Telegrafi – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memaparkan data bahwa selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) sudah ada 33 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Jika dihitung secara keseluruhan sejak keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga September 2017, ada sekitar 351 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Fakta ini jelas ironis di tengah gencarnya usaha pemberantasan korupsi.
Penangkapan pejabat publik di daerah jelas paradoks dengan keinginan mewujudkan pemerintahan yang baik. Apalagi pemerintah terus menggelorakan gerakan sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) di sejumlah kantor layanan publik. Dalam banyak kesempatan Presiden Jokowi juga memerintahkan pegawai yang terlibat pungli dipecat. Presiden Jokowi menegaskan korupsi berapa pun nilainya harus diproses secara hukum.
Akut
Kasus korupsi di negeri ini benar-benar akut. Praktik korupsi tidak hanya terjadi di pusat. Praktik korupsi telah melibatkan pejabat publik tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Jika diamati, latar belakang pelaku korupsi juga sangat beragam. Pelaku korupsi berasal dari eksekutif, legislatif, yudikatif, pengusaha, profesional, dan swasta. Bahkan korupsi juga melibatkan kaum terpelajar lulusan perguruan tinggi.
Hampir tidak ada lembaga publik yang benarbenar kebal dari praktik korupsi. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa praktik korupsi di negeri tercinta nyaris sempurna. Menjamurnya praktik korupsi sangat mungkin disebabkan budaya di pemerintahan cenderung toleran terhadap korupsi. Sebagian birokrat bahkan memahami praktik korupsi asal dilakukan ‘sesuai prosedur’. Sistem sosial budaya di masyarakat juga menunjukkan sikap permisif.
Pada konteks itulah Mochtar Lubis dan James C Scott dalam Bunga Rampai Korupsi (1988) mengatakan bahwa ekspresi korupsi telah mewujud dalam banyak bentuk. Di kalangan pegawai negeri dan birokrat, korupsi dilakukan dengan melanggar sumpah jabatan. Ekspresi korupsi bisa berbentuk menerima uang sogokan, uang kopi, uang rokok, uang tahu sama tahu, uang transportasi, uang semir, dan salam tempel. Untuk mengelabuhi hukum, pemberian imbalan biasanya tidak langsung diberikan pada pejabat resmi, melainkan melalui istri, anak, kerabat, dan teman dekatnya.
Modus korupsi itu umumnya dilakukan kepala daerah hingga harus berurusan dengan KPK. Di antara penyebab praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah adalah besarnya biaya politik. Untuk proses pencalonan hingga sukses menduduki jabatan kepala daerah, seseorang harus mengeluarkan dana yang sangat besar. Karena itu, yang ada dalam pikiran kepala daerah saat sukses menjabat adalah mengembalikan modal.
Penyebab lain tumbuh suburnya praktik korupsi adalah karena gerakan anti korupsi belum memiliki ideologi. Ideologi dapat dimaknai seperangkat nilai yang digunakan arahan, justifikasi, alasan, dan keyakinan, untuk mencapai tujuan. Mantan Ketua KPK, Busyo Muqoddas mengakui, gerakan pemberantasan korupsi mengalami kevakuman ideologi. Di antara indikatornya, banyak orang berteriak antikorupsi ketika belum berada dalam lingkaran kekuasaan. Tatkala kekuasaan di tangan, ternyata rajin korupsi.
Spirit Ideologi
Karena masalah korupsi sama dengan problem ekonomi, politik, dan sosial lainnya, maka usaha untuk memberantasnya harus terus digelorakan. Semua elemen harus memberikan dukungan pada pegiat antikorupsi. Publik harus terus mendorong KPK untuk lebih berani menangani kasus-kasus besar. KPK jangan hanya menyasar kasus remeh-temeh di daerah. Pegiat antikorupsi juga tidak boleh bersikap fatalis dengan menyatakan karena korupsi sudah membudaya, maka usaha memberantasnya sia-sia.
Agar budaya korupsi dapat diberantas, pegiat antikorupsi harus menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Spirit ideologi ini harus terus digelorakan pegiat antikorupsi. Pemberantasan korupsi juga harus menggunakan ilmu dan strategi yang tepat. Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan semangat dan pekik antikorupsi. Sebab, pelaku korupsi juga menggunakan strategi canggih hingga perbuatannya tidak terendus aparat.
Sebagai bagian dari spirit ideologi pemberantasan korupsi, elemen civil society harus berperan untuk mengawasi kepala daerah. Langkah ini penting agar kepala daerah tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk agenda politiknya. Apalagi kini memasuki tahun-tahun politik menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018.
Oleh : Dr. Biyanto, Dosen UIN Sunan Ampel dan Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim. | Photo Credit : Antara