Connect with us

TELEGRAFI

Diplomasi Menjadi Lebih Membumi

Telegrafi – Salah satu tantangan yang dihadapi Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam masa jabatan keduanya adalah meningkatkan investasi dan mendorong ekspor dengan tujuan untuk menutup defisit neraca transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Untuk tujuan itu, kementerian baru di bidang investasi, ekonomi digital dan ekonomi kreatif akan dibentuk. Selain itu, fungsi baru akan ditambahkan ke Kementerian Luar Negeri yang berurusan dengan perdagangan internasional.

Perubahan itu sedang dibuat, dalam kata Jokowi, karena “kami memiliki dua masalah: meningkatkan investasi dan meningkatkan ekspor”. Sederhananya, kata-kata Jokowi penuh makna dan memberikan ruang yang cukup untuk interpretasi mengenai bagaimana melakukan diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia.

Investasi dan ekspor selalu menjadi bagian dari diplomasi dan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri melalui misinya di seluruh dunia. Pertanyaannya adalah bagaimana menafsirkan instruksi Presiden untuk “meningkatkan investasi dan meningkatkan ekspor” dari perspektif diplomasi dan kebijakan luar negeri.

Dari sudut pandang strategis-konseptual, diplomasi di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi selama lima tahun terakhir telah ditujukan untuk membawa manfaat nyata bagi rakyat. Ini sejalan dengan kebijakan yang berorientasi pada rakyat Presiden Jokowi. Dalam semangat ini, diplomasi harus berkorelasi dengan kebutuhan rakyat: seperti yang kita sebut diplomasi “sederhana”.

Diplomasi semacam ini pada dasarnya adalah penajaman sekaligus perluasan definisi diplomasi Indonesia, yang sebelumnya sangat membebani politik regional dan global. Memang benar bahwa negara besar seperti Indonesia harus memainkan peran penting dan menunjukkan kepemimpinannya di tingkat regional dan global. 

Partisipasi dalam forum regional dan multilateral seperti ASEAN, Kelompok 20, Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik, KTT Pertemuan Asia-Eropa, Indo-Pasifik, dll. Menunjukkan bahwa Indonesia memainkan peran aktif dalam menangani masalah-masalah regional dan internasional.

Banyak yang mungkin berpikir kehadiran Indonesia di forum internasional itu hanyalah isyarat diplomatik yang sengaja dibuatnya ke negara lain. Tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenaran. Dalam setiap pertemuan regional atau multilateral, Indonesia hampir selalu membawa agenda diplomasi ekonomi untuk menarik investor asing, dengan penekanan khusus pada ekonomi digital, infrastruktur dan pendidikan dan pelatihan kejuruan. Karena itu, setiap rupiah yang dihabiskan untuk perjalanan luar negeri akan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan diplomasi sederhana.

Presiden Jokowi telah mengarahkan fokus diplomasi dalam lima tahun ke depan untuk investasi dan promosi ekspor. Ini mirip dengan instruksinya empat tahun lalu ketika ia meminta duta besar dan diplomat Indonesia untuk bertindak sebagai tenaga penjualan untuk produk-produk Indonesia. Berdasarkan instruksi ini, Kementerian Luar Negeri memprakarsai “diplomasi sederhana” dengan ekonomi diberi prioritas.

Dengan menggunakan sumber daya manusia, anggaran, dan institusi mereka yang sudah mapan, diplomat Indonesia di luar negeri melakukan promosi ekonomi yang biasa disebut perdagangan, pariwisata, dan investasi (TTI). Tiga pilar diplomasi ekonomi sejalan dengan esensi diplomasi sederhana: membawa manfaat nyata bagi rakyat. Jika Kementerian Luar Negeri dipercayakan dengan tugas baru terkait perdagangan internasional, konsep diplomasi sederhana hanya akan ditegaskan kembali.

