Connect with us

TELEGRAFI

Sikap Komite Sekolah dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di SMAN 7 Bekasi

Telegrafi – Pendidikan merupakan elemen penting untuk membangun masyarakat di dalam sebuah negara. Namun di kota Bekasi khususnya yang berdekatan dengan Ibukota Jakarta, belum semua masyarakat mampu mengakses pendidikan yang terjangkau. Padahal sudah menjadi kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan yang murah, bahkan gratis sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31.

Hak sekolah gratis bagi masyarakat

Sekolah gratis bukan sesuatu yang harus diminta masyarakat karena itu sudah menjadi hak. Di era Presiden Jokowi sekarang mencoba dicanangkan program Wajib Belajar 12 tahun. Untuk sekolah negeri saat ini sudah gratis tapi memang masih ada persoalan di masyarakat terkait adanya pungutan/sumbangan biaya lain di sekolah.

Masyarakat adalah stakeholder pendidikan yang memiliki kepentingan akan keberhasilan pendidikan di sekolah, karena mereka pembayar pendidikan, baik melalui uang sekolah maupun pajak, sehingga sekolah-sekolah seharusnya bertanggungjawab terhadap masyarakat. Namun entitas yang disebut masyarakat itu terlalu kompleks, sehingga perlu adanya penyederhanaan agar mudah bagi sekolah untuk melakukan hubungan dengan masyarakat.

Penyederhanaan konsep masyarakat tersebut melalui perwakilan fungsi stakeholder dengan jalan membentuk komite sekolah pada setiap sekolah.

Komite Sekolah sangat diharapkan perannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak di sekolah. Hal ini menjadi tuntutan perubahan paradigma pendidikan sekarang bahwa pendidikan sekolah bukan hanya menjadi tanggungjawab sekolah semata, tetapi menjadi tanggungjawab semua stakeholders.

Adapun dalam UU N0. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 56 ayat 3 yang menyatakan bahwa; Komite sekolah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Peningkatan mutu pendidikan tidak lepas dari peran masyarakat untuk ikut mengawasi dan mendukung jalannya pendidikan. Salah satu peran masyarakat dalam dunia pendidikan yaitu tergabung dalam komite sekolah.

Revitalisasi tugas komite sekolah berdasarkan prinsip gotong royong

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, disebutkan bahwa perlu dilakukan revitalisasi tugas komite sekolah berdasarkan prinsip gotong royong untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Adapun definisi komite sekolah adalah lembaga yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite sekolah berkedudukan di setiap sekolah dan memiliki fungsi untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Komite sekolah merupakan sebutan baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan. Yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).

Tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah: Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).

Adapun fungsi komite sekolah, sebagai berikut:

  1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
  2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
  3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Secara kontekstual, peran komite sekolah sebagai berikut:

  1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
  2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
  3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
  4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).

Depdiknas dalam bukunya Partisipasi Masyarakat, menguraikan 7 peran Komite Sekolah terhadap penyelenggaraan sekolah, yakni:

  1. Membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di sekolah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan.
  2. Melakukan pembinaan sikap dan perilaku siswa.
  3. Membantu usaha pemantapan sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan demokrasi sejak dini (kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan pendahuluan bela negara, kewarganegaraan, berorganisasi, dan kepemimpinan), keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran jasmani dan berolah raga, daya kreasi dan cipta, serta apresiasi seni dan budaya.
  4. Mencari sumber pendanaan untuk membantu siswa yang tidak mampu.
  5. Melakukan penilaian sekolah untuk pengembangan pelaksanaan kurikulum, baik intra maupun ekstrakurikuler dan pelaksanaan manajemen sekolah, kepala/wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan.
  6. Memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen sekolah.
  7. Melakukan pembahasan tentang usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Mutu dalam konteks “hasil” pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu.

Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis, dapat pula prestasi bidang lain seperti olah raga, seni atau keterampilan tertentu (komputer, beragam jenis teknik, jasa).

Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan dan sebagainya. Peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen pendidikan, baik guru, Kepala Sekolah, siswa, orang tua/wali murid, masyarakat, dan institusi pendidikan.

