Connect with us

TELEGRAFI

Genjot Belanja Pemerintah Guna Hindari Resesi


Telegrafi – Perekonomian dunia saat ini menghadapi guncangan. Sejumlah negara mengalami resesi akibat berbagai kebijakan yang diambil untuk menekan persebaran Covid-19. Di Indonesia, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mengurangi kegiatan bisnis dan aktivitas masyarakat berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi.

Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2020 terkontraksi atau negatif 5,32 persen. Pemicunya, anjloknya konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.

Sektor-sektor mengalami kontraksi pertumbuhan. Di antaranya, transportasi 30,84 persen; akomodasi dan makan-minum 22,02 persen; impor barang dan jasa 16,96 persen; ekspor barang dan jasa 11,66 persen; investasi 8,61 persen; perdagangan 7,57 persen; konsumsi pemerintah 6,9 persen; industri pengolahan 6,19 persen, konstruksi 5,39 persen; dan konsumsi rumah tangga 5,51 persen.

Di sisi lain, beberapa sektor mengalami pertumbuhan positif. Misalnya, sektor informasi dan komunikasi 10,88 persen; pengadaan air 4,56 persen; jasa kesehatan 3,1 persen; real estate 2,3 persen; pertanian 2,19 persen; dan jasa pendidikan 1,21persen.

Berangkat dari kondisi empiris ini, sejumlah ahli ekonomi memperkirakan Indonesia sulit menghindari resesi karena pertumbuhan di kuartal ketiga juga diprediksi negatif. Kita tentu tidak mengharapkan itu terjadi.

Kuartal ketiga sudah kita jalani selama dua bulan, yaitu pada Juli dan Agustus. Kita masih memiliki 30 hari sepanjang September untuk memaksimalkan upaya-upaya dan ikhtiar menghindari resesi.

Pendek kata, keinginan pemerintah untuk menggenjot belanja sebesar Rp 1.670,8 triliun hingga akhir Desember 2020 menjadi penting untuk menstimulasi roda ekonomi.

Berbagai program dalam mengimplementasikan government spending (belanja pemerintah) di kuartal ketiga sebenarnya sudah berada di jalur yang benar. Sisi lemahnya ada pada implementasi yang masih lambat sehingga diperlukan pilihan-pilihan strategi yang lebih tepat.

Menteri keuangan menyatakan, ada tiga strategi percepatan penyerapan pertumbuhan yang akan ditempuh. Ketiganya adalah akselerasi eksekusi program pemulihan ekonomi nasional (PEN), penguatan konsumsi pemerintah, dan penguatan konsumsi masyarakat.

Pertumbuhan negatif di kuartal kedua memberi konsekuensi bahwa pemerintah perlu meningkatkan belanja pada sektor-sektor andalan agar pertumbuhan di kuartal ketiga positif. Karena itu, belanja pemerintah pada sektor informasi dan komunikasi (infokom), pengadaan air, jasa kesehatan, dan sektor pertanian harus ditingkatkan sepanjang September 2020.

Peningkatan belanja, antara lain, bisa dilakukan dengan penguatan penerapan teknologi dan informasi komunikasi selama pemberlakuan PSBB lanjutan, menjaga pertumbuhan bisnis logistik dan transportasi sebagai dampak pembatasan pertemuan fisik, serta mendorong inovasi pada sektor hotel dan restoran.

Belanja pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan upaya memperkuat imunitas kesehatan masyarakat juga harus ditingkatkan. Programnya bisa dilaksanakan dengan melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam produksi masal masker, sanitasi, herbal, dan suplemen untuk memperkuat imun tubuh.

Pemerintah juga perlu memperluas jangkauan dan percepatan pencairan bantuan dana produktif bagi sektor UMKM. Penyaluran langsung bantuan dana Rp 2,4 juta kepada pelaku usaha mikro kecil di Jakarta dan Aceh oleh Presiden Joko Widodo merupakan langkah yang tepat dan perlu diperluas. Upaya-upaya seperti itu perlu terus digencarkan dalam sebulan ke depan.