Dengan perdagangan internasional yang berada di bawah lingkup Kementerian Luar Negeri dalam hal operasional dan promosi, upaya untuk meningkatkan perdagangan luar negeri akan langsung terhubung dengan rancangan besar kebijakan luar negeri dan diplomasi sederhana. Pada titik ini, diplomasi Indonesia sudah pasti semakin membumi.

Konektivitas antara perdagangan luar negeri dan kebijakan luar negeri diperlukan karena diplomasi ekonomi bukan hanya tentang mempromosikan TTI. Dengan demikian, perluasan portofolio Kementerian Luar Negeri tidak sesederhana memberikannya tugas baru dan anggaran yang lebih besar. Dibutuhkan perubahan paradigma dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi harus sejalan dengan visi strategis geopolitik, geo-ekonomi, kecenderungan gravitasi ekonomi dunia, stabilitas politik regional dan global dan persaingan ideologis antar negara.

Semua persepsi strategis tersebut harus berfungsi sebagai dasar untuk merancang strategi diplomasi ekonomi. Jika diplomasi ekonomi beroperasi dengan pendekatan sektoral, akan berisiko terisolir dari konteks makro-politik dan kepentingan nasional yang lebih luas. Perubahan paradigma diplomasi tidak boleh direduksi menjadi pergeseran fokus dari diplomasi politik ke diplomasi ekonomi, tetapi lebih pada perluasan perspektif diplomasi ekonomi itu sendiri.

Diplomasi ekonomi konvensional yang menekankan ekonomi sektor bisnis perlu ditafsirkan kembali dengan meluaskannya ke dalam diplomasi ekonomi dengan perspektif makro-politik sehingga mendukung pelaksanaan diplomasi di bidang lain.

Tantangannya adalah bagaimana menghubungkan diplomasi ekonomi sektor bisnis dan diplomasi makro-politik. Misalnya, diplomasi ekonomi yang mendukung keutuhan wilayah Indonesia. Tidak adanya pendudukan yang efektif oleh negara kepulauan garis depan telah meningkatkan kerentanan integritas teritorial. Begitu juga keterbelakangan ekonomi di daerah sepanjang perbatasan tanahnya.

Kesenjangan kesejahteraan dapat menyebabkan warga di daerah perbatasan untuk mengalihkan kesetiaan ke negara-negara tetangga, mempertaruhkan integritas teritorial. Untuk alasan ini, diplomasi ekonomi perlu fokus pada menarik investasi di infrastruktur jalan, pelabuhan, pariwisata atau zona ekonomi khusus, sehingga pusat-pusat pertumbuhan akan dibangun di pulau-pulau garis depan dan daerah perbatasan.

Ancaman potensial disintegrasi nasional di Papua, misalnya, dapat diatasi melalui diplomasi ekonomi dan perdagangan internasional. Kedekatan geografis dan etnis Papua dengan negara-negara Pasifik harus menginspirasi Indonesia untuk memanfaatkan sentimen Melanesia ini untuk meningkatkan perdagangan dan hubungan ekonomi dengan negara-negara Pasifik. Upaya untuk menghubungkan diplomasi ekonomi sektor-bisnis (baik investasi, perdagangan atau promosi pariwisata) dengan kepentingan makro-politik dan nasional yang lebih luas datang pada saat yang tepat. Diplomasi sederhana yang diprakarsai Retno akan semakin memburuk demi kebaikan rakyat.


Oleh : Darmansjah Djumala Duta Besar Indonesia untuk Austria dan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Wina, dan seorang dosen pada program pascasarjana di Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Bandung. Photo : Antara / Nyoman Budhiana


Advertisement
Click to comment

TELEGRAFI

Pilkada Ditengah Pandemi Covid-19 Berpotensi Menurunkan Partisipasi Pemilih

Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pilkada Serentak 2020. ANTARA/Muhammad Iqbal

Telegrafi – Jumlah kasus positif Covid-19 per 15 September 2020 di Indonesia mencapai 225.030 orang. Jumlah yang terkonfirmasi positif pada hari ini mengalami peningkatan 3507 orang. Data ini sebetulnya cukup mengkhawatirkan, karena rata-rata peningkatan terpapar Covid-19 tiap hari pada bulan September 3020 rata-rata di atas 3000 orang lebih. Data orang sembuh hingga hari ini baru 161.065 orang.