Oleh karena itu perlu kerjasama dan koordinasi yang erat di antara komponen pendidikan tersebut sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan dapat efektif dan efisien.(red)

Oleh: Gandjar Wisnu Widodo, S.Sos Ketua Komite SMA Negeri 7 Kota Bekasi | Photo : Telegraf

Advertisement
Click to comment

TELEGRAFI

Pilkada Ditengah Pandemi Covid-19 Berpotensi Menurunkan Partisipasi Pemilih

Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pilkada Serentak 2020. ANTARA/Muhammad Iqbal

Telegrafi – Jumlah kasus positif Covid-19 per 15 September 2020 di Indonesia mencapai 225.030 orang. Jumlah yang terkonfirmasi positif pada hari ini mengalami peningkatan 3507 orang. Data ini sebetulnya cukup mengkhawatirkan, karena rata-rata peningkatan terpapar Covid-19 tiap hari pada bulan September 3020 rata-rata di atas 3000 orang lebih. Data orang sembuh hingga hari ini baru 161.065 orang.

Data di atas mestinya dijadikan pertimbangan oleh pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang yang di ikuti 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten. Jika tahapan pilkada tetap dilanjutkan, dipastikan jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat dan berpotensi menjadi cluster baru Covid-19. Apalagi, berdasarkan data Satgas Covid-19 ada 45 Kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak berstatus zona merah.

Kami meminta pemerintah, dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), agar tidak memaksakan kehendak untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 apabila situasi sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, Karena di atas segalanya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto).

Ada beberapa alasan logis yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah menunda tahapan pelaksanan pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Pertama, fakta dan kondisi yang terjadi belakangan membuktikan penularan Covid-19 di sejumlah daerah yang menggelar pilkada semakin masif. Berdasarkan data yang disampaikan KPU, terdapat 60 calon kepala daerah positif Covid-19 tersebar di 21 daerah.

Kedua, kasus positif Covid-19 juga terjadi di penyelenggara pilkada. Tidak hanya di tingkat pusat, namun juga terjadi di daerah. Misalnya, salah satu komisioner KPU teridentifikasi Covid-19 setelah sebelumnya 21 orang pegawainya positif terpapar Covid-19.

Ketiga, jumlah kasus baru positif Covid-19 pada bulan September per hari mencapai 3.000 orang lebih. Jika dibandingkan dengan Agustus yang rata-rata 2.000 kasus per hari. Keempat, temuan Bawaslu sangat mencengangkan yakni terjadi 243 pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah. Misalnya, terjadi arak-arakan atau mengumpulkan banyak masa jelang proses pendaftaran.

Jika Pemerintah dan KPU menunda tahapan pelaksanaan Pilkada serentak Desember 2020, maka perangkat hukumnya harus segera dibuat. Sangat tidak mungkin jika dasar hukum penundaan tahapan Pilkada melalui Undang-undang karena tinggal 2 bulan lagi. Yang sangat memungkinkan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang kemudian harus di setujui menjadi Undang-undang oleh DPR-RI.

Penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU sejatinya sudah berkerja dengan baik, dimana semua proses tahapan pilkada telah dilaksanakan sesuai dengan agenda yang terjadwal. Namun dari aspek pelaksanaan tahapan yang sudah berjalan tersebut perlu di evaluasi Karena banyaknya pasangan calon, tim sukses, dan masyarakat pendukung, mengabaikan protokol kesehatan. Jika peristiwa seperti ini terus berulang pada tahapan selanjutnya, tentu akan mengkhawatirkan.

Oleh karenanya jika Pemerintah dan KPU tetap melanjutkan pelaksanaan tahapan Pilkada, KPU harus segera menerbitkan PKPU tentang pengaturan sanksi tegas pada Paslon Kepala Daerah yang melanggar protokol kesehatan. Kalau perlu, dibuat sanksi bagi paslon yang melanggar protokol Kesehatan agar didiskualifikasi sebagai paslon atau diberikan sanksi denda maksimal jika melanggar protokol kesehatan pada tahapan selanjutnya.