Pinjaman superlunak kredit usaha rakyat (KUR) serta supermikro untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ibu rumah tangga yang berusaha juga perlu direalisasikan tepat sasaran sepanjang September 2020 ini.

Di sektor pertanian dan pangan, pemerintah juga perlu menggalakkan KUR lewat gabungan kelompok tani (gapoktan) yang membentuk koperasi tani. Pembiayaan KUR Rp 500 juta bagi koperasi tani diberikan untuk membeli alat-alat pertanian dengan bunga 6 persen dan selama lima tahun kembali.

Pengembangan sektor pangan lainnya melalui kawasan food estate berbasis korporasi petani di Kalimantan Tengah yang, antara lain, dengan menyiapkan ketersediaan tanah dan infrastruktur juga akan mendorong percepatan penyerapan anggaran.

Pemerintah juga perlu menggalakkan program-program yang melibatkan banyak orang, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Program-program padat karya itu bisa dilakukan di sektor pertanian, perkebunan, dan desa. Selain itu, pengembangan program digital ekonomi berbasis rakyat, pengembangan program UMK agro digital, serta penguatan desa digital perlu digalakkan dan diperluas di berbagai daerah.

Dari sisi tenaga kerja, program kartu prakerja yang kini telah memasuki gelombang kelima dan pendaftarannya ditutup pada 23 Agustus 2020 turut meningkatkan belanja pemerintah.

Upaya menjaga pertumbuhan agar tidak negatif juga bisa dilakukan dengan mendorong pemerintah daerah. Pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota harus mempercepat penyerapan anggaran dan belanja daerah masing-masing.

Sepanjang September ini, pemerintah daerah harus menyiapkan dan mengeksekusi program pendukung penyelamatan perekonomian di daerah masing-masing. Prinsipnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib menjaga daya beli dan menggerakkan ekonomi rakyat.

Pemerintah daerah bisa mengeksekusi kebijakan pemulihan ekonomi khas lokal, melibatkan UMKM, dan menggelontor penggunaan belanja pemerintah daerah yang menumpuk pada Januari sampai Agustus 2020. Stimulus ekonomi lokal bisa ditempuh dengan memperkuat petani, pelaku wisata, nelayan, maupun peternak.

Langkah-langkah di atas akan semakin memperkuat program perlindungan sosial yang telah terserap Rp 85,51 triliun. Belanja pemerintah juga akan semakin meningkat dengan dijalankannya empat program perluasan perlindungan sosial.

Pertama, bantuan beras untuk penerima program keluarga harapan (PKH) Rp 4,6 triliun yang mulai cair pada September. Kedua, bantuan tunai Rp 500.000 untuk penerima kartu sembako di luar PKH Rp 5 triliun yang dicairkan mulai Agustus.

Ketiga, ketahanan pangan dan perikanan Rp 1,5 triliun dan bantuan produktif untuk 12 juta UMKM senilai Rp 2,4 juta per UMKM dengan total Rp 28 triliun. Keempat, bantuan gaji Rp 600.000 untuk empat bulan bagi 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta dengan nilai total anggaran Rp 31,2 triliun.

Jika langkah-langkah dan upaya-upaya di atas dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, dan tepat sasaran sepanjang September ini, kita berharap dan meyakini Indonesia akan mampu menghindari resesi ekonomi.


 

 Oleh: Soekarwo, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI


Advertisement
Click to comment

TELEGRAFI

Pilkada Ditengah Pandemi Covid-19 Berpotensi Menurunkan Partisipasi Pemilih

Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pilkada Serentak 2020. ANTARA/Muhammad Iqbal

Telegrafi – Jumlah kasus positif Covid-19 per 15 September 2020 di Indonesia mencapai 225.030 orang. Jumlah yang terkonfirmasi positif pada hari ini mengalami peningkatan 3507 orang. Data ini sebetulnya cukup mengkhawatirkan, karena rata-rata peningkatan terpapar Covid-19 tiap hari pada bulan September 3020 rata-rata di atas 3000 orang lebih. Data orang sembuh hingga hari ini baru 161.065 orang.

