Connect with us

TELEGRAFI

Jurus Jitu Hadapi Resesi

Seorang karyawan melewati layar yang menampilkan pergerakan saham di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2020. ANTARA/Galih Pradipta

Resesi ekonomi menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan melanda Indonesia di kuartal III 2020. Pada kuartal I tahun ini, ekonomi tumbuh 2,97 persen dan tumbuh negatif atau terkontraksi minus 5,32 persen pada kuartal II.

Kementerian Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III di kisaran minus 2,9 persen sampai minus 1,1 persen. Sementara secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2020 berada di kisaran minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen.

Sebelumnya, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand terlebih dahulu masuk dalam resesi ekonomi pada kuartal II 2020. Untuk kawasan Asia Tenggara, hanya Vietnam yang diperkirakan mampu menghindari resesi akibat pandemi Covid-19 ini. Tiga negara lain yang diprediksi kebal dari resesi adalah Tiongkok, Turkmenistan, dan Pakistan.

Resesi maupun krisis ekonomi bukanlah hal baru dalam tata perekonomian global. Indonesia juga pernah mengalami krisis ekonomi dalam skala besar pada 1998, kemudian berulang di 2008 dalam skala yang lebih kecil.

Secara umum, kebijakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi ini telah ada di jalur yang benar (on the right track). Desain kebijakan yang memadukan percepatan eksekusi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dipadukan dengan penguatan konsumsi pemerintah dan konsumsi masyarakat sudah tepat.

Hanya, perlu penekanan dan penguatan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang paling terdampak dan rentan. Yaitu, masyarakat miskin yang sudah ada dan miskin baru.

Pemerintah terus berikhtiar agar mampu merealisasikan penyerapan seluruh anggaran PEN sampai akhir tahun ini. Hingga 16 September 2020, realisasi pencairan mencapai Rp 241,06 triliun atau 34,7 persen dari total pagu anggaran Rp 695,2 triliun.

Perkuat Daya Beli

Dalam mengeksekusi kebijakan ekonomi sebagai akibat pandemi Covid-19, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada kelompok-kelompok rentan, khususnya masyarakat miskin yang sudah ada dan masyarakat miskin baru.

Data BPS pada Maret 2020 menyebutkan jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 26,42 juta orang. Bertambah 1,63 juta orang dari September 2019.

Pandemi korona yang masih berlangsung dan belum diketahui kapan berakhirnya berpotensi menambah jumlah orang miskin baru tersebut. Kementerian Keuangan menyebutkan, dengan skenario terburuk, tambahan orang miskin baru di Indonesia sepanjang 2020 bisa mencapai 1,1 juta orang hingga 3,78 juta orang.

Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia bahkan menyebutkan, jika tidak ada intervensi dari negara, akibat pandemi Covid-19 bisa menambah orang miskin baru 5,5 juta hingga 8 juta orang.

Program perlindungan sosial secara khusus perlu diarahkan kepada kelompok masyarakat miskin dan miskin baru ini. Untuk pendataan masyarakat miskin baru, pemerintah bisa mengefektifkan peran pemerintah daerah yang bisa melakukan pendataan melalui pemerintah desa/kelurahan berikut perangkat RT/RW. Data masyarakat miskin baru dicek dan ditandatangani bersama oleh kepala desa atau lurah, tokoh masyarakat, babinsa, dan bhabinkamtibmas. Data terbaru masyarakat miskin yang telah di-update ini kemudian diteruskan kepada kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, dan kementerian/lembaga negara terkait.

Data akurat mengenai penduduk miskin ini penting agar berbagai program perlindungan sosial, baik bantuan langsung tunai (cash transfer) maupun bantuan sosial lainnya untuk memperkuat daya beli, bisa fokus dan tepat sasaran.

Bantuan langsung tunai (cash transfer) akan menjaga sekaligus memperkuat daya beli masyarakat dan selanjutnya didorong mengonsumsi barang yang diproduksi UMKM dan ultramikro. Bantuan langsung tunai ini juga sebaiknya dilanjutkan hingga kuartal II 2021, mengingat pandemi Covid-19 baru akan terkendali setelah adanya vaksin yang diprediksi paling cepat di awal Januari 2021.

Untuk itu, sedikitnya ada beberapa langkah yang perlu dilakukan ke depan. Pertama, pembukaan retail dengan protokol kesehatan yang ketat. Kedua, peningkatan peran industri pertanian serta makanan dan minuman (food and beverage). Ketiga, pengembangan e-commerce di setiap pedesaan.