Sebab Kalau hanya sekedar teguran lisan atau tulisan, sangat tidak efektif. PKPU yang dibuat harus lebih komprehensif lagi, artinya mengatur mengenai tata cara kampanye dan pengumpulan orang/pendukung paslon. Jika semua berjalan baik, maka pelaksanaan Pilkada dapat dilanjutkan. Sebaliknya, jika masih terdapat pelanggaran protokol kesehatan dan peningkatan kasus positif yang terpapar Covid-19 di daerah tempat diselenggarakannya Pilkada maka mesti ditunda.

Kemudian Fungsi dan peran KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar lebih aktif dan kreatif lagi menertibkan paslon serta pendukung dan membuat terobosan sistem pelaksanaan pemilu menyesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19z Perlu menjadi perhatian bersama, jangan sampai masyarakat dan penyelenggara Pilkada menjadi korban dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini.

Masalah lain yang muncul jika Pilkada tetap dilaksanakan 9 Desember 2020 dalam situasi Covid-19 adalah, berdasarkan hasil penelitian beberapa lembaga survei mengungkapkan bahwa Covid-19 sangat berpotensi menurunkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah 9 Desember 2020 yang akan datang, apalagi jika daerah tersebut masuk zona merah.

Saya membayangkan, pelaksanaan Pilkada di tengah virus covid-19 yang tidak bisa kita prediksi kapan berakhirnya, pasti hasilnya tidak maksimal, baik yang bersifat kualitas, kuantitas, teknis dan substansi Pilkada itu sendiri.

Ada hambatan psikologis yang membuat turunnya partisipasi pemilih di tengah Covid-19, belum lagi kalau sosialisasi yang dilakukan oleh Penyelenggara bersifat daring. Apabila tingkat partisipasi pemilih rendah dalam Pilkada maka legitimasi Paslon yang terpilih menjadi tidak kuat.


Oleh: Miartiko Gea Sekertaris Dewan Pengurus Daerah Persatuan Alumni (DPP PA GMNI) Jakarta Raya

 

Continue Reading

TELEGRAFI

Dunia Pariwisata Memasuki Era Kenormalan Baru

Seorang biksu melakukan ziarah di Candi Borobudur, Magelang, Jateng, Jumat (20/5). Ziarah yang diikuti oleh para biksu dan umat Budha itu guna merefleksikan ajaran Sang Budha serta untuk menyambut Waisak 2560 BE/2016. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

Telegrafi – Setelah jeda sejak Februari lalu, industri pariwisata memasuki keadaan kenormalan baru. Dalam publikasinya, McKinsey and Company (Juni, 2020) menyatakan, seharusnya saat memasuki keadaan new normal saat ini justru menjadi kesempatan untuk reinvent industri perjalanan (travel) menjadi tidak saja lebih aman, tapi juga lebih baik – make it better, not just safer. Gagasan ini dapat secara luas diterapkan bukan hanya pada industri perjalanan, akan tetapi dapat berlaku pula pada industri pariwisata pada umumnya. Karena industri pariwisata adalah industri yang menjual pengalaman dan di dalamnya sekaligus terkandung pula entitas lain seperti services, events dan places.

Untuk mengukur kualitas pelayanan atau jasa, Lovelock dan Wright (2002) menyarankan penggunaan lima dimensi ekspektasi dan persepsi kualitas, yakni : tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Dimensi tangible mencakup hal-hal yang bersifat fisik, seperti fasilitas yang bersih, prasarana yang baik, bangunan yang baik dan megah misalnya. Sedangkan dimensi reliability mencakup keandalan pelayanan, seperti, transportasi yang tepat waktu, pelayanan yang cepat, ketersediaan fasilitas komunikasi yang baik dan seterusnya.

Menaikkan Target

Pada dimensi responsiveness dituntut pelayanan yang ramah dan cepat, pelayanan yang selalu menomorsatukan konsumen sesegera mungkin. Dimensi assurance menekankan pada kepastian dan keamanan serta dapat meyakinkan konsumen pada berbagai situasi. Dan yang terakhir dimensi empathy mencakup keramah-tamahan, memberikan perhatian khusus pada konsumen, dan melayani dengan hati.