Data di atas mestinya dijadikan pertimbangan oleh pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang yang di ikuti 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten. Jika tahapan pilkada tetap dilanjutkan, dipastikan jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat dan berpotensi menjadi cluster baru Covid-19. Apalagi, berdasarkan data Satgas Covid-19 ada 45 Kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak berstatus zona merah.

Kami meminta pemerintah, dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), agar tidak memaksakan kehendak untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 apabila situasi sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, Karena di atas segalanya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto).

Ada beberapa alasan logis yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah menunda tahapan pelaksanan pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Pertama, fakta dan kondisi yang terjadi belakangan membuktikan penularan Covid-19 di sejumlah daerah yang menggelar pilkada semakin masif. Berdasarkan data yang disampaikan KPU, terdapat 60 calon kepala daerah positif Covid-19 tersebar di 21 daerah.

Kedua, kasus positif Covid-19 juga terjadi di penyelenggara pilkada. Tidak hanya di tingkat pusat, namun juga terjadi di daerah. Misalnya, salah satu komisioner KPU teridentifikasi Covid-19 setelah sebelumnya 21 orang pegawainya positif terpapar Covid-19.

Ketiga, jumlah kasus baru positif Covid-19 pada bulan September per hari mencapai 3.000 orang lebih. Jika dibandingkan dengan Agustus yang rata-rata 2.000 kasus per hari. Keempat, temuan Bawaslu sangat mencengangkan yakni terjadi 243 pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah. Misalnya, terjadi arak-arakan atau mengumpulkan banyak masa jelang proses pendaftaran.

Jika Pemerintah dan KPU menunda tahapan pelaksanaan Pilkada serentak Desember 2020, maka perangkat hukumnya harus segera dibuat. Sangat tidak mungkin jika dasar hukum penundaan tahapan Pilkada melalui Undang-undang karena tinggal 2 bulan lagi. Yang sangat memungkinkan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang kemudian harus di setujui menjadi Undang-undang oleh DPR-RI.

Penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU sejatinya sudah berkerja dengan baik, dimana semua proses tahapan pilkada telah dilaksanakan sesuai dengan agenda yang terjadwal. Namun dari aspek pelaksanaan tahapan yang sudah berjalan tersebut perlu di evaluasi Karena banyaknya pasangan calon, tim sukses, dan masyarakat pendukung, mengabaikan protokol kesehatan. Jika peristiwa seperti ini terus berulang pada tahapan selanjutnya, tentu akan mengkhawatirkan.

Oleh karenanya jika Pemerintah dan KPU tetap melanjutkan pelaksanaan tahapan Pilkada, KPU harus segera menerbitkan PKPU tentang pengaturan sanksi tegas pada Paslon Kepala Daerah yang melanggar protokol kesehatan. Kalau perlu, dibuat sanksi bagi paslon yang melanggar protokol Kesehatan agar didiskualifikasi sebagai paslon atau diberikan sanksi denda maksimal jika melanggar protokol kesehatan pada tahapan selanjutnya.

Sebab Kalau hanya sekedar teguran lisan atau tulisan, sangat tidak efektif. PKPU yang dibuat harus lebih komprehensif lagi, artinya mengatur mengenai tata cara kampanye dan pengumpulan orang/pendukung paslon. Jika semua berjalan baik, maka pelaksanaan Pilkada dapat dilanjutkan. Sebaliknya, jika masih terdapat pelanggaran protokol kesehatan dan peningkatan kasus positif yang terpapar Covid-19 di daerah tempat diselenggarakannya Pilkada maka mesti ditunda.