Belajar Dari Sejarah

Kita juga perlu belajar dari sejarah untuk menghadapi krisis ekonomi dan resesi yang melanda dunia saat ini. Pada 1930-an, Barat pernah mengalami krisis ekonomi terbesar berupa keruntuhan ekonomi atau yang dikenal dengan Great Depression.

Ketika itu Inggris mengalami satu dekade pengangguran dua digit hingga 20 persen lebih. Sementara itu, Amerika Serikat berada di dalam jurang depresi dengan pasar saham jatuh 85 persen. Dan, bank-bank besar mengalami kegagalan karena tidak memiliki cadangan yang cukup guna memenuhi penarikan tunai nasabahnya yang menghancurkan deposit sehingga mengurangi stok uang.

Ketika itu kegagalan sistem moneter bertemu dengan kebijakan fiskal yang lemah. Pendek kata, instrumen moneter dan fiskal sama-sama gagal.

Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt mengambil terobosan dan langkah-langkah luar biasa untuk menyelamatkan ekonomi Amerika Serikat. Roosevelt, yang sebenarnya bukan penganut Keynesian yang memberikan ruang bagi hadirnya negara mengintervensi kebijakan keuangan, mengambil terobosan dengan mendorong hadirnya pemerintah lebih jauh untuk menyelamatkan ekonomi Amerika.

Apa yang bisa diambil Indonesia dari kisah ini? Tentu hal yang dihadapi tak persis sama. Namun, kita kerap merasakan antara kebijakan moneter dan fiskal kurang sinkron, padahal sangat diperlukan untuk membantu kondisi bangsa dan negara dalam situasi krisis dan depresi.

Karena itu, Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) perlu lebih meningkatkan peran fiskal dan moneternya sehingga mampu membuat sinkronisasi kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi krisis. Terobosan kebijakan yang diperlukan, salah satunya, margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) terhadap bank yang menyalurkan kredit usaha rakyat, sektor UMKM, dan ultramikro perlu makin diperbaiki.

 

Oleh: Dr. H. Soekarwo S.H. M.Hum. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)


Advertisement
Click to comment

TELEGRAFI

Nagorno-Karabagh Telah Menjadi Bagian Dari Azerbaijan Sepanjang Sejarah

Serangan Armenia di Kota Ganja, Kota terbesar kedua di Azerbaijan
Serangan Armenia di Kota Ganja, Kota terbesar kedua di Azerbaijan / AFP

Telegrafi – Perang antara Azerbaijan dan Armenia yang terjadi sejak akhir September 2020 lalu telah menjadi perhatian dunia. Media massa di seluruh dunia pun menyoroti konflik berdarah di wilayah Kaukasia itu dengan berbagai sudut pandang.

Hal yang paling mendasar dan kiranya perlu dicatat adalah bahwa Nagorno-Karabagh yang kerap kali  disebut sebagai kawasan sengketa sesungguhnya merupakan bagian dari wilayah negara Azerbaijan yang telah diakui secara internasional. Faktanya adalah Nagorno-Karabagh telah menjadi bagian dari Azerbaijan sepanjang sejarah.

Konflik yang berkepanjangan ini dimulai saat warga Armenia di pindahkan ke Nagorno-Karabagh dari berbagai wilayah di Turki, Rusia dan Iran pada pertengahan abad XIX, setelah penandatanganan Perjanjian Gulustan (1813) dan Perjanjian Turkmenchay (1828) antara Iran dan Rusia, serta Perjanjian Adrianople (1829) antara Turki dan Rusia.

Selama pendudukan Uni Soviet, Nagorno-Karabagh menjadi daerah otonom, dan setelah Uni Soviet runtuh, Armenia malah mengklaim wilayah tersebut.  Pada sekitar tahun 90-an Nagorno-Karabagh beserta tujuh kota lain di sekitarnya telah diokupasi oleh Armenia, dan Azerbaijan telah kehilangan 20% wilayahnya, sementara  lebih dari satu juta warganya terpaksa mengungsi.

Azerbaijan adalah negara berdaulat yang selalu mengedepankan perdamaian, dan selama tiga puluh tahun terakhir telah berusaha untuk menyelesaikan konflik yang terjadi melalui berbagai cara diplomasi, tidak melalui perang. Sebaliknya, Armenia telah menolak berkali-kali untuk bernegosiasi dengan Azerbaijan bahkan dengan mengucapkan semboyan “Garabagh adalah Armenia, titik!” untuk mengakhiri proses perdamaian.