Jika mengacu pada ke lima dimensi di atas, maka harus jujur kita akui bahwa kita masih jauh tertinggal. Dimensi tangible lebih mudah diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Akan tetapi pada empat dimensi lainnya pekerjaan rumah kita masih banyak karena menyangkut pembenahan soft-skill para pelaku industri pariwisata kita tidak mudah dilakukan. Hanya melalui kualitas yang baik di semua lini industri pariwisata kita, maka kita dapat menawarkan competitive edge pariwisata kita dalam hal keindahan alam, budaya dan kuliner yang terkenal eksotis di panggung global.

Sejauh ini industri pariwisata kita dari tahun ke tahun hanya berkutat pada upaya untuk menaikkan target kunjungan wisatawan dan lama tinggal. Sayang upaya itu tanpa diikuti strategi jelas dan tahapan-tahapan terukur untuk mencapainya. Kecuali hanya dengan menambah beberapa tujuan wisata baru. Tahun 2020 (sebelum pandemi Covid-19) misalnya, target kunjungan wisatawan mancanegara adalah 17 juta orang, naik dari 16,107 juta tahun 2019. Akan tetapi pernahkah terpikir kita bagaimana membangun kemampuan berkompetisi?

Menghabiskan Energi

Menjual pariwisata dengan paket murah atau sekadar menggencarkan promosi saja tanpa isi bukanlah jaminan untuk dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dalam pasar yang sangat kompetitif saat ini. Kebijakan-kebijakan yang bersifat reaktif dan sporadis selama ini mencerminkan cara berfikir yang hanya mampu mengobati symptom. Sehingga tidaklah mengherankan jika selama ini kita lebih menghabiskan energi pada reengineering core process daripada reengineering core strategies. Akhirnya kita cenderung jalan di tempat.

Sudah saatnya industri pariwisata kita dibangun dengan berfokus pada strategi perbaikan dan peningkatan kualitas secara konsisten. Dengan strategi dan upaya yang serius — yang melibatkan semua pemangku kepentingan — perbaikan kualitas industri pariwisata kita harus segera dilakukan secara terencana, komprehensif dan dalam jangka panjang secara terukur. Dan hendaknya fokus perbaikan kualitas industri pariwisata kita dilakukan bukan hanya pada dimensi tangibles. Namun juga terhadap ke empat dimensi lainnya juga dilakukan secara sungguh-sungguh.

Bukan saatnya menjalankan business as usual. Sementara negara lain melakukan lompatan melalui berbagai terobosan inovasi dan kreativitas yang melampaui cara berfikir linier.


Oleh: Ir Justin Ali SE MEng. Trainer, konsultan manajemen dan kualitas.

Continue Reading

TELEGRAFI

Sosok Penuh Kontradiksi Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memakai masker sebagai pemenuhan protokol Covid-19. ANTARA

Telegrafi – Saya agak sulit mencari kata yang tepat dalam bahasa Indonesia untuk Man, dari buku yang baru terbit Man of Contradictions karya Ben Bland. Tokoh, sosok, pribadi atau sekalian presiden – karena yang dibicarakan toh memang seorang presiden. Anak judul buku itu: Jokowi and the struggle to remake Indonesia, agak sedikit mengingatkan pada slogan kampanye Donald Trump, To make Amerika great again. Edward Aspinnal dalam resensinya (Inside Story, 31 Agustus 2020) agak membantah adanya kontradiksi itu, menurutnya Jokowi juga tipikal presiden yang sedang mewakili semangat zamannya, Zeitgeist Man.