Data di atas mestinya dijadikan pertimbangan oleh pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang yang di ikuti 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten. Jika tahapan pilkada tetap dilanjutkan, dipastikan jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat dan berpotensi menjadi cluster baru Covid-19. Apalagi, berdasarkan data Satgas Covid-19 ada 45 Kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak berstatus zona merah.

Kami meminta pemerintah, dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), agar tidak memaksakan kehendak untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 apabila situasi sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, Karena di atas segalanya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto).

Ada beberapa alasan logis yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah menunda tahapan pelaksanan pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Pertama, fakta dan kondisi yang terjadi belakangan membuktikan penularan Covid-19 di sejumlah daerah yang menggelar pilkada semakin masif. Berdasarkan data yang disampaikan KPU, terdapat 60 calon kepala daerah positif Covid-19 tersebar di 21 daerah.

Kedua, kasus positif Covid-19 juga terjadi di penyelenggara pilkada. Tidak hanya di tingkat pusat, namun juga terjadi di daerah. Misalnya, salah satu komisioner KPU teridentifikasi Covid-19 setelah sebelumnya 21 orang pegawainya positif terpapar Covid-19.

Ketiga, jumlah kasus baru positif Covid-19 pada bulan September per hari mencapai 3.000 orang lebih. Jika dibandingkan dengan Agustus yang rata-rata 2.000 kasus per hari. Keempat, temuan Bawaslu sangat mencengangkan yakni terjadi 243 pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah. Misalnya, terjadi arak-arakan atau mengumpulkan banyak masa jelang proses pendaftaran.

Jika Pemerintah dan KPU menunda tahapan pelaksanaan Pilkada serentak Desember 2020, maka perangkat hukumnya harus segera dibuat. Sangat tidak mungkin jika dasar hukum penundaan tahapan Pilkada melalui Undang-undang karena tinggal 2 bulan lagi. Yang sangat memungkinkan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang kemudian harus di setujui menjadi Undang-undang oleh DPR-RI.

Penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU sejatinya sudah berkerja dengan baik, dimana semua proses tahapan pilkada telah dilaksanakan sesuai dengan agenda yang terjadwal. Namun dari aspek pelaksanaan tahapan yang sudah berjalan tersebut perlu di evaluasi Karena banyaknya pasangan calon, tim sukses, dan masyarakat pendukung, mengabaikan protokol kesehatan. Jika peristiwa seperti ini terus berulang pada tahapan selanjutnya, tentu akan mengkhawatirkan.

Oleh karenanya jika Pemerintah dan KPU tetap melanjutkan pelaksanaan tahapan Pilkada, KPU harus segera menerbitkan PKPU tentang pengaturan sanksi tegas pada Paslon Kepala Daerah yang melanggar protokol kesehatan. Kalau perlu, dibuat sanksi bagi paslon yang melanggar protokol Kesehatan agar didiskualifikasi sebagai paslon atau diberikan sanksi denda maksimal jika melanggar protokol kesehatan pada tahapan selanjutnya.

Sebab Kalau hanya sekedar teguran lisan atau tulisan, sangat tidak efektif. PKPU yang dibuat harus lebih komprehensif lagi, artinya mengatur mengenai tata cara kampanye dan pengumpulan orang/pendukung paslon. Jika semua berjalan baik, maka pelaksanaan Pilkada dapat dilanjutkan. Sebaliknya, jika masih terdapat pelanggaran protokol kesehatan dan peningkatan kasus positif yang terpapar Covid-19 di daerah tempat diselenggarakannya Pilkada maka mesti ditunda.