Pertempuran yang kembali meletus pada tanggal 27 September 2020 lalu diprovokasi oleh pasukan Armenia, sehingga mengakibatkan lebih dari 40 warga sipil Azerbaijan tewas, dan sekitar 200 lainnya cedera dalam serangan yang dilancarkan oleh Armenia. Walaupun kedua negara telah mencapai kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata yang dimulai pada 10 Oktober 2020, pasukan Armenia telah melanggar  hanya beberapa menit setelah kesepatan tersebut diumumkan.

Bahkan pada hari berikutnya pasukan Armenia menargetkan serangan ke kota Ganja, kota terbesar kedua di Azerbaijan yang terletak 60 km dari lokasi pertempuran. Akibat serangan pada tengah malam itu, 10 warga sipil tewas, dan lebih dari 30 lainnya terluka.

Beberapa hari sebelumnya angkatan bersenjata Armenia juga menyerang Khizi dan Absyeron, lokasi di mana Kedutaan Besar Republik Indonesia berada dengan melepaskan rudal jarak menengah. Dengan segala tindakan arogansi yang dilakukan,  Armenia telah menunjukkan ketidakhormatan dan kekejamannya terhadap warga sipil serta wakil-wakil negara sahabat dimana kedutaan-kedutaan besarnya berada di titik serangan Armenia.

 

Selain itu, Mingachevir, wilayah industri yang dimiliki oleh Azerbaijan pun tidak luput dari target serangan Armenia. Di kota tersebut terdapat lokasi pembangkit listrik dan pipa minyak Baku-Tbilisi-Jeyhan, proyek strategis terbesar di kawasan Eropa.

Akibat agresi Armenia terhadap Azerbaijan, ada banyak warisan-warisan kebudayaan Islam seperti masjid-masjid dan madrasah-madrasah pun yang dipaksa dibongkar.

Masjid-masjid yang diserang oleh Armenia dalam kondisi setengah roboh dijadikan kandang Sapi dan Babi

Masjid-masjid yang diserang oleh Armenia dalam kondisi setengah roboh serta kini dijadikan kandang sapi dan babi.

Yang paling melukai perasaan umat Muslim di Azerbaijan dan juga di seluruh dunia adalah rumah ibadah umat Islam juga diserang dan dalam kondisi setengah roboh digunakan sebagai kandang sapi dan babi.

Masyarakat Azerbaijan yakin Indonesia yang penduduknya merupakan mayoritas Muslim terbesar di dunia tidak akan tinggal diam menghadapi Islamofobia seperti itu. Masyarakat  Azerbaijan percaya bahwa Indonesia akan mendukung Azerbaijan dan mengutuk agresi militer Armenia terhadap Azerbaijan.


Laura Zarbaliyeva

Translate oleh: Nia S. Amira

Penulis: Laura Zarbaliyeva

Direktur Pusat Studi Indonesia

Universitas Bahasa-Bahasa Azerbaijan

(Centre for Indonesian Studies, Azerbaijan University of Languages)


 

Continue Reading

TELEGRAFI

Pilkada Ditengah Pandemi Covid-19 Berpotensi Menurunkan Partisipasi Pemilih

Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pilkada Serentak 2020. ANTARA/Muhammad Iqbal

Telegrafi – Jumlah kasus positif Covid-19 per 15 September 2020 di Indonesia mencapai 225.030 orang. Jumlah yang terkonfirmasi positif pada hari ini mengalami peningkatan 3507 orang. Data ini sebetulnya cukup mengkhawatirkan, karena rata-rata peningkatan terpapar Covid-19 tiap hari pada bulan September 3020 rata-rata di atas 3000 orang lebih. Data orang sembuh hingga hari ini baru 161.065 orang.

Data di atas mestinya dijadikan pertimbangan oleh pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang yang di ikuti 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten. Jika tahapan pilkada tetap dilanjutkan, dipastikan jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat dan berpotensi menjadi cluster baru Covid-19. Apalagi, berdasarkan data Satgas Covid-19 ada 45 Kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak berstatus zona merah.

Kami meminta pemerintah, dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), agar tidak memaksakan kehendak untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 apabila situasi sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, Karena di atas segalanya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto).

Ada beberapa alasan logis yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah menunda tahapan pelaksanan pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Pertama, fakta dan kondisi yang terjadi belakangan membuktikan penularan Covid-19 di sejumlah daerah yang menggelar pilkada semakin masif. Berdasarkan data yang disampaikan KPU, terdapat 60 calon kepala daerah positif Covid-19 tersebar di 21 daerah.