Kemudian Fungsi dan peran KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar lebih aktif dan kreatif lagi menertibkan paslon serta pendukung dan membuat terobosan sistem pelaksanaan pemilu menyesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19z Perlu menjadi perhatian bersama, jangan sampai masyarakat dan penyelenggara Pilkada menjadi korban dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini.

Masalah lain yang muncul jika Pilkada tetap dilaksanakan 9 Desember 2020 dalam situasi Covid-19 adalah, berdasarkan hasil penelitian beberapa lembaga survei mengungkapkan bahwa Covid-19 sangat berpotensi menurunkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah 9 Desember 2020 yang akan datang, apalagi jika daerah tersebut masuk zona merah.

Saya membayangkan, pelaksanaan Pilkada di tengah virus covid-19 yang tidak bisa kita prediksi kapan berakhirnya, pasti hasilnya tidak maksimal, baik yang bersifat kualitas, kuantitas, teknis dan substansi Pilkada itu sendiri.

Ada hambatan psikologis yang membuat turunnya partisipasi pemilih di tengah Covid-19, belum lagi kalau sosialisasi yang dilakukan oleh Penyelenggara bersifat daring. Apabila tingkat partisipasi pemilih rendah dalam Pilkada maka legitimasi Paslon yang terpilih menjadi tidak kuat.


Oleh: Miartiko Gea Sekertaris Dewan Pengurus Daerah Persatuan Alumni (DPP PA GMNI) Jakarta Raya

 

Continue Reading

TELEGRAFI

Dunia Pariwisata Memasuki Era Kenormalan Baru

Seorang biksu melakukan ziarah di Candi Borobudur, Magelang, Jateng, Jumat (20/5). Ziarah yang diikuti oleh para biksu dan umat Budha itu guna merefleksikan ajaran Sang Budha serta untuk menyambut Waisak 2560 BE/2016. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

Telegrafi – Setelah jeda sejak Februari lalu, industri pariwisata memasuki keadaan kenormalan baru. Dalam publikasinya, McKinsey and Company (Juni, 2020) menyatakan, seharusnya saat memasuki keadaan new normal saat ini justru menjadi kesempatan untuk reinvent industri perjalanan (travel) menjadi tidak saja lebih aman, tapi juga lebih baik – make it better, not just safer. Gagasan ini dapat secara luas diterapkan bukan hanya pada industri perjalanan, akan tetapi dapat berlaku pula pada industri pariwisata pada umumnya. Karena industri pariwisata adalah industri yang menjual pengalaman dan di dalamnya sekaligus terkandung pula entitas lain seperti services, events dan places.

Untuk mengukur kualitas pelayanan atau jasa, Lovelock dan Wright (2002) menyarankan penggunaan lima dimensi ekspektasi dan persepsi kualitas, yakni : tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Dimensi tangible mencakup hal-hal yang bersifat fisik, seperti fasilitas yang bersih, prasarana yang baik, bangunan yang baik dan megah misalnya. Sedangkan dimensi reliability mencakup keandalan pelayanan, seperti, transportasi yang tepat waktu, pelayanan yang cepat, ketersediaan fasilitas komunikasi yang baik dan seterusnya.

Menaikkan Target

Pada dimensi responsiveness dituntut pelayanan yang ramah dan cepat, pelayanan yang selalu menomorsatukan konsumen sesegera mungkin. Dimensi assurance menekankan pada kepastian dan keamanan serta dapat meyakinkan konsumen pada berbagai situasi. Dan yang terakhir dimensi empathy mencakup keramah-tamahan, memberikan perhatian khusus pada konsumen, dan melayani dengan hati.

Jika mengacu pada ke lima dimensi di atas, maka harus jujur kita akui bahwa kita masih jauh tertinggal. Dimensi tangible lebih mudah diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Akan tetapi pada empat dimensi lainnya pekerjaan rumah kita masih banyak karena menyangkut pembenahan soft-skill para pelaku industri pariwisata kita tidak mudah dilakukan. Hanya melalui kualitas yang baik di semua lini industri pariwisata kita, maka kita dapat menawarkan competitive edge pariwisata kita dalam hal keindahan alam, budaya dan kuliner yang terkenal eksotis di panggung global.