Kemudian Fungsi dan peran KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar lebih aktif dan kreatif lagi menertibkan paslon serta pendukung dan membuat terobosan sistem pelaksanaan pemilu menyesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19z Perlu menjadi perhatian bersama, jangan sampai masyarakat dan penyelenggara Pilkada menjadi korban dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini.

Masalah lain yang muncul jika Pilkada tetap dilaksanakan 9 Desember 2020 dalam situasi Covid-19 adalah, berdasarkan hasil penelitian beberapa lembaga survei mengungkapkan bahwa Covid-19 sangat berpotensi menurunkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah 9 Desember 2020 yang akan datang, apalagi jika daerah tersebut masuk zona merah.

Saya membayangkan, pelaksanaan Pilkada di tengah virus covid-19 yang tidak bisa kita prediksi kapan berakhirnya, pasti hasilnya tidak maksimal, baik yang bersifat kualitas, kuantitas, teknis dan substansi Pilkada itu sendiri.

Ada hambatan psikologis yang membuat turunnya partisipasi pemilih di tengah Covid-19, belum lagi kalau sosialisasi yang dilakukan oleh Penyelenggara bersifat daring. Apabila tingkat partisipasi pemilih rendah dalam Pilkada maka legitimasi Paslon yang terpilih menjadi tidak kuat.


Oleh: Miartiko Gea Sekertaris Dewan Pengurus Daerah Persatuan Alumni (DPP PA GMNI) Jakarta Raya

 

Continue Reading

TELEGRAFI

Dunia Pariwisata Memasuki Era Kenormalan Baru

Seorang biksu melakukan ziarah di Candi Borobudur, Magelang, Jateng, Jumat (20/5). Ziarah yang diikuti oleh para biksu dan umat Budha itu guna merefleksikan ajaran Sang Budha serta untuk menyambut Waisak 2560 BE/2016. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

Telegrafi – Setelah jeda sejak Februari lalu, industri pariwisata memasuki keadaan kenormalan baru. Dalam publikasinya, McKinsey and Company (Juni, 2020) menyatakan, seharusnya saat memasuki keadaan new normal saat ini justru menjadi kesempatan untuk reinvent industri perjalanan (travel) menjadi tidak saja lebih aman, tapi juga lebih baik – make it better, not just safer. Gagasan ini dapat secara luas diterapkan bukan hanya pada industri perjalanan, akan tetapi dapat berlaku pula pada industri pariwisata pada umumnya. Karena industri pariwisata adalah industri yang menjual pengalaman dan di dalamnya sekaligus terkandung pula entitas lain seperti services, events dan places.

Untuk mengukur kualitas pelayanan atau jasa, Lovelock dan Wright (2002) menyarankan penggunaan lima dimensi ekspektasi dan persepsi kualitas, yakni : tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Dimensi tangible mencakup hal-hal yang bersifat fisik, seperti fasilitas yang bersih, prasarana yang baik, bangunan yang baik dan megah misalnya. Sedangkan dimensi reliability mencakup keandalan pelayanan, seperti, transportasi yang tepat waktu, pelayanan yang cepat, ketersediaan fasilitas komunikasi yang baik dan seterusnya.

Menaikkan Target

Pada dimensi responsiveness dituntut pelayanan yang ramah dan cepat, pelayanan yang selalu menomorsatukan konsumen sesegera mungkin. Dimensi assurance menekankan pada kepastian dan keamanan serta dapat meyakinkan konsumen pada berbagai situasi. Dan yang terakhir dimensi empathy mencakup keramah-tamahan, memberikan perhatian khusus pada konsumen, dan melayani dengan hati.

Jika mengacu pada ke lima dimensi di atas, maka harus jujur kita akui bahwa kita masih jauh tertinggal. Dimensi tangible lebih mudah diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Akan tetapi pada empat dimensi lainnya pekerjaan rumah kita masih banyak karena menyangkut pembenahan soft-skill para pelaku industri pariwisata kita tidak mudah dilakukan. Hanya melalui kualitas yang baik di semua lini industri pariwisata kita, maka kita dapat menawarkan competitive edge pariwisata kita dalam hal keindahan alam, budaya dan kuliner yang terkenal eksotis di panggung global.