Kedua, kasus positif Covid-19 juga terjadi di penyelenggara pilkada. Tidak hanya di tingkat pusat, namun juga terjadi di daerah. Misalnya, salah satu komisioner KPU teridentifikasi Covid-19 setelah sebelumnya 21 orang pegawainya positif terpapar Covid-19.

Ketiga, jumlah kasus baru positif Covid-19 pada bulan September per hari mencapai 3.000 orang lebih. Jika dibandingkan dengan Agustus yang rata-rata 2.000 kasus per hari. Keempat, temuan Bawaslu sangat mencengangkan yakni terjadi 243 pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah. Misalnya, terjadi arak-arakan atau mengumpulkan banyak masa jelang proses pendaftaran.

Jika Pemerintah dan KPU menunda tahapan pelaksanaan Pilkada serentak Desember 2020, maka perangkat hukumnya harus segera dibuat. Sangat tidak mungkin jika dasar hukum penundaan tahapan Pilkada melalui Undang-undang karena tinggal 2 bulan lagi. Yang sangat memungkinkan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang kemudian harus di setujui menjadi Undang-undang oleh DPR-RI.

Penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU sejatinya sudah berkerja dengan baik, dimana semua proses tahapan pilkada telah dilaksanakan sesuai dengan agenda yang terjadwal. Namun dari aspek pelaksanaan tahapan yang sudah berjalan tersebut perlu di evaluasi Karena banyaknya pasangan calon, tim sukses, dan masyarakat pendukung, mengabaikan protokol kesehatan. Jika peristiwa seperti ini terus berulang pada tahapan selanjutnya, tentu akan mengkhawatirkan.

Oleh karenanya jika Pemerintah dan KPU tetap melanjutkan pelaksanaan tahapan Pilkada, KPU harus segera menerbitkan PKPU tentang pengaturan sanksi tegas pada Paslon Kepala Daerah yang melanggar protokol kesehatan. Kalau perlu, dibuat sanksi bagi paslon yang melanggar protokol Kesehatan agar didiskualifikasi sebagai paslon atau diberikan sanksi denda maksimal jika melanggar protokol kesehatan pada tahapan selanjutnya.

Sebab Kalau hanya sekedar teguran lisan atau tulisan, sangat tidak efektif. PKPU yang dibuat harus lebih komprehensif lagi, artinya mengatur mengenai tata cara kampanye dan pengumpulan orang/pendukung paslon. Jika semua berjalan baik, maka pelaksanaan Pilkada dapat dilanjutkan. Sebaliknya, jika masih terdapat pelanggaran protokol kesehatan dan peningkatan kasus positif yang terpapar Covid-19 di daerah tempat diselenggarakannya Pilkada maka mesti ditunda.

Kemudian Fungsi dan peran KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar lebih aktif dan kreatif lagi menertibkan paslon serta pendukung dan membuat terobosan sistem pelaksanaan pemilu menyesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19z Perlu menjadi perhatian bersama, jangan sampai masyarakat dan penyelenggara Pilkada menjadi korban dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini.

Masalah lain yang muncul jika Pilkada tetap dilaksanakan 9 Desember 2020 dalam situasi Covid-19 adalah, berdasarkan hasil penelitian beberapa lembaga survei mengungkapkan bahwa Covid-19 sangat berpotensi menurunkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah 9 Desember 2020 yang akan datang, apalagi jika daerah tersebut masuk zona merah.

Saya membayangkan, pelaksanaan Pilkada di tengah virus covid-19 yang tidak bisa kita prediksi kapan berakhirnya, pasti hasilnya tidak maksimal, baik yang bersifat kualitas, kuantitas, teknis dan substansi Pilkada itu sendiri.

Ada hambatan psikologis yang membuat turunnya partisipasi pemilih di tengah Covid-19, belum lagi kalau sosialisasi yang dilakukan oleh Penyelenggara bersifat daring. Apabila tingkat partisipasi pemilih rendah dalam Pilkada maka legitimasi Paslon yang terpilih menjadi tidak kuat.