Sejauh ini industri pariwisata kita dari tahun ke tahun hanya berkutat pada upaya untuk menaikkan target kunjungan wisatawan dan lama tinggal. Sayang upaya itu tanpa diikuti strategi jelas dan tahapan-tahapan terukur untuk mencapainya. Kecuali hanya dengan menambah beberapa tujuan wisata baru. Tahun 2020 (sebelum pandemi Covid-19) misalnya, target kunjungan wisatawan mancanegara adalah 17 juta orang, naik dari 16,107 juta tahun 2019. Akan tetapi pernahkah terpikir kita bagaimana membangun kemampuan berkompetisi?

Menghabiskan Energi

Menjual pariwisata dengan paket murah atau sekadar menggencarkan promosi saja tanpa isi bukanlah jaminan untuk dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dalam pasar yang sangat kompetitif saat ini. Kebijakan-kebijakan yang bersifat reaktif dan sporadis selama ini mencerminkan cara berfikir yang hanya mampu mengobati symptom. Sehingga tidaklah mengherankan jika selama ini kita lebih menghabiskan energi pada reengineering core process daripada reengineering core strategies. Akhirnya kita cenderung jalan di tempat.

Sudah saatnya industri pariwisata kita dibangun dengan berfokus pada strategi perbaikan dan peningkatan kualitas secara konsisten. Dengan strategi dan upaya yang serius — yang melibatkan semua pemangku kepentingan — perbaikan kualitas industri pariwisata kita harus segera dilakukan secara terencana, komprehensif dan dalam jangka panjang secara terukur. Dan hendaknya fokus perbaikan kualitas industri pariwisata kita dilakukan bukan hanya pada dimensi tangibles. Namun juga terhadap ke empat dimensi lainnya juga dilakukan secara sungguh-sungguh.

Bukan saatnya menjalankan business as usual. Sementara negara lain melakukan lompatan melalui berbagai terobosan inovasi dan kreativitas yang melampaui cara berfikir linier.


Oleh: Ir Justin Ali SE MEng. Trainer, konsultan manajemen dan kualitas.

Continue Reading

TELEGRAFI

Sosok Penuh Kontradiksi Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memakai masker sebagai pemenuhan protokol Covid-19. ANTARA

Telegrafi – Saya agak sulit mencari kata yang tepat dalam bahasa Indonesia untuk Man, dari buku yang baru terbit Man of Contradictions karya Ben Bland. Tokoh, sosok, pribadi atau sekalian presiden – karena yang dibicarakan toh memang seorang presiden. Anak judul buku itu: Jokowi and the struggle to remake Indonesia, agak sedikit mengingatkan pada slogan kampanye Donald Trump, To make Amerika great again. Edward Aspinnal dalam resensinya (Inside Story, 31 Agustus 2020) agak membantah adanya kontradiksi itu, menurutnya Jokowi juga tipikal presiden yang sedang mewakili semangat zamannya, Zeitgeist Man.

Jadi meskipun tidak bisa disamakan, tetapi ada kemiripan dengan presiden sezamannya, Donald Trump atau Rodrigo Duterrte dari Filipina. Menurut Aspinnal mereka memiliki beberapa kecenderungan seperti kedekatannya dengan militer, nasionalistik dan kurang menghargai kebebasan sipil. Mungkin Aspinnal ada benarnya, tapi membaca buku Ben Bland saya merasakan afeksi dan empatinya yang kuat pada Jokowi dan juga pada Indonesia. Ben Bland telah menulis dengan penuh simpati sebagai seorang tetangga yang baik dalam bukunya yang ringkas-padat ini.