Sejauh ini industri pariwisata kita dari tahun ke tahun hanya berkutat pada upaya untuk menaikkan target kunjungan wisatawan dan lama tinggal. Sayang upaya itu tanpa diikuti strategi jelas dan tahapan-tahapan terukur untuk mencapainya. Kecuali hanya dengan menambah beberapa tujuan wisata baru. Tahun 2020 (sebelum pandemi Covid-19) misalnya, target kunjungan wisatawan mancanegara adalah 17 juta orang, naik dari 16,107 juta tahun 2019. Akan tetapi pernahkah terpikir kita bagaimana membangun kemampuan berkompetisi?

Menghabiskan Energi

Menjual pariwisata dengan paket murah atau sekadar menggencarkan promosi saja tanpa isi bukanlah jaminan untuk dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dalam pasar yang sangat kompetitif saat ini. Kebijakan-kebijakan yang bersifat reaktif dan sporadis selama ini mencerminkan cara berfikir yang hanya mampu mengobati symptom. Sehingga tidaklah mengherankan jika selama ini kita lebih menghabiskan energi pada reengineering core process daripada reengineering core strategies. Akhirnya kita cenderung jalan di tempat.

Sudah saatnya industri pariwisata kita dibangun dengan berfokus pada strategi perbaikan dan peningkatan kualitas secara konsisten. Dengan strategi dan upaya yang serius — yang melibatkan semua pemangku kepentingan — perbaikan kualitas industri pariwisata kita harus segera dilakukan secara terencana, komprehensif dan dalam jangka panjang secara terukur. Dan hendaknya fokus perbaikan kualitas industri pariwisata kita dilakukan bukan hanya pada dimensi tangibles. Namun juga terhadap ke empat dimensi lainnya juga dilakukan secara sungguh-sungguh.

Bukan saatnya menjalankan business as usual. Sementara negara lain melakukan lompatan melalui berbagai terobosan inovasi dan kreativitas yang melampaui cara berfikir linier.


Oleh: Ir Justin Ali SE MEng. Trainer, konsultan manajemen dan kualitas.

Continue Reading

TELEGRAFI

Sosok Penuh Kontradiksi Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memakai masker sebagai pemenuhan protokol Covid-19. ANTARA

Telegrafi – Saya agak sulit mencari kata yang tepat dalam bahasa Indonesia untuk Man, dari buku yang baru terbit Man of Contradictions karya Ben Bland. Tokoh, sosok, pribadi atau sekalian presiden – karena yang dibicarakan toh memang seorang presiden. Anak judul buku itu: Jokowi and the struggle to remake Indonesia, agak sedikit mengingatkan pada slogan kampanye Donald Trump, To make Amerika great again. Edward Aspinnal dalam resensinya (Inside Story, 31 Agustus 2020) agak membantah adanya kontradiksi itu, menurutnya Jokowi juga tipikal presiden yang sedang mewakili semangat zamannya, Zeitgeist Man.

Jadi meskipun tidak bisa disamakan, tetapi ada kemiripan dengan presiden sezamannya, Donald Trump atau Rodrigo Duterrte dari Filipina. Menurut Aspinnal mereka memiliki beberapa kecenderungan seperti kedekatannya dengan militer, nasionalistik dan kurang menghargai kebebasan sipil. Mungkin Aspinnal ada benarnya, tapi membaca buku Ben Bland saya merasakan afeksi dan empatinya yang kuat pada Jokowi dan juga pada Indonesia. Ben Bland telah menulis dengan penuh simpati sebagai seorang tetangga yang baik dalam bukunya yang ringkas-padat ini.