Jadi meskipun tidak bisa disamakan, tetapi ada kemiripan dengan presiden sezamannya, Donald Trump atau Rodrigo Duterrte dari Filipina. Menurut Aspinnal mereka memiliki beberapa kecenderungan seperti kedekatannya dengan militer, nasionalistik dan kurang menghargai kebebasan sipil. Mungkin Aspinnal ada benarnya, tapi membaca buku Ben Bland saya merasakan afeksi dan empatinya yang kuat pada Jokowi dan juga pada Indonesia. Ben Bland telah menulis dengan penuh simpati sebagai seorang tetangga yang baik dalam bukunya yang ringkas-padat ini.

Selain Aspinnal, buku ini juga telah diresensi oleh Wahyu Dhyatmika di Tempo (6 September 2020). Tidak sekritis Aspinnal, Wahyu cenderung lebih banyak mengiyakan pengamatan Ben Bland, sang penulis buku, tentang kontradiksi-kontradiksi yang diidap Jokowi. Tapi barangkali ini memang soal cara pandang dan pilihan kata saja untuk mengartikulasikan bagaimana mendeskripsikan tokoh publik yang selalu kompleks.

Meskipun saat ini menjadi Direktur Program Asia Tenggara di Lowy Institute, latar belakangnya sebagai wartawan juga bisa dimengerti perhatiannya pada dimensi yang tertampil keluar daripada dimensi kepribadian yang lebih dalam. Penekanannya pada kontradiksi-kontradiksi yang diidap Jokowi memang bisa menimbulkan pertanyaan, misalnya jika kontradiksi-kontradiksi itu memang diidap oleh Jokowi, lalu bagaimana dia merekonsiliasi kontradiksi-kontradisksinya, karena kalau tidak bukankah berarti kebijakannya bisa jadi zero sum game, alias nggak bisa move on?

Ada yang menarik dalam ulasan Aspinnal tentang buku ini, ketika dia mengomentari bahwa interpretasi para pengamat tentang politik Indonesia sebetulnya mudah meleset, lagi-lagi dia menganalogikan Indonesia dengan Amerika Serikat, dimana dia bilang, “siapa nyangka Amerika bisa seperti sekarang?” Mungkin analogi Aspinnal penting juga diperhatikan, Indonesia dan Amerika; seperti juga Cina dan India, adalah dua negara besar.

Pengamat, setajam apapun pengamatannya juga sangat mungkin meleset ketika memotret Indonesia yang serba besar dimensinya itu. Buku Man of Contradictions meskipun fokusnya Jokowi juga secara tidak langsung menilai Indonesia yang di dalamnya memiliki banyak kontradiksi dan paradoks. Bagi Ben, kontradisi dan paradoks dari Indonesia itulah yang embodied dalam diri Jokowi.

Kalau nggak salah ini buku tentang Jokowi dalam bahasa Inggris yang pertama dan ditulis pengamat asing. Tidak aneh kalau buku ini diterbitkan oleh Lowy Institute sebuah think tank yang berkantor di Sidney Australia dan mungkin akan dibaca banyak orang Australia terutama di kalangan diplomat dan pengusahanya. Bagi Australia, Indonesia memang tetap negara yang penting, selain karena kedekatan geografis juga karena merupakan patner dagang dan pasar yang penting.

Memahami tingkah laku politik presiden Indonesia sangat penting untuk bisa memprediksi kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintahan yang dipimpinnya. Apalagi sosok Jokowi yang tampil sederhana namun dianggap mampu melakukan perubahan sejak menjadi walikota Solo, melejit menjadi gubernur Jakarta, dan akhirnya berhasil menjadi presiden pada tahun 2014, dan terpilih lagi pada tahun 2019; telah menimbulkan decak kagum dan harapan menjanjikan bagi banyak pihak.

Dalam sebuah tulisan pendek (Jokowi, Pragmatis yang Visioner dan Memindahkan Ibukota: Revolusioner Visioner), jauh sebelum demo besar mahasiswa menentang revisi UU KPK, dan pandemi Covid-19 menyergap dan melumpuhkan kita, saya menilai Jokowi sebagai presiden yang pragmatis namun visioner, sebuah pencitraan yang terdengar kontradiktif. Tapi dengan deskripsi ini saya bermaksud menunjukkan bagaimana sebuah sifat yang tampaknya bisa berujung pada zero sum game, ternyata bisa lain hasilnya ketika kedua sifat yang seperti saling meniadakan itu terekonsiliasi dalam tindakan.

