Telegrafi – Mencermati fenomena konflik Parpol yang sangat mengkawtirkan bagi demokrasi dewasa ini sangatlah menyedihkan sekali. Sepertinya Parpol kini sudah menjelma menjadi sebuah alat kepentingan bagi sejumlah elite politik saja, sehingga sangat membuat jarak yang sangat nyata dengan kepentingan konstituen dan rakyat banyak. Akhirnya terbelahlah Parpol seperti yang sekarang terjadi di Hanura. Jikalau Hanura yang notabane dimiliki oleh Menkopolhukam saja rawan konflik bagaimana kerentanan Parpol lain?
Lain hal dengan apa yang terjadi di salah satu Parpol tertua di Indonesia yakni PPP yang berkonflik tiga tahun ini pun tidak berkesudahan.
Antara Kubu Romy dan Jan Farid
Sungguh di sayangkan bila PPP yang berselimutkan azas Islam dan berkonstituen umat Islam yang artinya menampakan wajah Islam bisa tercerai berai begitu. Jika PPP memang sudah dari awal ada bau amis intervensi yang dilakonin Kemenkumham yang tidak berlandaskan fakta riil bahwa kubu Jan Faridlah yang legitimated.
Namun harus di ingat bahwa ini masih dalam rangkain Pilpres 2014 dimana ada ketidaksesuaian pilihan Presiden, sehingga kubu Romy yang sepertinya di untungkan.
Kubu Romy pun seperti membebek seperti soal PT dan Perppu Ormas di DPR yang sejalan dengan maunya pemerintah, berlanjut ke Pilkada DKI dan Sumut (yang jauh dari aspirasi konstituen umat).
Menimba dari pelajaran ini harus ada konsideran baru (perubahan UU) bahwa yang memberi legitimasi seharusnya jangan wilayah eksekutif yang rawan kepentingan. Seperti di negara barat yang memberi SK adalah domain MA.
Waktu tersisa tinggal hitungan bulan bila konflik Hanura dan PPP tidak juga terselesaikan, otomatis tidak ikut Pemilu.
Jikapun ikut sulit pasti sangat sulit membayangkan untuk rakyat yang akan memilih? Bagaimana mau urus rakyat urus parpolnya saja berkonflik?
Saatnya Jokowi ambil posisi sebegai Kepala Negara merekonstruksi supaya konflik bisa terselasaikan dengan baik secara hukum dan berkeadilan, bukankah ini sebenarnya sebuah tamparan bagi Jokowi bila Hanura dan PPP terkubur di era kepemimpinannya?
Oleh : Andrianto, SIP/Pengamat Politik. | Photo Credit : Dok/Ist. Photo