Selain Aspinnal, buku ini juga telah diresensi oleh Wahyu Dhyatmika di Tempo (6 September 2020). Tidak sekritis Aspinnal, Wahyu cenderung lebih banyak mengiyakan pengamatan Ben Bland, sang penulis buku, tentang kontradiksi-kontradiksi yang diidap Jokowi. Tapi barangkali ini memang soal cara pandang dan pilihan kata saja untuk mengartikulasikan bagaimana mendeskripsikan tokoh publik yang selalu kompleks.

Meskipun saat ini menjadi Direktur Program Asia Tenggara di Lowy Institute, latar belakangnya sebagai wartawan juga bisa dimengerti perhatiannya pada dimensi yang tertampil keluar daripada dimensi kepribadian yang lebih dalam. Penekanannya pada kontradiksi-kontradiksi yang diidap Jokowi memang bisa menimbulkan pertanyaan, misalnya jika kontradiksi-kontradiksi itu memang diidap oleh Jokowi, lalu bagaimana dia merekonsiliasi kontradiksi-kontradisksinya, karena kalau tidak bukankah berarti kebijakannya bisa jadi zero sum game, alias nggak bisa move on?

Ada yang menarik dalam ulasan Aspinnal tentang buku ini, ketika dia mengomentari bahwa interpretasi para pengamat tentang politik Indonesia sebetulnya mudah meleset, lagi-lagi dia menganalogikan Indonesia dengan Amerika Serikat, dimana dia bilang, “siapa nyangka Amerika bisa seperti sekarang?” Mungkin analogi Aspinnal penting juga diperhatikan, Indonesia dan Amerika; seperti juga Cina dan India, adalah dua negara besar.

Pengamat, setajam apapun pengamatannya juga sangat mungkin meleset ketika memotret Indonesia yang serba besar dimensinya itu. Buku Man of Contradictions meskipun fokusnya Jokowi juga secara tidak langsung menilai Indonesia yang di dalamnya memiliki banyak kontradiksi dan paradoks. Bagi Ben, kontradisi dan paradoks dari Indonesia itulah yang embodied dalam diri Jokowi.

Kalau nggak salah ini buku tentang Jokowi dalam bahasa Inggris yang pertama dan ditulis pengamat asing. Tidak aneh kalau buku ini diterbitkan oleh Lowy Institute sebuah think tank yang berkantor di Sidney Australia dan mungkin akan dibaca banyak orang Australia terutama di kalangan diplomat dan pengusahanya. Bagi Australia, Indonesia memang tetap negara yang penting, selain karena kedekatan geografis juga karena merupakan patner dagang dan pasar yang penting.

Memahami tingkah laku politik presiden Indonesia sangat penting untuk bisa memprediksi kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintahan yang dipimpinnya. Apalagi sosok Jokowi yang tampil sederhana namun dianggap mampu melakukan perubahan sejak menjadi walikota Solo, melejit menjadi gubernur Jakarta, dan akhirnya berhasil menjadi presiden pada tahun 2014, dan terpilih lagi pada tahun 2019; telah menimbulkan decak kagum dan harapan menjanjikan bagi banyak pihak.

Dalam sebuah tulisan pendek (Jokowi, Pragmatis yang Visioner dan Memindahkan Ibukota: Revolusioner Visioner), jauh sebelum demo besar mahasiswa menentang revisi UU KPK, dan pandemi Covid-19 menyergap dan melumpuhkan kita, saya menilai Jokowi sebagai presiden yang pragmatis namun visioner, sebuah pencitraan yang terdengar kontradiktif. Tapi dengan deskripsi ini saya bermaksud menunjukkan bagaimana sebuah sifat yang tampaknya bisa berujung pada zero sum game, ternyata bisa lain hasilnya ketika kedua sifat yang seperti saling meniadakan itu terekonsiliasi dalam tindakan.