Saat itu saya memberi contoh gagasannya tentang memindahkan ibukota ke Kalimantan Timur. Gagasan yang dalam waktu relatif cepat mulai dilaksanakan itu adalah bentuk tindakan pragmatis sekaligus visioner. Visi bagi Jokowi adalah sesuatu yang ada di masa depan yang di matanya terlihat sebagai wujud kongkrit dan melalui perencanaan dan eksekusi – ini kata kunci bagi Jokowi – yang terukur, selangkah demi selangkah akan direalisasikan.

Gagasan memindahkan ibukota adalah sebuah gagasan besar, dan sudah pasti kontroversial dan tidak sedikit yang akan menentangnya. Ben Bland dalam bukunya memberikan kita penjelasan yang menarik dan cukup rinci the making and unmaking of Jokowi, dan kita perlu berterima kasih kepadanya. Etnografi yang disusunnya dari banyak potongan-potongan cerita tentang perjalanan politik seorang pengusaha mebel di Solo sampai menjadi Presiden berhasil memberikan alasan mengapa terbentuk sosok yang dalam pencitraan Ben sebagai A Man of Contradictions, sosok yang penuh kontradiksi.

Dengan contoh gagasannya tentang membangun ibukota baru, saya ingin menunjukkan penilaian atau penarikan kesimpulan yang berbeda dengan Ben Bland. Etnografi Ben Bland memperlihatkan bahwa Jokowi orang yang melalui apa yang disimpulkan oleh Ben sebagai kontradiksi justru dalam tafsir saya sebagai semacam anak tangga yang satu persatu harus ditapaki sebelum sampai ke puncak. Anak tangga dari tangga besar itu dibuat sendiri oleh Jokowi. Di sini koinsidensi antara profesinya sebagai pengusaha mebel di Solo dan metafor tangga yang saya pakai seperti sebuah cara penjelas yang mudah dipahami dan masuk akal. Jokowi pada dasarnya adalah a no non-sense person.

Akumulasi pengetahuan para pengamat asing (Indonesianist) tentang politik Indonesia setiap saat terus bertambah namun seperti diakui sendiri oleh Ben Bland di akhir bukunya, tidak berarti analisis, atau deskripsi, yang dibuat tentang politik Indonesia menjadi lebih tepat. Saya kira para ilmuwan sosial selalu menyadari bahwa obyek yang menjadi kajiannya adalah “a moving target”. Indonesia secara politik setiap saat berubah dan kompleksitas yang dimilikinya menjadikan seorang tokoh politik, apalagi seorang presiden, sosok yang setiap saat harus melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terus berlangsung itu.

Sejak enam bulan terakhir dan kita belum tahu sampai kapan semua kepala negara, juga Jokowi, dipaksa untuk menyesuaikan kebijaksanaan ekonomi dan politiknya, menghadapi pandemi Covid-19 ini. Akan remuk atau akan meningkat imunitas di tubuhnya, akan kita lihat bersama dalam waktu dekat ini. Jokowi masih punya empat tahun sebagai presiden, dan dalam empat tahun banyak peluang yang dia miliki untuk bermanufer. Indonesia saat ini memang kembali berada di persimpangan jalan

Saya nggak tahu apakah Bagus Takwin dan Niniek L. Karim, dua psikolog sosial dari Universitas Indonesia, sudah membuat analisa kepribadian Jokowi, setelah sebelumnya membuat seri analisa kepribadian para calon presiden. Saya ingat menjelang pemilihan presiden 2014 sempat ngobrol dengan Bagus Takwin dan Niniek L. Karim dan Niniek tidak menyembunyikan skeptisismenya terhadap sosok Jokowi yang menurutnya ndeso. Pengamatan yang sulit dibantah, apalagi jika dibandingkan dengan sosok Prabowo yang berasal dari keluarga terpandang, dan kosmopolitan, bak bumi dengan langit.