Selain Aspinnal, buku ini juga telah diresensi oleh Wahyu Dhyatmika di Tempo (6 September 2020). Tidak sekritis Aspinnal, Wahyu cenderung lebih banyak mengiyakan pengamatan Ben Bland, sang penulis buku, tentang kontradiksi-kontradiksi yang diidap Jokowi. Tapi barangkali ini memang soal cara pandang dan pilihan kata saja untuk mengartikulasikan bagaimana mendeskripsikan tokoh publik yang selalu kompleks.

Meskipun saat ini menjadi Direktur Program Asia Tenggara di Lowy Institute, latar belakangnya sebagai wartawan juga bisa dimengerti perhatiannya pada dimensi yang tertampil keluar daripada dimensi kepribadian yang lebih dalam. Penekanannya pada kontradiksi-kontradiksi yang diidap Jokowi memang bisa menimbulkan pertanyaan, misalnya jika kontradiksi-kontradiksi itu memang diidap oleh Jokowi, lalu bagaimana dia merekonsiliasi kontradiksi-kontradisksinya, karena kalau tidak bukankah berarti kebijakannya bisa jadi zero sum game, alias nggak bisa move on?

Ada yang menarik dalam ulasan Aspinnal tentang buku ini, ketika dia mengomentari bahwa interpretasi para pengamat tentang politik Indonesia sebetulnya mudah meleset, lagi-lagi dia menganalogikan Indonesia dengan Amerika Serikat, dimana dia bilang, “siapa nyangka Amerika bisa seperti sekarang?” Mungkin analogi Aspinnal penting juga diperhatikan, Indonesia dan Amerika; seperti juga Cina dan India, adalah dua negara besar.

Pengamat, setajam apapun pengamatannya juga sangat mungkin meleset ketika memotret Indonesia yang serba besar dimensinya itu. Buku Man of Contradictions meskipun fokusnya Jokowi juga secara tidak langsung menilai Indonesia yang di dalamnya memiliki banyak kontradiksi dan paradoks. Bagi Ben, kontradisi dan paradoks dari Indonesia itulah yang embodied dalam diri Jokowi.

Kalau nggak salah ini buku tentang Jokowi dalam bahasa Inggris yang pertama dan ditulis pengamat asing. Tidak aneh kalau buku ini diterbitkan oleh Lowy Institute sebuah think tank yang berkantor di Sidney Australia dan mungkin akan dibaca banyak orang Australia terutama di kalangan diplomat dan pengusahanya. Bagi Australia, Indonesia memang tetap negara yang penting, selain karena kedekatan geografis juga karena merupakan patner dagang dan pasar yang penting.

Memahami tingkah laku politik presiden Indonesia sangat penting untuk bisa memprediksi kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintahan yang dipimpinnya. Apalagi sosok Jokowi yang tampil sederhana namun dianggap mampu melakukan perubahan sejak menjadi walikota Solo, melejit menjadi gubernur Jakarta, dan akhirnya berhasil menjadi presiden pada tahun 2014, dan terpilih lagi pada tahun 2019; telah menimbulkan decak kagum dan harapan menjanjikan bagi banyak pihak.

Dalam sebuah tulisan pendek (Jokowi, Pragmatis yang Visioner dan Memindahkan Ibukota: Revolusioner Visioner), jauh sebelum demo besar mahasiswa menentang revisi UU KPK, dan pandemi Covid-19 menyergap dan melumpuhkan kita, saya menilai Jokowi sebagai presiden yang pragmatis namun visioner, sebuah pencitraan yang terdengar kontradiktif. Tapi dengan deskripsi ini saya bermaksud menunjukkan bagaimana sebuah sifat yang tampaknya bisa berujung pada zero sum game, ternyata bisa lain hasilnya ketika kedua sifat yang seperti saling meniadakan itu terekonsiliasi dalam tindakan.