Oleh: Miartiko Gea Sekertaris Dewan Pengurus Daerah Persatuan Alumni (DPP PA GMNI) Jakarta Raya

 

Continue Reading

TELEGRAFI

Dunia Pariwisata Memasuki Era Kenormalan Baru

Seorang biksu melakukan ziarah di Candi Borobudur, Magelang, Jateng, Jumat (20/5). Ziarah yang diikuti oleh para biksu dan umat Budha itu guna merefleksikan ajaran Sang Budha serta untuk menyambut Waisak 2560 BE/2016. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

Telegrafi – Setelah jeda sejak Februari lalu, industri pariwisata memasuki keadaan kenormalan baru. Dalam publikasinya, McKinsey and Company (Juni, 2020) menyatakan, seharusnya saat memasuki keadaan new normal saat ini justru menjadi kesempatan untuk reinvent industri perjalanan (travel) menjadi tidak saja lebih aman, tapi juga lebih baik – make it better, not just safer. Gagasan ini dapat secara luas diterapkan bukan hanya pada industri perjalanan, akan tetapi dapat berlaku pula pada industri pariwisata pada umumnya. Karena industri pariwisata adalah industri yang menjual pengalaman dan di dalamnya sekaligus terkandung pula entitas lain seperti services, events dan places.

Untuk mengukur kualitas pelayanan atau jasa, Lovelock dan Wright (2002) menyarankan penggunaan lima dimensi ekspektasi dan persepsi kualitas, yakni : tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Dimensi tangible mencakup hal-hal yang bersifat fisik, seperti fasilitas yang bersih, prasarana yang baik, bangunan yang baik dan megah misalnya. Sedangkan dimensi reliability mencakup keandalan pelayanan, seperti, transportasi yang tepat waktu, pelayanan yang cepat, ketersediaan fasilitas komunikasi yang baik dan seterusnya.

Menaikkan Target

Pada dimensi responsiveness dituntut pelayanan yang ramah dan cepat, pelayanan yang selalu menomorsatukan konsumen sesegera mungkin. Dimensi assurance menekankan pada kepastian dan keamanan serta dapat meyakinkan konsumen pada berbagai situasi. Dan yang terakhir dimensi empathy mencakup keramah-tamahan, memberikan perhatian khusus pada konsumen, dan melayani dengan hati.

Jika mengacu pada ke lima dimensi di atas, maka harus jujur kita akui bahwa kita masih jauh tertinggal. Dimensi tangible lebih mudah diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Akan tetapi pada empat dimensi lainnya pekerjaan rumah kita masih banyak karena menyangkut pembenahan soft-skill para pelaku industri pariwisata kita tidak mudah dilakukan. Hanya melalui kualitas yang baik di semua lini industri pariwisata kita, maka kita dapat menawarkan competitive edge pariwisata kita dalam hal keindahan alam, budaya dan kuliner yang terkenal eksotis di panggung global.

Sejauh ini industri pariwisata kita dari tahun ke tahun hanya berkutat pada upaya untuk menaikkan target kunjungan wisatawan dan lama tinggal. Sayang upaya itu tanpa diikuti strategi jelas dan tahapan-tahapan terukur untuk mencapainya. Kecuali hanya dengan menambah beberapa tujuan wisata baru. Tahun 2020 (sebelum pandemi Covid-19) misalnya, target kunjungan wisatawan mancanegara adalah 17 juta orang, naik dari 16,107 juta tahun 2019. Akan tetapi pernahkah terpikir kita bagaimana membangun kemampuan berkompetisi?

Menghabiskan Energi

Menjual pariwisata dengan paket murah atau sekadar menggencarkan promosi saja tanpa isi bukanlah jaminan untuk dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dalam pasar yang sangat kompetitif saat ini. Kebijakan-kebijakan yang bersifat reaktif dan sporadis selama ini mencerminkan cara berfikir yang hanya mampu mengobati symptom. Sehingga tidaklah mengherankan jika selama ini kita lebih menghabiskan energi pada reengineering core process daripada reengineering core strategies. Akhirnya kita cenderung jalan di tempat.

Sudah saatnya industri pariwisata kita dibangun dengan berfokus pada strategi perbaikan dan peningkatan kualitas secara konsisten. Dengan strategi dan upaya yang serius — yang melibatkan semua pemangku kepentingan — perbaikan kualitas industri pariwisata kita harus segera dilakukan secara terencana, komprehensif dan dalam jangka panjang secara terukur. Dan hendaknya fokus perbaikan kualitas industri pariwisata kita dilakukan bukan hanya pada dimensi tangibles. Namun juga terhadap ke empat dimensi lainnya juga dilakukan secara sungguh-sungguh.

Bukan saatnya menjalankan business as usual. Sementara negara lain melakukan lompatan melalui berbagai terobosan inovasi dan kreativitas yang melampaui cara berfikir linier.


Oleh: Ir Justin Ali SE MEng. Trainer, konsultan manajemen dan kualitas.

Continue Reading

Artikel Populer