Saat itu saya memberi contoh gagasannya tentang memindahkan ibukota ke Kalimantan Timur. Gagasan yang dalam waktu relatif cepat mulai dilaksanakan itu adalah bentuk tindakan pragmatis sekaligus visioner. Visi bagi Jokowi adalah sesuatu yang ada di masa depan yang di matanya terlihat sebagai wujud kongkrit dan melalui perencanaan dan eksekusi – ini kata kunci bagi Jokowi – yang terukur, selangkah demi selangkah akan direalisasikan.

Gagasan memindahkan ibukota adalah sebuah gagasan besar, dan sudah pasti kontroversial dan tidak sedikit yang akan menentangnya. Ben Bland dalam bukunya memberikan kita penjelasan yang menarik dan cukup rinci the making and unmaking of Jokowi, dan kita perlu berterima kasih kepadanya. Etnografi yang disusunnya dari banyak potongan-potongan cerita tentang perjalanan politik seorang pengusaha mebel di Solo sampai menjadi Presiden berhasil memberikan alasan mengapa terbentuk sosok yang dalam pencitraan Ben sebagai A Man of Contradictions, sosok yang penuh kontradiksi.

Dengan contoh gagasannya tentang membangun ibukota baru, saya ingin menunjukkan penilaian atau penarikan kesimpulan yang berbeda dengan Ben Bland. Etnografi Ben Bland memperlihatkan bahwa Jokowi orang yang melalui apa yang disimpulkan oleh Ben sebagai kontradiksi justru dalam tafsir saya sebagai semacam anak tangga yang satu persatu harus ditapaki sebelum sampai ke puncak. Anak tangga dari tangga besar itu dibuat sendiri oleh Jokowi. Di sini koinsidensi antara profesinya sebagai pengusaha mebel di Solo dan metafor tangga yang saya pakai seperti sebuah cara penjelas yang mudah dipahami dan masuk akal. Jokowi pada dasarnya adalah a no non-sense person.

Akumulasi pengetahuan para pengamat asing (Indonesianist) tentang politik Indonesia setiap saat terus bertambah namun seperti diakui sendiri oleh Ben Bland di akhir bukunya, tidak berarti analisis, atau deskripsi, yang dibuat tentang politik Indonesia menjadi lebih tepat. Saya kira para ilmuwan sosial selalu menyadari bahwa obyek yang menjadi kajiannya adalah “a moving target”. Indonesia secara politik setiap saat berubah dan kompleksitas yang dimilikinya menjadikan seorang tokoh politik, apalagi seorang presiden, sosok yang setiap saat harus melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terus berlangsung itu.

Sejak enam bulan terakhir dan kita belum tahu sampai kapan semua kepala negara, juga Jokowi, dipaksa untuk menyesuaikan kebijaksanaan ekonomi dan politiknya, menghadapi pandemi Covid-19 ini. Akan remuk atau akan meningkat imunitas di tubuhnya, akan kita lihat bersama dalam waktu dekat ini. Jokowi masih punya empat tahun sebagai presiden, dan dalam empat tahun banyak peluang yang dia miliki untuk bermanufer. Indonesia saat ini memang kembali berada di persimpangan jalan

Saya nggak tahu apakah Bagus Takwin dan Niniek L. Karim, dua psikolog sosial dari Universitas Indonesia, sudah membuat analisa kepribadian Jokowi, setelah sebelumnya membuat seri analisa kepribadian para calon presiden. Saya ingat menjelang pemilihan presiden 2014 sempat ngobrol dengan Bagus Takwin dan Niniek L. Karim dan Niniek tidak menyembunyikan skeptisismenya terhadap sosok Jokowi yang menurutnya ndeso. Pengamatan yang sulit dibantah, apalagi jika dibandingkan dengan sosok Prabowo yang berasal dari keluarga terpandang, dan kosmopolitan, bak bumi dengan langit.