Saat itu saya memberi contoh gagasannya tentang memindahkan ibukota ke Kalimantan Timur. Gagasan yang dalam waktu relatif cepat mulai dilaksanakan itu adalah bentuk tindakan pragmatis sekaligus visioner. Visi bagi Jokowi adalah sesuatu yang ada di masa depan yang di matanya terlihat sebagai wujud kongkrit dan melalui perencanaan dan eksekusi – ini kata kunci bagi Jokowi – yang terukur, selangkah demi selangkah akan direalisasikan.

Gagasan memindahkan ibukota adalah sebuah gagasan besar, dan sudah pasti kontroversial dan tidak sedikit yang akan menentangnya. Ben Bland dalam bukunya memberikan kita penjelasan yang menarik dan cukup rinci the making and unmaking of Jokowi, dan kita perlu berterima kasih kepadanya. Etnografi yang disusunnya dari banyak potongan-potongan cerita tentang perjalanan politik seorang pengusaha mebel di Solo sampai menjadi Presiden berhasil memberikan alasan mengapa terbentuk sosok yang dalam pencitraan Ben sebagai A Man of Contradictions, sosok yang penuh kontradiksi.

Dengan contoh gagasannya tentang membangun ibukota baru, saya ingin menunjukkan penilaian atau penarikan kesimpulan yang berbeda dengan Ben Bland. Etnografi Ben Bland memperlihatkan bahwa Jokowi orang yang melalui apa yang disimpulkan oleh Ben sebagai kontradiksi justru dalam tafsir saya sebagai semacam anak tangga yang satu persatu harus ditapaki sebelum sampai ke puncak. Anak tangga dari tangga besar itu dibuat sendiri oleh Jokowi. Di sini koinsidensi antara profesinya sebagai pengusaha mebel di Solo dan metafor tangga yang saya pakai seperti sebuah cara penjelas yang mudah dipahami dan masuk akal. Jokowi pada dasarnya adalah a no non-sense person.

Akumulasi pengetahuan para pengamat asing (Indonesianist) tentang politik Indonesia setiap saat terus bertambah namun seperti diakui sendiri oleh Ben Bland di akhir bukunya, tidak berarti analisis, atau deskripsi, yang dibuat tentang politik Indonesia menjadi lebih tepat. Saya kira para ilmuwan sosial selalu menyadari bahwa obyek yang menjadi kajiannya adalah “a moving target”. Indonesia secara politik setiap saat berubah dan kompleksitas yang dimilikinya menjadikan seorang tokoh politik, apalagi seorang presiden, sosok yang setiap saat harus melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terus berlangsung itu.

Sejak enam bulan terakhir dan kita belum tahu sampai kapan semua kepala negara, juga Jokowi, dipaksa untuk menyesuaikan kebijaksanaan ekonomi dan politiknya, menghadapi pandemi Covid-19 ini. Akan remuk atau akan meningkat imunitas di tubuhnya, akan kita lihat bersama dalam waktu dekat ini. Jokowi masih punya empat tahun sebagai presiden, dan dalam empat tahun banyak peluang yang dia miliki untuk bermanufer. Indonesia saat ini memang kembali berada di persimpangan jalan

Saya nggak tahu apakah Bagus Takwin dan Niniek L. Karim, dua psikolog sosial dari Universitas Indonesia, sudah membuat analisa kepribadian Jokowi, setelah sebelumnya membuat seri analisa kepribadian para calon presiden. Saya ingat menjelang pemilihan presiden 2014 sempat ngobrol dengan Bagus Takwin dan Niniek L. Karim dan Niniek tidak menyembunyikan skeptisismenya terhadap sosok Jokowi yang menurutnya ndeso. Pengamatan yang sulit dibantah, apalagi jika dibandingkan dengan sosok Prabowo yang berasal dari keluarga terpandang, dan kosmopolitan, bak bumi dengan langit.

