Telegrafi – Pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia membawa dampak hilangnya sejumlah pekerjaan, menurunnya daya beli masyarakat, dan runtuhnya sebagian besar usaha atau perekonomian global dan nasional. Pandemi yang berlangsung selama 6 bulan terakhir ini tidak hanya berdampak pada persoalan kesehatan dan ekonomi. Persoalan tentang hajat hidup orang banyak secara khusus pangan mulai menampakkan kerawanan.
Ketersediaan pangan nasional karena pandemi akan berdampak pada persoalan ketahanan nasional. Kondisinya dapat semakin mengkhawatirkan. Pertama, masalah ketahanan pangan adalah masalah mendesak perlu penanganan segera dengan cara-cara tidak biasa. Kedua, para pihak harus menanggalkan ego sektoral dan bekerja sama dengan berbagi peran. Ketiga, desa harus kembali ke jatidiri untuk menjadi basis pangan, lewat gerakan tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam. Desa menjadi benteng dan bagian penting dalam membangun ketahanan pangan nasional.
Angin Segar
Ancaman terhadap ketahanan pangan nasional dapat melanda negara Indonesia dalam waktu dekat. Pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meminta desa menjadi leading sector dalam inovasi bidang ketahanan pangan saat meresmikan lahan pertanian terpadu di Desa Guwosari Kecamatan Pajangan, Bantul, Sabtu (15/8) membawa angin segar. Ternyata selama pandemi Covid-19, sektor pertanian sama sekali tidak terdampak.
Selama pandemi belum nampak strategi efektif pemerintah untuk mengantisipasi persoalan ketahanan pangan nasional. Upaya yang dilakukan selama ini masih memfokuskan pada penanganan kesehatan dan mengurangi dampak dampak sosial dan Kesehatan. Berbagai pemberitaan media baik cetak dan elektronik dalam kurun waktu 6 bulan terakhir ini banyak meliputi fenomena tentang korban Covid-19 dan pemberitaan berbagai isu isu politik dan korupsi.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga yang strategis dan berpotensi diandalkan dalam membangun perekonomian lokal dan daerah masih dipandang sebelah mata. Keberadaan BUMDes selama masa pandemi juga mengalami dampak karena belum terjaganya stabilitas kebijakan dan penganggarannya. Komitmen sosial dan politik menjadi penting untuk memperkuat Bumdes dalam menjaga ketahanan pangan lokal dan nasional.
BUMDes sebagai social enterprise memiliki peran strategis untuk membangun ketahanan pangan, mengentaskan kemiskinan melalui membangun perekonomian desa yang berkelanjutan. Misalnya, upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Guwosari untuk mewujudkan proyek ketahanan pangan dengan menyediakan lahan 5,5 hektare di dusun Kentolan Lor untuk dikelola bumdes perlu dipelajari. Karena akan menjadi langkah awal mendorong ekonomi desa.
Tawaran
Beberapa tawaran usulan untuk dapat pemerintah mendorong keberadaan BUMDes sebagai ujung tombak dalam menggerakkan ekonomi rakyat. Antara lain: pertama, mempersiapkan perangkat peraturan untuk memperkuat keberadaan BUMDes sebagai ujung tombak ekonomi rakyat. Kedua, mempersiapkan strategi tata kelola yang akuntabel dan transparan untuk mendapatkan kepercayaan rakyat atau masyarakat. Ketiga, membangun modal sosial dan budaya dalam mendukung tercapainya tujuan masyarakat mandiri dan berdaulat secara ekonomi secara khusus dalam soal pangan. Keempat, menciptakan iklim kondusif untuk transformasi BUMDes menjadi lembaga yang terpercaya dan professional untuk membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Pandemi ini menguji semua umat manusia agar memiliki kesadaran untuk berpikir dengan hati dan jiwa secara berkelanjutan. BUMDes adalah bagian yang strategis untuk memajukan desa dan mensejahterakan rakyat apabila dikelola dengan baik sesuai dengan fungsi fungsinya. Selama ini BUMDes terabaikan karena masih dianggap sebelah mata dan belum dikelola dengan baik. Memajukan desa, membangun ketahanan pangan dari desa melalui BUMDes menjadi strategi penting di masa pandemi ini.
Oleh: Rudy Suryanto. Sekretaris Jenderal Forum Bumdes Indonesia, Pengajar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
