepemimpinan para kepala daerah, para menteri dan presiden Jokowi sendiri. Berbagai kontradiksi yang diidap Jokowi, jika kita sepakat dengan deskripsi Ben Bland, apa akibatnya bagi Jokowi yang harus mengerahkan seluruh daya kemampuan yang dimiliki untuk membuat biduk yang bernama negara Indonesia tidak oleng dan karam di tengah badai.

Sebagai nahkoda kapal besar yang bernama Indonesia, Jokowi harus mengendalikan kemudi, jika perlu memutar haluan, untuk menyelamatkan isi kapal, tidak saja barang-barangnya tapi yang lebih penting adalah orang-orangnya..

Jokowi orang yang bisa melihat dan memilah masalah dalam berbagai “front” yang setiap “front” harus ditangani secara berbeda dengan “resources” yang berbeda. Pada tingkat yang terakhir saya kira dia menyandarkan pada intuisi dan insting politiknya yang tajam. Menghadapi gelombang demo ketika dia ingin merubah postur KPK sesuai dengan keinginannya, meskipun semua orang menyarankan untuk menunda keputusannya, terbukti dia tetap dengan keputusannya, dan mereka yang semula menentang seperti kehilangan langkah. Saat ini, di tengah upayanya untuk mengendalikan pandemi Covid-19 yang terus meningkat korbannya, saya menduga dia terus mencari cara guna meloloskan UU Ciptakerja yang baginya penting untuk menjalankan roda ekonominya. Tentu dia bisa gagal, tapi itulah saya kira Jokowi.

Dalam perspektif Ben Bland, menghadapi pandemi yang terus mengancam warga ini Jokowi akan terlihat kontradiktif ketika dia ingin mendahulukan ekonomi, tapi dia juga mau menyelamatkan penduduk; keduanya bisa punya implikasi saling menegasikan. Tapi lagi-lagi di sinilah menurut pendapat saya deskripsi tentang kontradiksi agak kurang tepat, dan dengan demikian cenderung meleset dalam menjelaskan tentang realitas yang ada. Bagi Jokowi, pandemi ini, betapapun beratnya, adalah bagian dari anak tangga yang harus ditapaki dalam menuju puncak.

Pragmatisme ekonomi dan intuisi dan insting politiknya yang kuat akan mendiktenya untuk mengeksekusi pilihan-pilihan kebijakan yang bisa saja tidak populer dan dianggap melanggar kebebasan sipil, seperti mengerahkan TNI dan Polri untuk turun menangani pandemi. Jokowi juga akan terkesan “machiavelis” ketika terus merampingkan jalan agar investasi masuk dan proyek infrastrukturnya tetap jalan. Mungkin di sini Ben Bland benar, Jokowi memang lebih mirip Suharto daripada Sukarno. Jika Sukarno adalah bapak ideologisnya, Suharto adalah bapak pembangunannya. Di tangan Jokowi tidak ada kontradiksi antara Sukarno dan Suharto, keduanya adalah sumber bagi inspirasinya sebagai presiden pragmatis yang visioner.


Oleh: Dr. Riwanto Peneliti independen. Karya tulisnya terbit dalam bentuk jurnal, buku, dan tulisan populer.

 

Continue Reading

Artikel Populer