Saat itu saya cuma mengatakan sambil bercanda ke mbak Niniek kalau pandangannya tipikal anak Menteng. Saya tidak tahu apakah persepsi Niniek L. Karim berubah setelah Jokowi mengalahkan Prabowo dalam dua kali pemilihan presiden (2014 dan 2019). Mungkin sudah waktunya bagi Bagus Takwin dan Niniek L. Karim menulis analisa psikologi politiknya tentang Jokowi setelah membaca buku Ben Bland yang cukup cermat ini.

Buku Ben Bland tentang sosok Jokowi yang menurutnya penuh kontradiksi itu terbit ketika pandemi Covid-19 menggempur sendi-sendi yang menopang pemerintahan Jokowi. Dalam sebuah komentar pendek (Covid-19 dan Kepemimpinan Baru?) pandemi yang sedang melanda ini menjadi test kepemimpinan para kepala daerah, para menteri dan presiden Jokowi sendiri. Berbagai kontradiksi yang diidap Jokowi, jika kita sepakat dengan deskripsi Ben Bland, apa akibatnya bagi Jokowi yang harus mengerahkan seluruh daya kemampuan yang dimiliki untuk membuat biduk yang bernama negara Indonesia tidak oleng dan karam di tengah badai.

Sebagai nahkoda kapal besar yang bernama Indonesia, Jokowi harus mengendalikan kemudi, jika perlu memutar haluan, untuk menyelamatkan isi kapal, tidak saja barang-barangnya tapi yang lebih penting adalah orang-orangnya..

Jokowi orang yang bisa melihat dan memilah masalah dalam berbagai “front” yang setiap “front” harus ditangani secara berbeda dengan “resources” yang berbeda. Pada tingkat yang terakhir saya kira dia menyandarkan pada intuisi dan insting politiknya yang tajam. Menghadapi gelombang demo ketika dia ingin merubah postur KPK sesuai dengan keinginannya, meskipun semua orang menyarankan untuk menunda keputusannya, terbukti dia tetap dengan keputusannya, dan mereka yang semula menentang seperti kehilangan langkah. Saat ini, di tengah upayanya untuk mengendalikan pandemi Covid-19 yang terus meningkat korbannya, saya menduga dia terus mencari cara guna meloloskan UU Ciptakerja yang baginya penting untuk menjalankan roda ekonominya. Tentu dia bisa gagal, tapi itulah saya kira Jokowi.

Dalam perspektif Ben Bland, menghadapi pandemi yang terus mengancam warga ini Jokowi akan terlihat kontradiktif ketika dia ingin mendahulukan ekonomi, tapi dia juga mau menyelamatkan penduduk; keduanya bisa punya implikasi saling menegasikan. Tapi lagi-lagi di sinilah menurut pendapat saya deskripsi tentang kontradiksi agak kurang tepat, dan dengan demikian cenderung meleset dalam menjelaskan tentang realitas yang ada. Bagi Jokowi, pandemi ini, betapapun beratnya, adalah bagian dari anak tangga yang harus ditapaki dalam menuju puncak.

Pragmatisme ekonomi dan intuisi dan insting politiknya yang kuat akan mendiktenya untuk mengeksekusi pilihan-pilihan kebijakan yang bisa saja tidak populer dan dianggap melanggar kebebasan sipil, seperti mengerahkan TNI dan Polri untuk turun menangani pandemi. Jokowi juga akan terkesan “machiavelis” ketika terus merampingkan jalan agar investasi masuk dan proyek infrastrukturnya tetap jalan. Mungkin di sini Ben Bland benar, Jokowi memang lebih mirip Suharto daripada Sukarno. Jika Sukarno adalah bapak ideologisnya, Suharto adalah bapak pembangunannya. Di tangan Jokowi tidak ada kontradiksi antara Sukarno dan Suharto, keduanya adalah sumber bagi inspirasinya sebagai presiden pragmatis yang visioner.


Oleh: Dr. Riwanto Peneliti independen. Karya tulisnya terbit dalam bentuk jurnal, buku, dan tulisan populer.

 

Continue Reading

Artikel Populer