Saat itu saya cuma mengatakan sambil bercanda ke mbak Niniek kalau pandangannya tipikal anak Menteng. Saya tidak tahu apakah persepsi Niniek L. Karim berubah setelah Jokowi mengalahkan Prabowo dalam dua kali pemilihan presiden (2014 dan 2019). Mungkin sudah waktunya bagi Bagus Takwin dan Niniek L. Karim menulis analisa psikologi politiknya tentang Jokowi setelah membaca buku Ben Bland yang cukup cermat ini.

Buku Ben Bland tentang sosok Jokowi yang menurutnya penuh kontradiksi itu terbit ketika pandemi Covid-19 menggempur sendi-sendi yang menopang pemerintahan Jokowi. Dalam sebuah komentar pendek (Covid-19 dan Kepemimpinan Baru?) pandemi yang sedang melanda ini menjadi test kepemimpinan para kepala daerah, para menteri dan presiden Jokowi sendiri. Berbagai kontradiksi yang diidap Jokowi, jika kita sepakat dengan deskripsi Ben Bland, apa akibatnya bagi Jokowi yang harus mengerahkan seluruh daya kemampuan yang dimiliki untuk membuat biduk yang bernama negara Indonesia tidak oleng dan karam di tengah badai.

Sebagai nahkoda kapal besar yang bernama Indonesia, Jokowi harus mengendalikan kemudi, jika perlu memutar haluan, untuk menyelamatkan isi kapal, tidak saja barang-barangnya tapi yang lebih penting adalah orang-orangnya..

Jokowi orang yang bisa melihat dan memilah masalah dalam berbagai “front” yang setiap “front” harus ditangani secara berbeda dengan “resources” yang berbeda. Pada tingkat yang terakhir saya kira dia menyandarkan pada intuisi dan insting politiknya yang tajam. Menghadapi gelombang demo ketika dia ingin merubah postur KPK sesuai dengan keinginannya, meskipun semua orang menyarankan untuk menunda keputusannya, terbukti dia tetap dengan keputusannya, dan mereka yang semula menentang seperti kehilangan langkah. Saat ini, di tengah upayanya untuk mengendalikan pandemi Covid-19 yang terus meningkat korbannya, saya menduga dia terus mencari cara guna meloloskan UU Ciptakerja yang baginya penting untuk menjalankan roda ekonominya. Tentu dia bisa gagal, tapi itulah saya kira Jokowi.

Dalam perspektif Ben Bland, menghadapi pandemi yang terus mengancam warga ini Jokowi akan terlihat kontradiktif ketika dia ingin mendahulukan ekonomi, tapi dia juga mau menyelamatkan penduduk; keduanya bisa punya implikasi saling menegasikan. Tapi lagi-lagi di sinilah menurut pendapat saya deskripsi tentang kontradiksi agak kurang tepat, dan dengan demikian cenderung meleset dalam menjelaskan tentang realitas yang ada. Bagi Jokowi, pandemi ini, betapapun beratnya, adalah bagian dari anak tangga yang harus ditapaki dalam menuju puncak.

Pragmatisme ekonomi dan intuisi dan insting politiknya yang kuat akan mendiktenya untuk mengeksekusi pilihan-pilihan kebijakan yang bisa saja tidak populer dan dianggap melanggar kebebasan sipil, seperti mengerahkan TNI dan Polri untuk turun menangani pandemi. Jokowi juga akan terkesan “machiavelis” ketika terus merampingkan jalan agar investasi masuk dan proyek infrastrukturnya tetap jalan. Mungkin di sini Ben Bland benar, Jokowi memang lebih mirip Suharto daripada Sukarno. Jika Sukarno adalah bapak ideologisnya, Suharto adalah bapak pembangunannya. Di tangan Jokowi tidak ada kontradiksi antara Sukarno dan Suharto, keduanya adalah sumber bagi inspirasinya sebagai presiden pragmatis yang visioner.


Oleh: Dr. Riwanto Peneliti independen. Karya tulisnya terbit dalam bentuk jurnal, buku, dan tulisan populer.

 

Continue Reading

Artikel Populer