Saat itu saya cuma mengatakan sambil bercanda ke mbak Niniek kalau pandangannya tipikal anak Menteng. Saya tidak tahu apakah persepsi Niniek L. Karim berubah setelah Jokowi mengalahkan Prabowo dalam dua kali pemilihan presiden (2014 dan 2019). Mungkin sudah waktunya bagi Bagus Takwin dan Niniek L. Karim menulis analisa psikologi politiknya tentang Jokowi setelah membaca buku Ben Bland yang cukup cermat ini.

Buku Ben Bland tentang sosok Jokowi yang menurutnya penuh kontradiksi itu terbit ketika pandemi Covid-19 menggempur sendi-sendi yang menopang pemerintahan Jokowi. Dalam sebuah komentar pendek (Covid-19 dan Kepemimpinan Baru?) pandemi yang sedang melanda ini menjadi test kepemimpinan para kepala daerah, para menteri dan presiden Jokowi sendiri. Berbagai kontradiksi yang diidap Jokowi, jika kita sepakat dengan deskripsi Ben Bland, apa akibatnya bagi Jokowi yang harus mengerahkan seluruh daya kemampuan yang dimiliki untuk membuat biduk yang bernama negara Indonesia tidak oleng dan karam di tengah badai.

Sebagai nahkoda kapal besar yang bernama Indonesia, Jokowi harus mengendalikan kemudi, jika perlu memutar haluan, untuk menyelamatkan isi kapal, tidak saja barang-barangnya tapi yang lebih penting adalah orang-orangnya..

Jokowi orang yang bisa melihat dan memilah masalah dalam berbagai “front” yang setiap “front” harus ditangani secara berbeda dengan “resources” yang berbeda. Pada tingkat yang terakhir saya kira dia menyandarkan pada intuisi dan insting politiknya yang tajam. Menghadapi gelombang demo ketika dia ingin merubah postur KPK sesuai dengan keinginannya, meskipun semua orang menyarankan untuk menunda keputusannya, terbukti dia tetap dengan keputusannya, dan mereka yang semula menentang seperti kehilangan langkah. Saat ini, di tengah upayanya untuk mengendalikan pandemi Covid-19 yang terus meningkat korbannya, saya menduga dia terus mencari cara guna meloloskan UU Ciptakerja yang baginya penting untuk menjalankan roda ekonominya. Tentu dia bisa gagal, tapi itulah saya kira Jokowi.

Dalam perspektif Ben Bland, menghadapi pandemi yang terus mengancam warga ini Jokowi akan terlihat kontradiktif ketika dia ingin mendahulukan ekonomi, tapi dia juga mau menyelamatkan penduduk; keduanya bisa punya implikasi saling menegasikan. Tapi lagi-lagi di sinilah menurut pendapat saya deskripsi tentang kontradiksi agak kurang tepat, dan dengan demikian cenderung meleset dalam menjelaskan tentang realitas yang ada. Bagi Jokowi, pandemi ini, betapapun beratnya, adalah bagian dari anak tangga yang harus ditapaki dalam menuju puncak.

Pragmatisme ekonomi dan intuisi dan insting politiknya yang kuat akan mendiktenya untuk mengeksekusi pilihan-pilihan kebijakan yang bisa saja tidak populer dan dianggap melanggar kebebasan sipil, seperti mengerahkan TNI dan Polri untuk turun menangani pandemi. Jokowi juga akan terkesan “machiavelis” ketika terus merampingkan jalan agar investasi masuk dan proyek infrastrukturnya tetap jalan. Mungkin di sini Ben Bland benar, Jokowi memang lebih mirip Suharto daripada Sukarno. Jika Sukarno adalah bapak ideologisnya, Suharto adalah bapak pembangunannya. Di tangan Jokowi tidak ada kontradiksi antara Sukarno dan Suharto, keduanya adalah sumber bagi inspirasinya sebagai presiden pragmatis yang visioner.


Oleh: Dr. Riwanto Peneliti independen. Karya tulisnya terbit dalam bentuk jurnal, buku, dan tulisan populer.

 

Continue Reading

Artikel Populer