Telegrafi – Perekonomian dunia saat ini menghadapi guncangan. Sejumlah negara mengalami resesi akibat berbagai kebijakan yang diambil untuk menekan persebaran Covid-19. Di Indonesia, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mengurangi kegiatan bisnis dan aktivitas masyarakat berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi.
Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2020 terkontraksi atau negatif 5,32 persen. Pemicunya, anjloknya konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.
Sektor-sektor mengalami kontraksi pertumbuhan. Di antaranya, transportasi 30,84 persen; akomodasi dan makan-minum 22,02 persen; impor barang dan jasa 16,96 persen; ekspor barang dan jasa 11,66 persen; investasi 8,61 persen; perdagangan 7,57 persen; konsumsi pemerintah 6,9 persen; industri pengolahan 6,19 persen, konstruksi 5,39 persen; dan konsumsi rumah tangga 5,51 persen.
Di sisi lain, beberapa sektor mengalami pertumbuhan positif. Misalnya, sektor informasi dan komunikasi 10,88 persen; pengadaan air 4,56 persen; jasa kesehatan 3,1 persen; real estate 2,3 persen; pertanian 2,19 persen; dan jasa pendidikan 1,21persen.
Berangkat dari kondisi empiris ini, sejumlah ahli ekonomi memperkirakan Indonesia sulit menghindari resesi karena pertumbuhan di kuartal ketiga juga diprediksi negatif. Kita tentu tidak mengharapkan itu terjadi.
Kuartal ketiga sudah kita jalani selama dua bulan, yaitu pada Juli dan Agustus. Kita masih memiliki 30 hari sepanjang September untuk memaksimalkan upaya-upaya dan ikhtiar menghindari resesi.
Pendek kata, keinginan pemerintah untuk menggenjot belanja sebesar Rp 1.670,8 triliun hingga akhir Desember 2020 menjadi penting untuk menstimulasi roda ekonomi.
Berbagai program dalam mengimplementasikan government spending (belanja pemerintah) di kuartal ketiga sebenarnya sudah berada di jalur yang benar. Sisi lemahnya ada pada implementasi yang masih lambat sehingga diperlukan pilihan-pilihan strategi yang lebih tepat.
Menteri keuangan menyatakan, ada tiga strategi percepatan penyerapan pertumbuhan yang akan ditempuh. Ketiganya adalah akselerasi eksekusi program pemulihan ekonomi nasional (PEN), penguatan konsumsi pemerintah, dan penguatan konsumsi masyarakat.
Pertumbuhan negatif di kuartal kedua memberi konsekuensi bahwa pemerintah perlu meningkatkan belanja pada sektor-sektor andalan agar pertumbuhan di kuartal ketiga positif. Karena itu, belanja pemerintah pada sektor informasi dan komunikasi (infokom), pengadaan air, jasa kesehatan, dan sektor pertanian harus ditingkatkan sepanjang September 2020.
Peningkatan belanja, antara lain, bisa dilakukan dengan penguatan penerapan teknologi dan informasi komunikasi selama pemberlakuan PSBB lanjutan, menjaga pertumbuhan bisnis logistik dan transportasi sebagai dampak pembatasan pertemuan fisik, serta mendorong inovasi pada sektor hotel dan restoran.
Belanja pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan upaya memperkuat imunitas kesehatan masyarakat juga harus ditingkatkan. Programnya bisa dilaksanakan dengan melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam produksi masal masker, sanitasi, herbal, dan suplemen untuk memperkuat imun tubuh.
Pemerintah juga perlu memperluas jangkauan dan percepatan pencairan bantuan dana produktif bagi sektor UMKM. Penyaluran langsung bantuan dana Rp 2,4 juta kepada pelaku usaha mikro kecil di Jakarta dan Aceh oleh Presiden Joko Widodo merupakan langkah yang tepat dan perlu diperluas. Upaya-upaya seperti itu perlu terus digencarkan dalam sebulan ke depan.
Pinjaman superlunak kredit usaha rakyat (KUR) serta supermikro untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ibu rumah tangga yang berusaha juga perlu direalisasikan tepat sasaran sepanjang September 2020 ini.
Di sektor pertanian dan pangan, pemerintah juga perlu menggalakkan KUR lewat gabungan kelompok tani (gapoktan) yang membentuk koperasi tani. Pembiayaan KUR Rp 500 juta bagi koperasi tani diberikan untuk membeli alat-alat pertanian dengan bunga 6 persen dan selama lima tahun kembali.
Pengembangan sektor pangan lainnya melalui kawasan food estate berbasis korporasi petani di Kalimantan Tengah yang, antara lain, dengan menyiapkan ketersediaan tanah dan infrastruktur juga akan mendorong percepatan penyerapan anggaran.
Pemerintah juga perlu menggalakkan program-program yang melibatkan banyak orang, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Program-program padat karya itu bisa dilakukan di sektor pertanian, perkebunan, dan desa. Selain itu, pengembangan program digital ekonomi berbasis rakyat, pengembangan program UMK agro digital, serta penguatan desa digital perlu digalakkan dan diperluas di berbagai daerah.
Dari sisi tenaga kerja, program kartu prakerja yang kini telah memasuki gelombang kelima dan pendaftarannya ditutup pada 23 Agustus 2020 turut meningkatkan belanja pemerintah.
Upaya menjaga pertumbuhan agar tidak negatif juga bisa dilakukan dengan mendorong pemerintah daerah. Pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota harus mempercepat penyerapan anggaran dan belanja daerah masing-masing.
Sepanjang September ini, pemerintah daerah harus menyiapkan dan mengeksekusi program pendukung penyelamatan perekonomian di daerah masing-masing. Prinsipnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib menjaga daya beli dan menggerakkan ekonomi rakyat.
Pemerintah daerah bisa mengeksekusi kebijakan pemulihan ekonomi khas lokal, melibatkan UMKM, dan menggelontor penggunaan belanja pemerintah daerah yang menumpuk pada Januari sampai Agustus 2020. Stimulus ekonomi lokal bisa ditempuh dengan memperkuat petani, pelaku wisata, nelayan, maupun peternak.
Langkah-langkah di atas akan semakin memperkuat program perlindungan sosial yang telah terserap Rp 85,51 triliun. Belanja pemerintah juga akan semakin meningkat dengan dijalankannya empat program perluasan perlindungan sosial.
Pertama, bantuan beras untuk penerima program keluarga harapan (PKH) Rp 4,6 triliun yang mulai cair pada September. Kedua, bantuan tunai Rp 500.000 untuk penerima kartu sembako di luar PKH Rp 5 triliun yang dicairkan mulai Agustus.
Ketiga, ketahanan pangan dan perikanan Rp 1,5 triliun dan bantuan produktif untuk 12 juta UMKM senilai Rp 2,4 juta per UMKM dengan total Rp 28 triliun. Keempat, bantuan gaji Rp 600.000 untuk empat bulan bagi 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta dengan nilai total anggaran Rp 31,2 triliun.
Jika langkah-langkah dan upaya-upaya di atas dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, dan tepat sasaran sepanjang September ini, kita berharap dan meyakini Indonesia akan mampu menghindari resesi ekonomi.
Oleh: Soekarwo, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI
